Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Indonesia Butuh GBHN

Selasa, 22 September 2015 | 05:03 WIB

Membangun dan mengelola negara berusia 70 tahun kemerdekaan, dengan 250 juta penduduk yang tersebar di 17 ribu pulau, dan hanya berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2025, tentu sangat tidak mudah, bahkan berisiko.

 

Ini akan mengandung ketidakpastian yang berpotensi gaduh dan mengganggu kesinambungan pembangunan serta laju pertumbuhan ekonomi. Sebab RPJM hanya diwadahi oleh UU dari DPR hasil musyawarah dengan presiden.

 

Sedangkan DPR adalah satu dari 7 lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara. Ini berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru, di mana GBHN ditetapkan oleh lembaga ter tinggi Negara MPR. Kewenangan ini sudah dicabut pada di era reformasi.

 

Pada September 2012, memang sempat muncul wacana untuk mengembalikan wewenang dan status MPR ini dalam diskusi “Reformulasi Model GBHN” Yogyakarta. Kerja sama MPR dan UGM ini mendapat banyak tanggapan positif dari para pakar hukum dan elite politik.

 

Profesor Yusril Ihza Mahendra setuju untuk dihidupkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara, guna mencegah dan mengatasi terjadinya krisis konstitusi. Djafar Habsah, Ketua Tim Ad Hoc II MPR, setuju untuk menghidupkan kembali GBHN (September 2014). Tapi rencana ini hilang ditengah hangatnya situasi politik saat itu yang cepat berubah.

 

Kolom berikut tidak menganalisis dari aspek hukum dan politik, tapi fokus pada aspek ekonomi. Di masa Orde Baru GBHN dengan sangat jelas merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi. Hal itu penting sebagai pedoman yang kuat demi kesinambungan pembangunan.

 

Pentingnya GBHN

Kegaduhan di sekitar proyek kereta api cepat atau pun pembangunan listrik 35 ribu MW pada bulan lalu sesungguhnya menunjukkan bahwa memang tidak adanya rencana pembangunan ekonomi yang pasti, terpadu, dan bervisi jangka panjang. Banyak keputusan strategis tergantung pada kekuatan loby dan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Akibatnya, tidak heran jika tiba-tiba muncul megaproyek meski itu tidak masuk dalam nota keuangan disertai kajian lengkap.

 

Proyek kereta api cepat (HSR) jurusan Jakarta - Bandung senilai US$ 6,7 miliar ini hanya salah satu contoh. Itu yang sering kali membingungkan publik, apalagi ada reaksi saling bertentangan antarpejabat satu dengan pejabat yang lain tentang rencana tersebut. Karena itu, perlu adanya jaminan kesinambungan agar proyek nasional yang sudah dilaksanakan sebagian – tapi belum selesai -- akan tetap dilanjutkan, siapa pun presiden baru dan asal usul partai.

 

Jika proyek nasional yang belum selesai ini tidak dilanjutkan oleh presiden berikutnya, hal itu akan menjadi sebuah pemborosan nasional yang merugikan dana APBN, uang rakyat. Makanya dibutuhkan komitmen pemimpin kelas negarawan untuk mau dan bersedia melanjutkannya hingga tuntas.

 

Karena ini tugas nasional (dari MPR) bukannya visi presiden, visi partai apalagi visi dikotomi virtual koalisi versus koalisi pemerintah. Patut kita sebutkan contoh program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang digulirkan presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Dimulai pada Mei 2011, MP3EI membutuhkan dana investasi sebesar Rp 4.700 triliun guna membangun 1.048 proyek.

 

Pada September 2014, yaitu sebulan sebulan sebelum presiden ke-6 mengakhiri jabatannya, Menko Perekonomian Chairul Tanjung melaporkan baru 383 proyek dengan nilai Rp 863 triliun yang sudah ground breaking.

 

Selanjutnya, ratusan rencana investasi yang belum ground breaking bisa direvisi, tertunda, atau bahkan batal, jika itu memang tidak disetujui presiden ketujuh, Joko Widodo. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga sudah punya puluhan proyek besar berskala triliunan rupiah dan berjangka menengah 2025, sesuai visinya bersama tim Kabinet Kerja.

 

Sebut saja tol laut, listrik 35.000 MW, pelabuhan, bandara, bendungan, jalur kereta api trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Trans Papua. Semuanya penting dan strategis untuk negara dan bangsa ke depan. Karena itu, negeri ini harus punya garis garis besar haluan Negara (GBHN) yang menjadi pedoman dasar untuk merealisasikan pembangunan di tingkat riil.

 

Jangan sampai tujuan pembangunan hanya bergantung pada visi sang presiden terpilih beserta tim serta lingkaran terdekat yang bisa cepat berubah mengikuti delapan arah mata angin. Agar ada rasa aman dan jaminan kepastian, terutama bagi dunia usaha, sangat dibutuhkan sebuah kebijakan pembangunan berjangka panjang dan sudah disepakati sebagai tujuan nasional.

 

Untuk itu diperlukan amendemen ke-5 UUD 45 guna perbaikan dan lebih memperkuat tugas ser ta wewenang MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh presiden, mandataris MPR.

 

Visi Strategis

Visi pembangunan ekonomi dan industri jangka panjang perlu diatur dan ditetapkan dalam GBHN untuk bisa dijadikan pedoman dasar makro sebagai pegangan nasional dan menjadi road-map sektoral. Cakupannya menyangkut banyak hal, seperti membangun dan mengembangkan ekonomi pedesaan, industrialisasi pertanian, industri dasar strategis (baja) atau industri kelautan (maritim).

 

Semua ini akhirnya mengerucut pada target makro seperti berapa target pertumbuhan ekonomi, angka produk domestik bruto (PDB) tahun 2030. Atau, kapan swasembada pangan atau energi harus dicapai. Ini semua target makro yang harus dicapai oleh presiden dan mempertanggungjawabkannya di siding umum MPR.

 

Ini tentu bukan obat mujarab jangka pendek mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi dua triwulan pertama tahun 2015 in. Tapi, ini berisikan pemikiran untuk perbaikan ekonomi dan negara (NKRI) dalam jangka panjang. Ini tak bisa dianggap utopia.

 

Semua target kuantitatif dan kualitatif dalam GBHN bisa menjadi pegangan dan rujukan semua elite bangsa dan rakyat dalam rangka mencapai target agung UUD 45 berlandaskan Pancasila.

 

Mumpung masih hangatnya wacana untuk hidupkan kembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi, maka saatnya kita merealisasikannya demi kepentingan nasional jangka panjang. Lupakan aneka perbedaan dan kepentingan dalam dikotomi KIH-KMP, yang baru setahun dianggap sudah tidak relevan lagi.

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) butuh GBHN hasil penetapan lembaga tertinggi negara. Ini demi kesinambungan program pembangunan yang dibutuhkan sebagai pedoman dan rujukan untuk pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

 

GBHN ditetapkan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan presiden terpilih hanya menjalankan apa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam GBHN dan mempertanggungjawabnya ke MPR. Presiden boleh naik dan turun silih berganti setiap lima tahun tapi Pancasila, UUD 45, dan NKRI tetap. GBHN harus tetap menjamin kelangsungan pembangunan nasional.

 

Beni Sindhunata, Direktur Investment and Banking Research Agency (Inbra)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN