Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Integritas OJK 2019

Achmad Deni Daruri, Kamis, 12 Desember 2019 | 11:41 WIB

Integritas dan kredibilitas OJK masih eksis hingga saat ini. Istilah ”integritas” muncul dalam karya Michael Jensen dan Werner Erhard dalam makalah akademis mereka, “Integritas: Model Positif yang Menggabungkan Fenomena Normatif dari Moralitas, Etika, dan Legalitas”. Dalam makalah ini penulis mengeksplorasi model integritas baru sebagai keadaan utuh dan lengkap, tidak terputus, tidak terganggu, sehat, dan dalam kondisi sempurna.

Michael Jensen dan Werner Erhard mengemukakanmodel integritas baru yang menyediakan akses ke peningkatankinerja bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Modelmereka “mengungkapkan hubungan sebab-akibat antara integritas dan peningkatan kinerja, kualitas hidup, dan penciptaan nilai untuk semua entitas, dan menyediakan akses ke hubungan sebab akibat itu”.

Secara umum pada tahun 2019 ini dapat dikatakan bahwa kapitalisasi bank tetap kuat dan jauh di atas peraturan minimum. Pasar modal relatif masih kecil dan pembiayaan eksternal masih tetap penting untuk pembiayaan jangka panjang karena basis investor domestik yang kecil.

Risiko sistemik yang relatif rendah dan sistem perbankan umumnya tahan terhadap guncangan parah dengan berbagai macam scenario yang ekstrim. Di bawah scenario stress-test yang parah, memang tak terhindarkan bank akan mengalami kerugian kredit yang cukup besar, terutama dari risiko perusahaan. Namun, tingkat modal yang tinggi dan profitabilitas yang kuat membantu untuk menyerap sebagian besar dari kerugian ini, dan kekurangan modal yang dihasilkan adalah terkendali. Banyak bank menghadapi kekurangan yang relatif kecil dalam stress test likuiditas, termasuk dalam mata uang asing.

Tak pelak lagi inilah hasil dari integritas dan kredibilitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil tersebut sangatlah penting, karena pada 2011, OJK didirikan sebagai regulator terintegrasi untuk mengawasi seluruh sektor keuangan. Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam pengawasan keuangan dan manajemen krisis. IMF juga menyambut baik pembentukan OJK.

IMF sepakat bahwa amendemen legislatif akan berguna untuk mengklarifikasi tanggung jawab institusional untuk OJK dan Bank Indonesia yang memprioritaskan stabilitas keuangan daripada tujuan pembangunan, termasuk mandate makro-kehati-hatian untuk Bank Indonesia, mengurangi tumpang tindih dalam kegiatan pengawasan, dan meningkatkan perlindungan hukum bagi staf yang terlibat dalam pengawasan dan manajemen krisis.

Dengan demikian IMF memasukkan butir pokok penting bagi pembangunan integritas dan kredibilitas OJK yang berorientasi kepada stabilitas keuangan. Dalam konteks masukan IMF ini yang dilupakan oleh IMF adalah manajemen konglomerasi perusahaan milik negara. Untuk itu diperlukan dukungan legislatif yang jelas agar kekuatan OJK berada di atas kekuatan menteri negara BUMN dalam menentukan merger, akuisisi dan penutupan badan usaha milik negara yang berada pada sektor keuangan.

Kasus Jiwasraya memperlihatkan akan terlalu besarnya conflict of interest yang melibatkanKementerian BUMN, sementara itu dukungan legislatif terhadap OJK masih kurang kuat karena OJK tidak memiliki kekuatan untuk melakukan aksi korporasi ketika Kementerian BUMN tidak memiliki integritas politik.

Ini jelas bukan salah OJK. Dalam buku The Servant of the People, Muel Kaptein menjelaskan bahwa integritas dimulai dengan para politisi yang harus tahu apa yang dibutuhkan oleh posisi mereka, karena integritas terkait dengan posisi mereka. Integritas juga menuntut pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum dan semangat aturan tertulis dan tidak tertulis. Integritas juga bertindak secara konsisten tidak hanya dengan apa yang secara umum diterima sebagai moral, apa yang dipikirkan orang lain, tetapi terutama dengan apa yang etis, apa yang harus dilakukan politisi berdasarkan argument yang masuk akal.

Dengan demikian, dengan tidak adanya integritas politik dari Kementerian BUMN maka terkesan OJK menjadi tidak memiliki integritas, misalnya dalam kasus Jiwasraya tersebut. Penunjukan menteri adalah penunjukan politis. Integritas penting bagi politisi karena mereka dipilih, ditunjuk, atau dipilih untuk melayani masyarakat. Untuk dapat melayani, politisi diberi kekuatan untuk membuat, melaksanakan, atau mengendalikan kebijakan.

Mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sesuatu atau seseorang. Namun, ada risiko bahwa politisi tidak akan menggunakan kekuatan ini untuk melayani masyarakat. Dalam kasus stabilitas sektor keuangan, politisi dapat ceroboh.Sementara itu, OJK bukanlah lembaga politik.

Untuk menghindarkan menteri BUMN yang tidak memiliki integritas politik, maka seperti saran IMF di atas, diperlukan pembagian wewenang yang jelas bagi OJK, bukan hanya dalam interaksinya terhadap Bank Indonesia tetapi juga terhadap Kementerian BUMN.

Setelah pembagian strukturnya jelas maka prosedur yang dikenal sebagai “tes integritas” atau (lebih konfrontatif) sebagai “tes kejujuran” harus dilakukan terhadap menteri BUMN. Namun demikian, masalah seperti Jiwasraya ini dipastikan tidak akan pernah berpotensi sistemik, kecuali perekonomian Republik Rakyat Tiongkok mengalami krisis perekonomian.

Tantangan OJK pada tahun 2020 akan lebih berat lagi karena tren utang luar negeri perusahaan terus meningkat, meskipun profitabilitas perusahaan diperkirakan akan meningkat karena upaya pemotongan biaya semata, bukan karena kemampuan meningkatkan pendapatan.

Sementara itu, peraturan mata uang asing perusahaan membantu korporasi meningkatkan pangsa pinjaman mata uang asing yang dilindungi, utang mata uang asing yang meningkat dari korporasi (hampir setengah dari total utang) membuat mereka terekspos terhadap volatilitas rupiah. Ini bisa memiliki dampak pada sektor perbankan, karena sebagian besar pinjaman bank (52%) diperluas ke sektor korporasi.

Sistem perbankan di bawah kendali OJK terbukti telah dikapitalisasi dengan baik, dan profitabilitasnya tinggi dengan pengembalian aset sebesar 2,5%. Bukti keberhasilan OJK ini juga didukung oleh laporan IMF yang formal. Tahun 2019, kondisi ini dipastikan tidak akan pernah meledak menjadi krisis keuangan dan dengan jujur dapatlah dikatakan sebagai prestasi OJK yang juga membuktikan secara langsung dan tidak langsung bahwa upaya ini tidak dapat tercapai tanpa adanya integritas dan kredibiltas.

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA