Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Beta Perkasa, Dosen dan Direktur LKSFI
FEB Uhamka

Beta Perkasa, Dosen dan Direktur LKSFI FEB Uhamka

Inflasi dalam Pusaran Resesi

Sabtu, 14 November 2020 | 09:21 WIB
Beta Perkasa *)

“Tidak ada pesta yang tidak berakhir”. Kenaikan harga komoditassejak 2010 menggenjot perekonomian dunia, terutama negara-negara berkembang. Indonesia termasuk yang mendapat rezeki nomplok dengan menikmati pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak krisis 1998 dengan raihan 6,2% pada 2010. Namun, memasuki tahun 2015 perekonomian nasional agak goyah dipicu pelemahan ekonomi (slowdown) Tiongkok.

Pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi negeri Tirai Bambu hanya sekitar 6%. Padahal, dalam 24 tahun sebelumnya, Tiongkok bisa mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 10%. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dari 5% pada 2014 menjadi 4,8% pada tahun selanjutnya (World Bank, 2020).

Pelemahan ekonomi sejak memasuki tahun 2015 direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan strategi reshuffle. Para begawan ekonomi Universitas Indonesia (UI) yang sebelumnya pernah menjadi teknokrat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali dipanggil. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menjabat Menko Perekonomian pada Agustus 2015, sedangkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali ke posisinya di Jalan Banteng pada Juli 2016.

Reshuffle kabinet diiringi dengan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang melonggarkan investasi. Paduan strategi reshuffle dengan kebijakan deregulasi lumayan ampuh memulihkan pertumbuhan ekonomi. Para pelaku ekonomi kembali tersenyum lantaran pertumbuhan ekonomi tahun 2016 kembali naik menjadi 5,03%, berlanjut 5,06% pada 2017, kemudian 5,17% (2018) dan 5,02% (2019).

“Anjing menggongong, kafilah berlalu”, sejumlah riak di jagad perpolitikan Tanah Air seakan hanya noise karena momentum pemulihan ekonomi terus berjalan diiringi pembangunan infrastruktur yang masif. Pemulihan ekonomi diikuti kenaikan harga komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Namun, senyum para aktor ekonomi yang mulai merekah tiba-tiba berubah menjadi masam. Pada awal 2020, gelombang pandemi Covid-19 sulit terelakkan. Pandemi menyerang semua aspek kehidupan, terutama ekonomi. Sejumlah Negara sudah masuk jurang resesi. Inflasi

Salah satu indikator makro untuk mendeteksi kesehatan perekonomian adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan rata-rata harga barang/jasa dalam periode tertentu. Secara teoritis, pola gerakan inflasi biasanya searah dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian mengalami ekspansi, permintaan barang dan jasa meningkat yang menstimulus investasi dan produksi. Aktivitas ekonomi yang bergerak cepat meningkatkan transaksi sehingga jumlah uang beredar naik yang diikuti dengan naiknya inflasi.

Begitupun sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, permintaan melemah yang diikuti penurunan produksi dan investasi.

Alhasil, angka inflasi juga ikut menyusut. Inflasi kerap dianggap hantu yang menakutkan terutama bagi konsumen rumah tangga. Kenaikan harga menambah beban finansial rumah tangga. Padahal, naiknya inflasi (pada level tertentu), menunjukkan sinyal positif bagi perekonomian, seperti jumlah lapangan pekerjaan yang juga meningkat, investasi yang bergairah, produktivitas bertambah, daya beli menguat, dan yang paling penting adalah para aktor ekonomi merasa optimistis dengan kondisi perekonomian.

Namun, kadang terjadi anomali dalam perekonomian. Gerak inflasi tidak searah dengan pertumbuhan ekonomi. Saat oil boom pada awal 1970-an, banyak negara mengalami inflasi tinggi tetapi pertumbuhan yang menyusut.

Di kawasan Uni Eropa, dari tahun 1973 hingga 1984 rata-rata tingkat inflasi mencapai 9%, inflasi tertinggi terjadi pada 1974 dan 1980 yang mencapai 13%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi jeblok, yaitu sekitar 2,4% dengan angka teredah -0,5% pada 1975. Kondisi yang sama dialami Amerika. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam hanya rata-rata 2,9% dengan inflasi 7,9%. Era ini disebut stagflation, ekonomi yang stagnan diiringi inflasi tinggi. Kondisi ini juga ditandai tingginya tingkat pengangguran. Indonesia pernah mengalami penyakit serupa. Krisis 1998 membuat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai titik nadir: -13%, sedangkan inflasi melambung hingga hampir 60%.

Untuk mengurangi inflasi, saat itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga sekitar 70%. Kebijakan menyerap uang di masyarakat tidak sepenuhnya efektif lantaran trust publik ke bank sangat rendah. Rakyat cenderung menyimpan uang tunai di rumah dan bagi yang berpenghasilan tinggi malah melakukan pelarian modal (capital flight).

Inflasi saat Resesi

Naik-turun kegiatan ekonomi secara agregat (keseluruhan) merupakan bagian dari siklus bisnis (business cycle). Periode naik-turun ekonomi berbeda setiap negara, namun rata-rata setiap 4-5 tahun. Wajah resesi ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi negatif yang diikuti dengan penurunan konsumsi dan investasi. Efek domino lain adalah peningkatan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Tahun lalu pertumbuhan ekonomi nasional masih di kisaran 5%. Sejak pandemi corona, kegiatan ekonomi melemah. Pada kuartal I-2020 pertumbuhan ekonomi sudah jeblok di angka 2,97%. Kebijakan pengurangan aktivitas publik membuat pertumbuhan semakin terpuruk pada kuartal II-2020 menjadi -5,32%.

Indonesia benar-benar mengalami resesi ekonomi, tatkala kinerja pertumbuhan ekonomi dua kali berturut mengalami kontraksi. Laju ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49%. Indikator makro adalah angka rata-rata (average). Jika pertumbuhan memiliki angka positif, berarti secara agregat semua sektor ekonomi pendapatannya meningkat meski ada yang menurun bahkan ada yang bangkrut (collapse). Jika angka pertumbuhan negatif, tidak semua sektor pendapatannya menurun.

Saat pandemi ini, masih ada sejumlah sektor yang bisa berkembang bahkan ekspansif. Lalu, bagaimana nasib inflasi saat pandemi seperti ini? Pada bulan Januari ke Februari 2020, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi masih meningkat dari 2,6% ke 2,9% (year on year). Inflasi mulai menurun memasuki April dengan angka 2,6%, kemudian menurun lagi pada Mei menjadi 2,1% meski saat itu Lebaran. Inflasi pada Juni dan Juli masing-masing 1,9% dan 1,5%. Bulan Agustus inflasi hanya 1,32%. Angka inflasi saat ini menunjukkan penurunan dari bulan ke bulan lantaran aktivitas ekonomi yang menyusut.

Saat pandemi, yang terjadi justru deflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa. Pada Juni 2020, dari 90 kota di Tanah Air, 14 kota di antaranya mengalami deflasi. Angka ini melonjak pada Agustus 2020 menjadi 53 kota yang mengalami deflasi. Masih di bulan Agustus, inflasi yang menunjukkan angka negatif hanya sektor makanan, minuman, tembakau dan transportasi, sementara sektor lain masih banyak yang positif seperti pakaian dan alas kaki, perumahan, kesehatan, jasa keuangan dan pendidikan.

Harga Kaku (Sticky Price)

Ketika pertumbuhan ekonomi mulai menurun maka indicator makro lainnya menyesuaikan, seperti investasi, produksi dan konsumsi yang juga menurun. Namun, apa yang terjadi di level makro belum tentu diikuti di level mikro atau yang disebut ‘eksternalitas ekonomi makro’. Ketika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, gaji dan harga (barang dan jasa) sulit untuk turun. Inilah asumsi yang digunakan Keynes ketika mengungkapkan gaji dan harga kaku (sticky) yang menyebabkan over-supply (Greenlas dan Shapiro, 2011).

Ketika ekonomi lesu yang ditunjukkan dengan pelemahan permintaan, seharusnya harga dan gaji juga menurun agar mudah menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan membuat penjualan barang rebound. Harga komoditas biasanya menyesuaikan dengan supply-demand, namun sejumlah harga barang manufaktur, ritel dan jasa sulit untuk turun. Kondisi ini menjadi dilema bagi perusahaan.

Perusahaan menyadari permintaan yang melemah tapi mereka harus membayar sejumlah biaya input seperti saat kondisi normal. Contohnya, kini harga pangan banyak yang mengalami penurunan, namun harga makanan (jadi) di restoran bahkan kaki lima harganya tidak turun. Contoh lain adalah jasa pendidikan yang kualitas pelayanannya menurun lantaran kini kegiatan belajar mengajar (KBM) harus dengan daring (online). Namun, biaya yang harus dibayarkan orang tua murid tidak turun.

Sejumlah perusahaan mengakali kondisi ini dengan strategi diskon dan promo untuk mendongkrak penjualan. Seper ti salah satu restoran cepat saji yang menggelar diskon namun harga asli tetap tidak berubah. Begitu juga dengan gaji pegawai karena penurunan gaji bisa menurunkan kinerja pegawai. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi opsi lain untuk mengamankan kas perusahaan namun juga sarat konflik.

Gaji dan harga yang ‘kaku’ ini bisa jadi faktor yang bisa menjelaskan penurunan inflasi tidak sebesar penurunan pertumbuhan ekonomi saat resesi. Pertumbuhan ekonomi sudah di angka minus, sementara inflasi masih bertengger di angka positif. Karena harga yang mudah berubah menjadi ‘biaya’ lagi bagi perusahaan. Jika harga mudah berubah, secara internal perusahaan harus menyesuaikan semua aspek dari pasokan bahan baku, biaya produk dan biaya iklan.

Sementara secara eksternal akan mengubah positioning produk dan membuat kebingungan konsumen. Ada yang menarik dari penelitian Biro Nasional Penelitian Ekonomi (NBER) Amerika Serikat yang dipimpin Simon Gilchrist pada 2016. Penelitian mengulas kondisi harga-harga saat resesi 2008 di Amerika. Saat resesi, harga di level konsumen kenyataannya sulit berubah. Kemudian ada hubungan yang kuat antara kondisi neraca perusahaan dan strategi harga (pricing behaviour).

Saat resesi, perusahaan yang likuiditasnya terbatas malah menaikkan harga. Sementara perusahaan dengan likuiditas yang kuat menurunkan harga untuk ‘mencuri’ pangsa pasar (market share). Harga yang seharusnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang lesu malah dinaikkan. Memang terjadi trade-of f antara keuntungan perusahaan yang akan diperoleh dalam jangka pendek dengan pangsa pasar perusahaan dalam jangka panjang.

Saat resesi, keuangan perusahaan lemah dan likuiditas terbatas. Tidak heran sejumlah perusahaan malah menaikkan harga dan mengorbankan pangsa pasar. Saat resesi 2008, Amerika sebagai episentrum resesi menderita pertumbuhan -0,14%.

Pada tahun selanjutnya semakin parah, yaitu -2,5%. Sementara tingkat inflasi tepat pada tahun resesi masih positif 3,8%. Baru tahun 2009, inflasi menunjukkan angka negatif, yaitu -0,4%. Negara yang kerap dipusingkan dengan resesi yang menahun adalah Jepang. Usai Perang Dunia II, Jepang langsung melesat sebagai negara industri dengan kenaikan pendapatan per kapita yang mengesankan. Selama tahun 60-an hingga akhir 70-an pertumbuhan ekonomi Jepang rata-rata 7%. Sayangnya, sejak tahun 90-an pertumbuhan kian menyusut.

Setiap rezim yang naik ke tampuk kekuasaan mendapat pekerjaan utama untuk mengeluarkan Jepang dari resesi yang akut. Dalam 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jepang rata-rata 0,02% per tahun dengan angka pertumbuhan negatif selama 11 tahun. Sementara angka inflasi rata-rata 0,9% per tahun dengan angka negative hanya selama 3 tahun. Kedalaman penurunan inflasi tidak sedalam penurunan pertumbuhan ekonomi. Resesi yang akut dipicu banyak faktor, salah satunya pertumbuhan penduduk yang negatif berakibat melemahnya permintaan dan jumlah angkatan kerja yang terus menyusut.

Faktor lain disebabkan melemahnya produktivitas dan inovasi serta tingginya usia penduduk berusia tua (aging population).

Saat Perdana Menteri Shinzo Abe berkuasa, Jepang mengeluarkan kebijakan Womenomics tahun 2013 untuk mendorong wanita Jepang masuk ke lapangan kerja dan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sebab di Jepang dunia kerja sangat didominasi oleh pria. Secara umum, pascakrisis 1998, negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki ketahanan (resilient) dalam menghadapi krisis. Setiap ada shock, memang terjadi gejolak short-term, namun dalam beberapa waktu sudah kembali pulih (recover).

Begitu juga dengan Indonesia. Ibarat petinju, beberapa kali Indonesia kena ‘pukulan’ dari eksternal seperti hantaman mata uang, defisit neraca perdagangan dan kenaikan suku bunga di Negara lain. Memang ekonomi nasional agak oleng (sesaat) namun dalam waktu singkat indikator ekonomi makro kembali berdiri tegak. Krisis 1998 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun ketahanan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Namun, kini krisisnya agak unik. Krisis sporadis yang menyerang semua negara dan tidak tahu kapan akan berakhir.

*) Dosen dan Direktur LKSFI FEB Uhamka

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN