Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Jalan Panjang Tata Ruang Berkelanjutan

Minggu, 8 November 2020 | 05:11 WIB
Nirwono Joga *)

Setiap 8 November masyarakat memperingati Hari Tata Ruang Nasional (Hatarunas) sekaligus Dunia (World Town Planning Day). Tema Hatarunas 2020 adalah Transformasi Digital Tata Ruang dan Pertanahan Menuju Digitalisasi Melayani yang Profesional dan Terpercaya.

Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat di bidang penataan ruang dan sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah di bidang penataan ruang, baik di pusat maupun di daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penting nya penataan ruang untuk memadukan perencanaan antarwilayah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di masyarakat.

Penyelanggaraan penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang Nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tata ruang yang berkelanjutan memiliki peran penting untuk mengatur ruang hidup masyarakat (sosial), tempat berusaha (ekonomi), sekaligus menjaga kelestarian alam (lingkungan). Hatarunas merupakan momentum tepat untuk mengingatkan kembali pentingnya penataan ruang yang berkelanjutan. Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat penyelesaian produk rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, kota/kabupaten, rencana detail tata ruang (RDTR) kota/kawasan perkotaan kabupaten, serta rencana tata ruang kawasan strategis nasional (RTR-KSN) yang belum tuntas semua dibuat sebagai acuan bersama pengembangan wilayah daerah.

Indonesia baru memiliki 55 RDTR yang telah diperaturandaerahkan, dari rencana sekitar 2.000 RDTR yang harus disusun 514 pemerintah kota/kabupaten (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Juni 2020). Pemerintah perlu menjelaskan seberapa besar kemampuan menyelesaikan produk RTRW dan terutama RDTR kota/ kawasan perkotaan kabupaten per tahun dalam lima tahun ke depan.

Masih banyak pemerintah kota/ kabupaten yang belum menyusun RDTR kota/kawasan perkotaan karena keterbatasan anggaran dan tenaga pendukung.

Sementara pembangunan kota/kawasan perkotaan di kabupaten berkembang pesat tanpa didukung/terkendali karena ketiadaan RDTR sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua, pemerintah pusat perlu memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah (provinsi, kota/kabupaten). Bantuan teknis meliputi ketersediaan anggaran (APBN), tenaga ahli perencana dan geographic information system (GIS).

Bimbingan teknis mencakup proses pembinaan penyusunan tata ruang seperti sosialisasi, klinik, pendampingan, dan konsultansi/ asistensi.

Proses ini harus menjamin adanya alih pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik kepada aparat sipil negara (pelaksana) dan tenaga ahli lokal (pendamping).

Ketiga, untuk percepatan pemenuhan peta dasar dalam penyusunan RDTR, pemerintah daerah dapat menggunakan peta dasar lainnya dengan ketelitian detailinformasi sesuai dengan skala perencanaan rencana tata ruang, jika peta rupa bumi Indonesia tidak tersedia.

Peta dan data indeks sumber bahaya dan risiko bencana harus terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis, sebagai fondasi fundamental dalam investasi. Rencana tata ruang akan memiliki kekuatan pengaturan dan pengendalian, merancang upaya mitigasi, adaptasi, dan antisipasi karena aktivitas investasi, elastisitas pemetaan daerah berisiko dalam proses revisi tata ruang secara periodik, serta tetap dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

Keempat, pemerintah harus mengintegrasikan dan menyelaraskan antara RTRW nasional, provinsi, dan kota/kabupaten. Pemerintah perlu mengevaluasi terlebih dahulu antara kondisi perkembangan provinsi, kota/kawasan perkotaan kabupaten terkini dengan rencana penataan ruang yang sudah ada. Berbagai temuan pelanggaran tata ruang dan tumpang tindih pengaturan pemanfaatan ruang di lapangan perlu dicarikan solusinya.

Revisi RTRW provinsi, kota/kabupaten dan RDTR kota/kawasan perkotaan kabupaten sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, jika memang ada rencana penyesuaian dengan perubahan kegiatan pemanfaatan ruang (baca: kepentingan investasi publik).

Kelima, pengaturan penetapan sanksi (tidak hanya sanksi administrasi) atas pelanggaran tata ruang selama ini kurang berjalan baik dan seringkali tidak tegas ditegakkan. Proses pelanggaran tata ruang yang berjalan seiring waktu terlihat dibiarkan dan baru ditindak ketika sudah telanjur masif, sehingga mengakibatkan penindakan pelanggaran kurang berhasil.

Keselarasan RTRW provinsi dan kota/kabupaten dengan RDTR kota/kabupaten diperlukan untuk memberikan kepastian hokum dalam berinvestasi dengan tetap mematuhi koridor perencanaan dan pemanfaatan ruang (darat, laut, udara, dalam bumi) yang aman, tangguh, inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Jalan masih panjang untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan. Sebuah renungan bersama di Hari Tata Ruang.

*) Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN