Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tasroh, ASN/Tim Pengawasan Disiplin ASN Daerah dan Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

Tasroh, ASN/Tim Pengawasan Disiplin ASN Daerah dan Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

Ibu Kota Baru dan Akulturasi ASN

Tasroh, Selasa, 10 September 2019 | 11:25 WIB

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo beberapa waktu menyatakan bahwa calon ibu kota Negara yang baru berada di Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan itu dilakukan berdasarkan hasil riset Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR bahwa beban DKI Jakarta sudah tak mungkin bisa didesain ulang untuk memerankan banyak fungsi sekaligus.

Di samping lantaran aspek lingkungan, sanitasi, transportasi dan tata ruang yang tak layak lagi di masa datang, beban DKI Jakarta juga selalu mengalami crowded dalam aspek mobilitas penduduk, khususnya bagi segenap aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Tercatat tak kurang dari 1,4 juta ASN berada dan bekerja di DKI Jakarta, baik di jajaran Kementerian, Lembaga Negara hingga badanusaha milik negara (BUMN). Jumlah ASN tersebut belum termasuk ribuan pegawai honorer, harian lepas atau tenaga kontrak yang bekerja di berbagai Kementerian/ Lembaga yang ditaksir mencapai 600 ribu lebih.

Sayangnya, riset Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI, 2019) menyebutkan bahwa 67% PNS/ASN belum bersedia pindah ke lokasi baru di luar Jawa karena berbagai pertimbangan keluarga. Untuk itu, diperlukan kesiapan mental dan kesadaran diri-keluarga yang kuat agar proses pemindahan ibu kota tersebut terintegrasi dengan kebutuhan dan harapan segenap ASN itu sendiri. Artinya, berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa, tak sekadar memindahkan pusat pemerintahan, khususnya gedung dan sarana fasilitas di dalamnya.

Tetapi yang lebih rumit justru memindahkan ASN/pegawai yang menjadi motor instansilembaga pemerintahan tersebut. Hal itu lantaran memindahkan ASN/pegawai tidak semata-mata memindahkan ASN/pegawai secara pribadi, tetapi mesti sekaligus memindahkan keluarganya. Karena ASN hidup bersama keluarga maka sudah selayaknya diperhatikan seluruh kebutuhan ikutannya, seperti kebutuhan perumahan, kebutuhan terkait layanan kesehatan, ekonomi, dan lainnya.

Ketika ASN dan keluarganya pindah tempat kerja, selayaknya harus pula disediakan fasilitas hidup yang lain secara simultan. Terkait dengan hal itu, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Syafrudin menegaskan bahwa ASN yang pindah akan dilakukan bertahap, dan tidak semua kementerian/ lembaga pindah ke ibu kota baru. Pemerintah memastikan tidak akan mengganggu kinerja kalangan ASN secara keseluruhan dan pemerintah memastikan akan memenuhi semua kebutuhan hidup ASN dan keluarganya.

Pemerintah komitmen tidak akan menelantarkan abdi negara/pemerintah saat pemindahan ibu kota ke lokasi yang baru. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi bahkan memperingatkan jika ada ASN yang tidak mau pindah, disuruh memilih untuk lanjut sebagai ASN, pindah ke tempat lain (pemda atau instansi lain misalnya), atau bahkan pensiun dini dengan pesangon.

Akulturasi dan Kohesi ASN

Memindahkan ibu kota (dalam arti memindahkan kantor/sarana fisik) jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan memindahkan manusia (ASN). Lantaran memindahkan ASN dan keluarganya secara otomatis juga memindahkan kultur, spirit, nilai, norma dan budaya kerja sekaligus.

Terkait dengan hal itu, budayawan Indra Trenggono dalam sebuah diskusi publik menyarankan agar pemindahan ibu kota Negara tak hanya dilakukan bertahap, tetapi juga harus diawali dengan proses akulturasi dan kohesi sosial dengan penduduk di lokasi yang baru nanti.

Dalam konteks demikian, justru yang semestinya dilakukan pada tahun pertama adalah membentuk media akulturasi dan kohesi sosial antara ASN dan penduduk asli di Kalimantan Timur sejak dini, sebelum memindahkan sarana dan fasilitas fisik ibu kota baru.

Sudah saatnya perwakilan pemerintah melalui para menteri dan pimpinan lembaga aktif dan intens “anjangsana” (sebagai ekspresi budaya) untuk meyakinkan pada komunitas, penduduk dan pemangku adat di wilayah calon ibu kota baru sehingga terbangun akulturasi dan kohesi sosial di kalangan ASN. Antropolog Australia, Jannete Hulk dalam Cohesion Behind States (2015) menyebutkan, salah satu hambatan berat sekaligus bersifat laten dalam proses pemindahan tempat kerja (apalagi dikenal para pekerja mayoritas memiliki perbedaan ras, suku, agama dan budaya-adat istiadat) tidak mudah dan secepat memindahkan barang bangunan. Lantaran memindahkan orang/manusia butuh waktu yang lama atau amat bergantung pada sejauhmana tingkat pemahaman budaya dan adaptasi sosial antara pendatang (ASN) dengan penduduk di lokasi yang baru. Kasus di beberapa negara yang memindahkan lokasi kerja yang baru justru melahirkan konflik sosial-budaya-adat, bahkan sampai memicu perseteruan berkepanjangan yang tidak perlu. Kasus yang menimpa suku Aborigin di Australia, yang hingga kini terus melakukan perlawanan pada para pendatang baru di Canberra dan Sydney, bisa menjadi pelajaran berharga bahwa sebelum memindahkan bangunan-sarana fisik ibu kota, pemerintah dan seluruh jajaran ASN yang pindah ke lokasi baru, harus dipastikan bisa diterima dan bersaudara secara kultural dengan masyarakat asli (di Kaltim).

Dengan demikian, pemindahan ASN tidak menyisakan persoalan sosiologis dan antropologis baru yang lebih ruwet. Untuk keperluan tersebut, pemerintah dan wakil rakyat mesti bersama-sama merumuskan payung hukum, baik pembuatan UU atau revisi UU, persiapan kelembagaan, sumber pembiayaan dan mekanisme pemindahan dan pengadaan-pembangunan gedung dan fasilitasnya. Pemerintah melalui para pimpinan unit kerjanya bisa bergerak bersama, setidaknya mulai membangun jejaring komunikasi antropologis agar bisa terbangun sejak dini proses akulturasi dan kohesi sosial di kalangan ASN.

Proses antropologis demikian mendesak dilakukan pemerintah melalui para ASN lantaran sudah menjadi rekam jejak sosiologis bahwa potensi konflik antara ASN dan penduduk asli dan warga di lokasi yang baru cukup tinggi.

Mengingat pengalaman menunjukkan bahwa potensi konflik budaya dan adat serta berbasis suku dan agama di Indonesia masih amat tinggi. Kasus konflik di Papua yang hingga kini belum juga kelar dan berpotensi meluas yang membahayakan disintegrasi bangsa, menunjukkan bahwa ‘api bom’ konflik masih mudah meledak kapan pun dan di mana pun. Apalagi memindahkan ibu kota, di mana akan disertai dengan memindahkan ASN dan keluarganya, yang dalam rekam jejak diyakini memiliki adat, budaya dan nilai-nilai agama serta ras berbeda dengan penduduk/warga di tempat yang baru.

Oleh karena itu, penulis mendesak pemerintah melalui pimpinan di berbagai instansi/lembaga di ibu kota aktif membentuk dan membangun media-media akulturasi budaya dan kohesi sosial. Tidak hanya berguna untuk memupuk persaudaraan dan persatuan sebagai satu bangsa, tetapi juga membangun kesadaran ASN untuk mudah dan cepat beradaptasi, membangun kerukunan dengan spirit bhineka tunggal ika.

Kesadaran, komitmen dan kesediaan untuk hidup rukun, damai dan saling menghormati serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, tidak bisa sekadar dilakukan presiden, para menteri dan pejabatnya. Tetapi harus dilakukan semua komponen birokrasi dan seluruh ASN, lantaran merekalah yang nanti akan menempati lingkungan baru, menjalin hubungan sosial-antropologis yang tiap hari akan bertemu dengan saudara-saudara sebangsa dari Kalimantan.

Banyak suku dan ras di Kalimantan yang harus segera diperkenalkan dan dikomunikasikan dengan jajaran ASN yang akan bergumul dengan masyarakat-suku/satuan adat di Kalimantan.

Oleh karena itu, yang diperdebatkan publik di Jawa jangan melulu sekadar anggaran, regulasi, gedung atau sarana fisik an sich, tetapi juga kajian-kajian sosial budaya agar terwujud pemindahan ibu kota baru yang dihiasi dengan proses akulturasi dan kohesi sosial yang jujur, damai, rukun dan berkelanjutan. Jangan sampai aspek sosiokultural diabaikan karena bak api dalam sekam yang mudah meledak destruktif, memorak-porandakan visi dan cita-cita pemindahan ibu kota baru.

Rakyat semua berharap cita-cita luhur pemerintah agar rakyat Indonesia semua maju dan makmur bisa dimulai dengan agenda pemindahan ibu kota baru, dengan kesiapan dan kesediaan pengabdian penuh para ASN, yang sudah akrab dengan kondisi sosial, adat, budaya dan nilai-nilai kebhinekaan yang luhur.

Tasroh, ASN/Tim Penegakam Disiplin Daerah dan Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA