Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta:
Insist Press, 2008)

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta: Insist Press, 2008)

Jalan Pembangunan yang Menyejahterakan

Jumat, 18 September 2020 | 21:20 WIB
Khudori *)

Tatkala negara-negara tetangga berjatuhan ke jurang resesi diterjang Covid-19, Indonesia masih bertahan. Namun, triwulan II-2020 ekonomi terkontraksi -5,3%. Jika triwulan III-2020 kembali minus, Indonesia akan menyusul Singapura, Malaysia, Australia, dan negara lain yang lebih dahulu masuk resesi. Indonesia tertolong oleh “sektor tradisional”, sektor pertanian, yang pada triwulan II-2020 tumbuh 2,16%. Bersama sektor kesehatan, sektor pertanian diperkirakan masih akan jadi penyelamat ekonomi hingga akhir tahun.

Sebelum Covid-19, secara makro kinerja ekono mi selama ini amat mencorong. Di saat benua Eropa dan Amerika Serikat bergulat dengan krisis, ekonomi Indonesia masuk jajaran yang tumbuh tinggi di dunia. Inflasi konsisten rendah, indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat menembus rekor 6.000. Cadangan devisa juga meningkat tiada henti. Produk domestik bruto (PDB) pada 2019 mencapai Rp 15.833,9 triliun. Setelah 23 tahun, kini Indonesia naik kelas dari himpitan negara kelas menengah-bawah menjadi negara berpendapatan menengah-atas dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 4.050.

Raihan ini bukan kali pertama. Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) plus 5 tahun Joko Widodo (Jokowi), pertumbuhan ekonomi bisa dijaga rata-rata sekitar 5% per tahun, inflasi terkendali di bawah satu digit, dan nilai tukar rupiah relatif stabil. Indonesia juga kembali meraih investment grade.

Berbagai prestasi itu membuat Indonesia dipuja-puji di luar negeri dan masuk jajaran negara-negara elite dunia, salah satunya jadi anggota G-20.

Namun, di balik berbagai prestasi pembangunan itu tersimpan segebok ironi: ironi ketimpangan (antar wilayah, antarsektor ekonomi, dan pendapatan antarpenduduk), ironi penciptaan lapangan kerja yang kian mengecil, dan ironi penurunan jumlah kemiskinan yang rendah, yang semua ini mengarah pada defisit kesejahteraan.

Gemuruh pembangunan ekonomi amat me ngesankan, namun meninggalkan residu dan bom waktu yang cukup gawat. Inilah ironi ke tika Indonesia telah mencapai usia ke-75 tahun.

Secara spasial, kue pembangunan masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Kawasan barat Indonesia (Sumatera dan Jawa) pada 2019 menguasai 80,32% PDB nasional, jauh meninggalkan kawasan timur Indonesia yang hanya menempati 19,68%. Supremasi Jawa atas non-Jawa terlihat jelas: pada 2019 Jawa menguasai 59% PDB nasional dengan tiga provinsi dominan: DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Selama 45 tahun terakhir, kesenjangan ini tak banyak berubah. Pada 1975, kawasan barat Indonesia menguasai 84,6% PDB nasional dengan Jawa yang hanya 9% dari luas wilayah menguasai 46,7% PDB nasional dan jadi tempat bermukim 63,2% penduduk Indonesia. Ketimpangan antar-sektor juga tidak kalah serius. Ketimpangan jenis ini terjadi karena kue partum buhan tak terbagi merata (un tuk semua pelaku ekonomi). Pertumbuhan ekonomi beberapa dekade terakhir hanya didorong sektor modern (non-tradable) yang tumbuh tinggi, seperti sektor keuangan, jasa, realestat, per da gangan/hotel/restoran, dan transportasi dan komunikasi.

Pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02%, misalnya, ditopang oleh sektor komunikasi (tumbuh 9,41%), jasa (10,4%), keuangan (6,6%), dan transportasi (6,4%). Sektor-sektor ini tumbuh tinggi, di atas rerata pertumbuhan nasional.

Sebaliknya, sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) konsisten tumbuh rendah. Pada 2019, sektor pertanian tumbuh 3,64%.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan sektor pertanian paling tinggi cuma 3,92% (2017). Disusul sektor manufaktur (3,8%), dan pertambangan (1,22%). Pertumbuhan sektor ini selalu di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Ketimpangan pertumbuhan sektor tradable vs non-tradable memiliki implikasi serius karena terkait pembagian kue dan surplus ekonomi.

Sektor non-tradable bersifat padat modal, teknologi, dan pengetahuan. Pelakunya hanya segelintir.

Sebaliknya, sektor tradable padat tenaga kerja. Karena karakteristiknya itu, penyerapan tenaga kerja sektor nontradable jauh lebih kecil dari sektor tradable. Ini tidak hanya berimplikasi pada penyerapan total tenaga kerja yang rendah dibandingkan masa Orde Baru, misalnya, tapi juga menyentuh dimensi kesejahteraan: tumbuh tapi tidak (semua) sejahtera. Kontribusi sektor pertanian pada PDB nasional pada 2019 hanya 12,72%. Padahal sektor ini masih menampung 30,46% dari total tenaga kerja.

Akibatnya, sektor pertanian kian involutif, yang ditandai masifnya tingkat kemiskinan di perdesaan. Ini yang kemudian memunculkan ketimpangan yang ketiga: disparitas pendapatan antarpenduduk. Kesenjangan kian melebar, seperti syair sebuah lagu: yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Ini terlihat dari meroketnya gini rasio: dari 0,32 pada 2004 menjadi 0,41 pada 2014 (makin tinggi berarti makin timpang), dan turun menjadi 0,381 pada 2020.

Ikhtiar pemerintah untuk menurunkan kemiskinan belum mampu  mencapai level 2004, yakni 0,32 (BPS). Data lebih rinci menunjukkan ketimpangan masih serius. Data Susenas 2019, jumlah penduduk miskin 9,4%; kelompok pendapatan rentan 20,6%; menuju kelas menengah 48,2%; kelas menengah 21,5%; dan pendapatan atas 0,4%.

Jadi, sebetulnya kesejahteraan di Indonesia hanya dinikmati tak lebih 21,9% penduduk kaya. Apa arti semua ini? Jatuh bangun upaya membangun selama 75 tahun ternyata belum menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi semua penduduk. Pem bangun selama ini dimaknai sempit: mengejar pertumbuhan dan memperbesar kue pendapatan nasional. Padahal, pertumbuhan dan pendapatan hanya alat, bukan tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan bukan hanya soal uang. Apa gunanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional tinggi bila lingkungan rusak, orang tak sehat, dan hidup tak nyaman.

Karena itu, sejumlah Negara mengadopsi alat baru dalam me ngukur kemajuan. Antara lain kemiskinan, pengangguran, kelestarian lingkungan, kesehatan, dan kepuasan hidup.

Uraian ini berujung pada satu hal: perlu pendekatan baru dalam pembangunan. Pendekatan baru itu pada intinya meluruskan arah pembangunan (ekonomi) yang berjalan saat ini. Pembangunan ekonomi Indonesia belum berhasil menghasilkan transformasi struktural.

Secara struktural, ekonomi di Indonesia bermasalah. Sektor industri yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja baru jauh panggang dari api. Transformasi struktural hanya terjadi bila ada kemauan membalik arah pembangunan: dari sektor non-tradable ke tradable. Covid-19 mengajarkan perlunya kita membangun dengan tumpuan sumber daya sendiri. Langkah ini harus di barengi reforma agraria untuk merombak struktur sosial-ekonomi yang timpang.

Tanpa kemauan membalik arah pembangunan, pem bangunan hanya akan menciptakan kesenjangan kota-desa, keterbelakangan desa, dan marjinalisasi ekonomi.

Dalam salah satu karyanya, antropolog Clifford Geertz pernah menulis bahwa Indonesia mengidap penyakit state manque, yaitu tersandung dari sistem (politik dan ekonomi) satu ke sistem (politik dan ekonomi) lain tanpa sempat berpikir mana yang paling baik. Indonesia pernah memeluk erat sistem ekonomi terpimpin, lalu beralih ke developmentalism dan kini ke neoliberalism.

Lalu, setelah itu (entah) apa lagi? Ekonomi Pancasila yang jadi cita dan pemandu belum serius dirumuskan dan dipraktikkan.

*) Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN