Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ardhienus

Ardhienus

Isu Lingkungan dan Kestabilan Sistem Keuangan

Senin, 16 November 2020 | 12:44 WIB
Ardhienus *)

Salah satu isu panas yang mencuat dan memicu adu argumentasi pengesahan UU Cipta Kerja yaitu soal lingkungan hidup dan investasi. Menurut sebagian kalangan, UU Cipta Kerja telah mengorbankan aspek-aspek lingkungan demi mengejar investasi. Sebaliknya, sekelompok lainnya berpendapat faktor lingkungan masih menjadi prasyarat dalam berinvestasi.

Terlepas dari itu, isu lingkungan terutama ter kait perubahan iklim (climate change), dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi fokus perhatian otoritas pengampu kebijakan moneter dan fiskal global. Terutama sejak disepakatinya Per janjian Paris pada 22 April 2016, bertepatan dengan Hari Bumi. Hal itu tidak lepas dari dampak bencana alam, tidak hanya menelan korban nyawa tetapi juga harta.

Bahkan, dalam perspektif yang lebih luas, dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro dan fiskal, apabila terjadi kerusakan hebat dan membuat pemerintah meningkatkan dana subsidi untuk menopang kegiatan ekonomi dan bantuan sosial. Kesemuanya itu berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, utang publik, dan inflasi.

Dalam World Economic Outlook (2018), Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan badai dan angin topan telah menyebabkan kerusakan senilai US$ 548 miliar di seluruh dunia selama periode 2000-2014. Menu rut the Network for the Greening Financial System (2019), sepan jang 2018 sebanyak 62 juta orang terkena bencana alam dan 2 ju ta orang harus mengungsi. Laporan Global Risk Report 2020 me nunjukkan lima risiko terbesar yang mungkin terjadi pada 10 ta hun ke depan, kesemuanya ter kait dengan iklim.

Tidak hanya mengganggu kestabilan ekonomi makro dan fiskal, perubahan iklim juga dapat memengaruhi kestabilan sistem keuangan. Dalam artikel di laman the Financial Times yang berjudul Threat from climate change to financial stability bigger than Covid-19, 7 Juni 2020, disebutkan bahwa perubahan iklim menimbulkan

ancaman yang lebih besar bagi stabilitas sistem keuangan daripada pandemi, dan aturan penyaluran kredit kepada sektor energi fosil harus diperketat.

Dalam artikel itu, Finance Watch, sebuah lembaga nonprofit di Eropa mengatakan hal yang sama, bahwa pembiayaan untuk energi fosil membuat perubahan iklim, lalu perubahan iklim mengancam kestabilan sistem keuangan melalui bencana alam (climate-finance doom loop). Ini berarti perubahan iklim telah men jadi sumber instabilitas sistem keuangan (The Green Swan) yang membuat sistem keuangan ti dak berfungsi optimal dalam membiayai ekonomi.

Ada dua jenis risiko yang ditimbulkan perubahan iklim, yaitu risiko fisik, dan transisi. Risiko fisik berkaitan dengan kerusakan aset fisik akibat bencana alam. Risiko transisi merupakan risiko yang muncul akibat adanya transisi kebijakan ke kerangka kebijakan yang mengurangi emisi. Misalnya, ada keputusan pemerintah untuk menggantikan energy fosil ke energi terbarukan, maka keputusan itu menimbulkan implikasi finansial mulai dari ditutupnya kegiatan pertambangan, pabrik pengolahan hasil tambang hingga terhentinya aktivitas ekonomi penunjang yang terkait dengan pertambangan itu.

Kedua jenis risiko tersebut lantas memperburuk neraca institusi keuangan sehingga dapat berujung pada kestabilan sistem keuangan. Pemburukan nera ca institusi keuangan tersebut melalui beberapa jalur.

Pertama, perubahan iklim meningkatkan ke mungkinan debitur bank mengalami gagal bayar. Ini terjadi bila bencana alam menghancurkan usaha debitur. Biasanya kerusakan akibat bencana alam bersifat massal. Artinya dalam satu wi layah yang terdampak, akan banyak usaha debitur yang terhenti. Imbasnya, perbankan akan terpapar risiko kredit. Sebagai contoh, asap pekat yang ditimbulkan kebakaran hutan hebat tahun 2015 membuat maskapai penerbangan tidak bisa mengudara.

Kondisi ini membuat kemampuan membayar kredit mereka di bank menurun aki bat minimnya pendapatan maskapai.

Kedua, perubahan iklim dapat me micu perbankan mengurangi ku curan kredit. Saat terjadi keru sakan hebat, perbankan mengambil sikap berhati-hati dan cenderung menghindari risiko. Penurunan laju penyaluran kredit akan melambatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, perubahan iklim dapat memengaruhi sektor keuangan melalui jalur peningkatan premi asuransi. Bahkan perusahaan asuransi bisa tidak lagi menawarkan produknya karena risiko yang semakin tinggi di daerah tertentu. Misalnya di kawasan yang rentan terbakar. Tingginya risiko tersebut membuat perusahaan asuransi tidak lagi menjual produk asuransi kebakaran. Akibatnya, penyaluran kredit properti menjadi berisiko, atau biaya premi asuransi kebakaran meningkat sehingga biaya kredit property menjadi kian mahal.

Keempat, selain lewat jalur premi asuransi, terpengaruhnya sektor keuangan dari perubahan iklim juga melalui jalur penurunan nilai aset properti atau keuangan. Penurunan nilai aset properti terjadi bila aset tersebut mengalami kerusakan akibat bencana alam, lalu menurunkan harga properti dan memaparkan risiko pada kredit properti. Penurunan pada aset keuangan terjadi bila korporasi yang terdampak bencana alam telah mengeluarkan saham atau obligasi untuk pembiayaan usahanya.

Usaha mereka yang terhenti menyebabkan nilai aset keuang an tersebut menyusut. Ini bisa memicu penjualan aset keuangan secara besar-besaran (fire sales) oleh investor. Bila transaksinya signifikan, maka pasar keuangan tentu terguncang. Menghadapi dampak perubahan iklim pada stabilitas sistem keuangan, mitigasi risiko ha rus dilakukan oleh korporasi, perbankan maupun pengampu kebijakan. Korporasi dan perban kan perlu memasukkan risiko perubahan iklim dalam strategi bisnis dan kerangka kerja manaje men risiko mereka.

Dari sisi oto ritas, risiko iklim menjadi bagian dari penilaian sistem manajemen risiko bank oleh Otoritas Ja sa Keuangan (OJK), termasuk oleh Bank Indonesia (BI) bila ri siko tersebut akan mengganggu ke lancaran sistem pembayaran seperti RTGS dan kliring, dan pe ng elolaan uang rupiah. BI juga perlu menjadikan risiko iklim (climate-related risk) sebagai bagian dari analisis surveilans sistem keuangan.

Untuk mendorong sistem keuangan menjadi lebih hijau (a greener financial system), BI telah mengeluarkan kebijakan makroprudensial pada akhir 2019 berupa relaksasi Loan to Value (LTV) dalam penyaluran kredit properti, di mana tambahan relaksasi LTV sebesar 5% diberikan pada properti yang berwawasan lingkungan. Untuk mengurangi penyaluran kredit pada usaha korporasi yang menimbulkan pemanasan global, bobot risiko atas eksposur kredit itu perlu ditingkatkan.

*) Asisten Direktur di Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia.

Tulisan adalah pendapat pribadi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN