Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Inisiatif Kota Lestari Air

Nirwono Joga, Minggu, 13 Oktober 2019 | 07:01 WIB

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini kekeringan yang akan terjadi di Banten dan Jakarta. Kondisi ini merupakan imbas musim kemarau yang panjang.

Beberapa wilayah di DKI Jakarta dinyatakan berstatus merah karena mengalami hari tanpa hujan selama 61-90 hari, seperti Menteng, Gambir, Kemayoran, Tanah Abang, Tebet, Setabudi, Pasar Minggu, Halim, Pulogadung, Cipayung, Cilincing, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading, dan Penjaringan.

Masyarakat diimbau menghemat pemakaian air karena kemarau diperkirakan lebih panjang. Hujan yang turun beberapa hari terakhir diprediksikan hanya terjadi sesaat. Namun, Pemprov DKI Jakarta terlihat belum optimal dalam mengantisipasi dampak kemarau karena masih bergantung pada air perpipaan PAM Jaya untuk menyuplai air bersih.

Kondisi kekeringan dan krisis air bersih di musim kemarau, sementara banjir di musim hujan, menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan air di Jakarta.

Banjir yang sering melanda Jakarta membuktikan bahwa ada limpasan air hujan dalam jumlah besar, yang jika dikelola dengan baik merupakan potensi sumber air baku yang melimpah bagi warga dan menjamin kota tidak kekeringan.

Untuk itu, kita harus membangun kota lestari air. Haruslah disadari bahwa kota tak akan bertahan tanpa air yang lestari. Sejarah mencatat, kota-kota besar dunia, beradab, dan masyhur adalah kota-kota yang dibangun dekat sumber air. Lalu apa yang harus dilakukan?

Pertama, Pemprov DKI Jakarta harus menyusun rencana induk pengelolaan sumber daya air yang mencakup rencana pengelolaan banjir, pengolahan air limbah, penyediaan air baku, dan penyediaan air minum. Pemprov DKI harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber air yang ada di wilayah Jakarta.

Jakarta dialiri 13 sungai utama, seperti Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, Sungai Sunter, Sungai Mookervart, Sungai Grogol, Sungai Krukut, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Cipinang, Sungai Buaran, Sungai Kramat Jati, dan Sungai Cakung. Ditambah lagi Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kanal Banjir Barat, dan Kanal Banjir Timur.

Berbekal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Pemprov DKI harus membenahi seluruh bantaran sungai. Garis sempadan sungai tidak bertanggul (naturalisasi) selebar 10 meter kirikanan, kedalaman < 3 meter, lebar 15 meter kedalaman 3-20 meter, dan 30 meter kedalaman > 20 meter.

Untuk garis sempadan sungai bertanggul (normalisasi) dengan lebar bantaran jalur hijau minimal 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Artinya seluruh permukiman yang ada di bantaran sungai harus direlokasi ke hunian (vertikal) terpadu, layak huni, dan dekat permukiman sekarang. Gubernur DKI harus tegas dan berani dalam menata bantaran sungai, baik naturalisasi atau normalisasi maupun perpaduan kedua konsep itu.

Kedua, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Pemprov DKI harus menata seluruh bantaran situ, danau, embung, dan waduk (SDEW). Garis sempadan SDEW paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, menjadi batas badan SDEW, yang berfungsi sebagai wadah air.

Jakarta memiliki 109 SDEW, antara lain Situ Rawa Kendal, Situ Srengseng, Situ Lembang, Situ Rawa Rorotan, Situ Babakan, Situ Dongkelan, Situ TMII, dan Situ Tipar. Lalu, Waduk Muara Angke, Waduk Pluit, Waduk Teluk Gong, Waduk Cengkareng, Waduk Kalideres, Waduk Jelambar, Waduk Grogol, Waduk Waduk Tomang, Waduk Rawa Kepa, Waduk Setiabudi, Waduk Melati, Waduk Ria-Rio, dan Waduk Sunter.

Untuk pengamanan SDEW, pemerintah harus melakukan pengukuran dan pematokan ulang batas wilayah SDEW dengan kesepakatan bersama pihak kementerian terkait dan pemerintah DKI. Batas itu langsung dibikinkan sertifikasi lahannya.

Revitalisasi SDEW dilakukan dengan pendekatan integralistik ekologi hidraulik (rekayasa ekologi hidraulis, alami lestari) agar SDEW berfungsi menurunkan rembesan horizontal, menahan tanah longsor, menurunkan suhu, menahan air dan memperbaiki kualitas baku mutu air, serta meningkatkan kualitas ekosistem dan keragaman satwa liar.

Ketiga, jika satu orang butuh air bersih 60 liter atau 0,06 meter kubik per hari, maka 12 juta jiwa warga Jakarta membutuhkan 720 ribu meter kubik per hari. Pasokan air baku ke Perusahaan Daerah Air Minum (PAM Jaya) berasal dari Kali Malang, Sungai Cisadane, dan sungai lain sebesar 26,9 meter kubik per detik atau 2,3 juta meter kubik per hari (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018). Itu artinya hanya sepertiga dari suplai air baku. Persoalannya, kebocoran saluran air pipa mencapai 40%, yang membuat layanan air bersih melalui pemipaan ini tidak merata dan tak stabil memasok.

Pemerintah harus meningkatkan ketahanan air Jakarta, dari angka 27,78% kemampuan sumber daya air (SDA) dan 72,78% sumber air perpipaan (2017) menjadi 82,34% dari SDA dan 10% air perpipaan (2030). Neraca air DKI diperkirakan memiliki potensi ketersediaan sumber air 2,34 juta meter kubik dan kebutuhan 1,28 juta meter kubik, maka ada cadangan 632 ribu meter kubik lebih (Rachmat F. Lubis, LIPI, 2018).

Keempat, pemerintah harus berkomitmen dan konsisten untuk membangun penyediaan air bersih, dari cakupan saat ini sebesar 60% dari total penduduk DKI Jakarta menjadi 100% terlayani (2030), senilai Rp 27 triliun. Peningkatan pengolahan air limbah senilai Rp 69 triliun, dari cakupan layanan 14% penduduk menjadi 81% penduduk (2030).

Pembangunan pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun (Bappenas, 2019). Pemprov DKI harus melakukan optimalisasi sumber pasokan air, seperti air permukaan statis, air permukaan dinamis, air hujan andalan, air tanah dangkal, air tanah dalam, dan air hasil pengolahan air bekas (intervensi teknologi tepat guna).

Pemerintah harus menjamin kualitas, kuantitas, dan kesinambungan ketersediaan air bersih. Peningkatan kualitas air dilakukan dengan cara menghentikan pencemaran pada sumber air, mengolah limbah secara optimal di sumbernya seperti kewajiban membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di gedung dan IPAL komunal di permukiaman padat, serta menghindari pembuangan sampah terbuka.

Kelima, setiap lahan harus dapat menampung air sebanyak-banyaknya dan diresapkan sebesar-besarnya ke dalam tanah (ekodrainase). Peningkatan kesinambungan air melalui pengelolaan SDA, khususnya air tanah, dilakukan secara terpadu dari hulu (pegunungan) sampai hilir (laut).

Peningkatan kuantitas air dilakukan melalui gerakan panen air (hujan), menghentikan bertahap pengambilan air tanah, menerapkan pertanian hemat air, memperbanyak ruang terbuka hijau (daerah resapan air), membangun sumur resapan, kolam penampung, atau tendon bawah tanah di halaman rumah dan sekolah, area parkir perkantoran dan pusat belanja, serta penguatan konektivitas antarunsur dalam ekosistem (tanah-vegetasi-air).

Membangun kota lestari air merupakan keharusan, bukan pilihan, kemarau masih panjang.

Nirwono Joga, Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA