Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ardhienus.

Ardhienus.

Kartu Kredit dan Risiko Sistem Keuangan

Selasa, 2 April 2019 | 09:02 WIB
Ardhienus

Belakangan ini wacana penggunaan kartu kredit untuk bertransaksi di pasar modal yang dilontarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) ramai diperbincangkan. Pro dan kontra sudah barang tentu terjadi.  

Menurut BEI, rencana itu akan meningkatkan transaksi di pasar modal. Sedangkan bagi sebagian kalangan, langkah itu berisiko dan cenderung menimbulkan spekulasi. Hal terpenting, investasi dengan berutang menyalahi prinsip- prinsip investasi.

Namun terlepas dari pro dan kontra tersebut, yang jelas ada catatan tentang kartu kredit yang patut dicermati dan ditarik sebagai pelajaran. Pasalnya, ada Negara yang mengalami instabilitas system keuangan akibat krisis kartu kredit.

Di tahun 2000-an, krisis kartu kredit pernah melanda tiga Negara Asia, yaitu Hong Kong (2002), Korea Selatan (2003), dan Taiwan (2006). Namun hanya Korea yang mengalami krisis yang parah hingga sempat mengganggu Stabilitas Sistem Keuangan. Lalu, mengapa bisa begitu?

Bisnis kartu kredit meningkat pesat di Korea pascakrisis keuangan Asia 1997/1998. Selama 1999 sampai dengan 2002, pasar kartu kredit di negara Ginseng ini tumbuh signifikan, ditandai jumlah kartu kredit yang tumbuh 3 kali lipat, volume transaksi meningkat lebih dari 6 kali, pertumbuhan outstanding utang kartu kredit meningkat dari 4% menjadi 15%, dan rasio kartu kredit per penduduk meningkat dari 1,8 menjadi 4,6 per penduduk.

Pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit pun meningkat tajam dari 15,5% menjadi 45,7% dari belanja konsumsi publik, dan cash advances meningkat menjadi 65% dari total billing kartu kredit.

Sementara itu, rasio outstanding kartu kredit terhadap pendapatan masyarakat meningkat 5 kali. Puncaknya, outstanding utang kartu kredit baik di bank komersial maupun perusahaan penerbit kartu kredit telah mencapai 20% dari total kredit perbankan.

Menurut Kang dan Ma (2009), ada beberapa faktor yang mendorong bisnis kartu kredit meningkat eksesif. Pertama, adanya kebijakan insentif pemerintah dan otoritas pengawasan, seperti tax benefits bagi merchant yang menerima kartu kredit, pengurangan pajak bagi pemegang kartu yang menggunakan kartu kredit, penghapusan biaya administrasi pada cash advances, dan menurunkan bobot risiko kartu kredit hingga hanya 7%.

Kedua, melimpahnya likuiditas perbankan akibat masih lemahnya permintaan kredit korporasi dan rendahnya suku bunga sehingga mendorong bank dan lembaga keuangan nonbank untuk fokus pada kredit konsumen.

Ketiga, banyaknya pendatang baru yang belum berpengalaman dalam bisnis kartu kredit. Bahkan, beberapa konglomerat Korea yang memiliki pengalaman terbatas di consumer banking juga meningkatkan bisnis kartu kredit dengan cepat.

Keempat, dibutuhkannya skala ekonomi di bisnis kartu kredit agar mencapai titik impas. Hal ini karena bisnis kartu kredit membutuhkan initial sunk costs yang cukup besar (antara lain untuk infrastruktur, proses data, management account), dan biaya operasional yang tinggi.

Selain itu, dibutuhkan juga jumlah cardholder yang cukup banyak agar dapat menarik merchant. Kelima, terbatasnya infrastruktur sistem pelaporan dan sharing informasi kartu kredit serta dilakukannya penghapusan sebagian besar data personal yang memiliki catatan pernah menunggak di asosiasi perbankan lokal, sehingga menyulitkan perusahaan penerbit kartu kredit dalam mengidentifikasi aplikan yang kurang layak. Bahkan ada beberapa penerbit kartu kredit yang tidak berpar tisipasi dalam sistem pelaporan kartu kredit.

Terakhir, besarnya pendapatan yang dihasilkan dari bisnis kartu kredit karena suku bunga kartu kredit yang tinggi. Akibat pelonggaran lending standard dan seiring ketatnya persaingan, banyak penerbit kartu kredit mulai menargetkan nasabah yang less prime dan bersifat revolvers (orang yang memanfaatkan kartu kredit sebagai instrumen utang) untuk mendapatkan pendapatan bunga yang tinggi.

Kondisi demikian mengakibatkan kartu kredit berevolusi, dari semula merupakan bagian dari produk perbankan untuk prime customer bank yang menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran, menjadi sebuah instrumen pembiayaan yang menargetkan less prime revolvers.

Imbasnya, komposisi basis pemegang kartu kredit berubah menjadi terkonsentrasi pada pemegang kartu yang kurang dapat diyakini kualitasnya serta menjadikan portofolio kartu kredit menjadi lebih besar dan semakin berisiko.

Periode mulainya krisis kartu kredit di Korea terjadi tahun 2003, diawali dengan adanya peningkatan tunggakan, peningkatan tagihan kartu kredit, dan konsentrasi risiko yang tidak proporsional. Imbasnya, perusahaan penerbit kartu kredit menjadi lebih waspada dan mulai melakukan pengetatan lending standard serta mengurangi bisnis kartu kredit.

Kondisi demikian itu menyulitkan cardholder yang overleverage dan menimbulkan credit crunch, sehingga memperburuk portofolio aset kartu kredit karena adanya penurunan outstanding utang kartu kredit yang cukup besar. NPL kartu kredit meningkat hingga mencapai 18% dan jumlah tunggakan pembayaran mencapai 34% dari aset perusahaan penerbit kartu kredit.

Adapun jumlah kerugian yang dialami oleh penerbit kartu kredit cukup besar dan diperkirakan sepertiga utang kartu kredit dihapus buku.

Risiko Sistemik dan Langkah Penyelamatan

Krisis kartu kredit yang semula terjadi pada perusahaan penerbit kartu kredit menyebar ke perbankan dan pasar modal sehingga tereskalasi menjadi sistemik. Hal ini karena selain membiayai kartu kredit, Bank Komersial Korea juga menyediakan pembiayaan kepada perusahaan penerbit kartu kredit.

Pada Maret 2003, jumlah kredit Bank Komersial kepada LG Card (perusahaan penerbit kartu kredit terbesar) mencapai KRW 11,2 triliun atau 38% dari modal bank dan pada puncaknya total eksposur bank komersial pada perusahaan penerbit kartu kredit telah mencapai KRW 22 triliun (Park, 2008).

Sementara itu, rendahnya suku bunga juga memicu households mencari yield yang lebih tinggi di fixed income mutual funds yang diterbitkan Investment Trust Companies (ITCs). ITCs sendiri juga banyak menempatkan dana kelolaannya pada surat berharga yang diterbitkan perusahaan penerbit kartu kredit. Hal yang sama juga dilakukan perusahaan dana pensiun dan asuransi yang menginvestasikan dananya ke perusahaan penerbit kartu kredit.

Dalam menghadapi krisis kartu kredit yang sistemik tersebut, bank sentral bersama-sama pemerintah Korea mengambil langkah penyelamatan melalui kombinasi skema bail-in dan bail-out, termasuk melibatkan kreditur dan investor. Bank of Korea menginjeksi likuiditas jangka pendek ke sistem keuangan melalui Operasi Pasar Terbuka seperti reverse repo, pembelian Government Bond secara outright, early redemption of Monetary Stabilitation Bonds.

Pemerintah juga meminta investor domestik untuk memperpanjang kembali pinjaman mereka yang telah jatuh tempo di perusahaan penerbit kartu kredit serta tidak mengeksekusi put option yang melekat pada produk credit card ABS.

Selain itu, pemerintah Korea mengeluarkan paket penyelamatan melalui Korean Development Bank (KDB) untuk menyelamatkan perusahaan LG Card yang bermasalah. Pemerintah Korea juga meminta kepada pemegang saham LG Card untuk menginjeksi modal, menghentikan sementara perdagangan LG Card Bonds, meminta KDB untuk memberikan kredit ke LG Card, dan mengkoordinasikan LG Card dan krediturnya untuk melakukan debt to equty swap. r

Ardhienus, Asisten Direktur di Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia. Tulisan adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN