Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Kebijakan Cetak Uang

Senin, 23 Agustus 2021 | 20:17 WIB
Fauzi Aziz

Sekarang terasa bahwa likuiditas menjadi perhatian semua negara sejak terjadi pandemi Covid-19. The fiscal cost of pandemic sudah begitu menguras pundi-pundi keuangan negara, termasuk Indonesia. Contoh paling spektakuler ketika The Fed selaku otoritas moneter Amerika Serikat (AS) mengeluarkan amunisinya untuk membantu pemulihan ekonomi negaranya. Kenapa bukan pemegang otoritas fiskal yang menjadi dewa penyelamat? Ini pertanyaan awam yang penulis ajukan.

Salah satu tugas otoritas moneter adalah menjaga ketersediaan dan perputaran uang di suatu negara. Bila terjadi pengeringan likuiditas, maka bank sentral akan menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan. Injeksinya bisa ke sistem keuangan publik/negara, juga ke sistem keuangan privat. Tujuannya agar kepercayaan pelaku ekonomi bangkit.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional dirancang khusus untuk pemulihan ekonomi yang terdampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tapi kenapa ketika terjadi krisis seperti sekarang ini kok otoritas fiskal yang menjadi super sibuk memberikan stimulus, padahal kita tahu sumber dana APBN terbatas? Dan sejatinya kita juga tahu bahwa stimulus fiskal tidak bisa diharapkan menjadi kekuatan pendorong, apalagi menjadi kekuatan utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah saat ini sebenarnya tengah menghadapi fiscal distress karena sebagian besar biaya pemulihan ekonomi ditanggung pemerintah yang akibatnya the fiscal cost pandemic membengkak.

Progam pemulihan ekonomi nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan bank sentral. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter adalah niscaya untuk pemulihan dan penyelamatan ekonomi nasional. Pemerintah dan BI harus menjalin kerja sama yang efektif agar setiap kebijakan fiskal dan moneter harus dalam konteks saling mem-back-up. Kebijakan fiskal yang ketat harus diikuti dengan monetery policy yang longgar.

Tahun ini dan bisa berlanjut ke tahun 2022 kelihatannya pemerintah akan melakukan pemangkasan APBN setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyehatkan APBN dan memperbaiki kualitas belanja. Harapannya, BI akan bisa mengimbangi atau re-balancing untuk juga bisa mendukung biaya pemulihan ekonomi tahun ini hingga tahun depan. Sektor-sektor ekonomi yang tumbuh negatif pada tahun 2020 pasti butuh tindakan penyelamatan dengan memberikan bantuan likuiditas.

Kita percaya semuanya sulit. Semakin banyak risiko yang teridentifikasi dan diukur, semakin besar peluang meningkatnya besaran contigent liabilities yang harus dicadangkan dalam APBN, yang tentunya mempengaruhi besaran defisit anggaran yang harus ditutup dengan pinjaman/utang. Pemerintah, paling tidak Kementerian Keuangan mulai menyadari bahwa cashflow keuangan negara sudah negative, yang ditandai oleh shorfall pajak, dan neraca keseimbangan primer yang negatif.

Dalam kondisi seperti itu, maka para ahli kebijakan fiskal selalu merekomedasikan dua hal kepada pemerintah, yakni pertama, menerapkan kebijakan kontraksi fiskal atau pengetatan anggaran dengan tujuan menekan defisit anggaran. Kedua, diperlukan pendekatan prioritas pengelolaan risiko berdasarkan besar kecilnya ukuran risiko dan tingkat toleransi risiko (risk apetite) dari pemerintah. Membatalkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan pemerintah yang harus dilakukan saat ini.

Meskipun Indonesia bukan AS, dalam rangka pemulihan dan penyelamatan perekonomian negara, kita bisa melihat peran the Fed justru menonjol ketimbang yang dilakukan oleh pihak otoritas fiskal. Menurut hemat penulis, hal ini terjadi karena beban utang pemerintah AS sendiri sejatinya sudah sengat besar. Nisbahnya terhadap produk domesti bruto (PDB) sudah mencapai 100%. Jika harus menanggung biaya pemulihan ekonomi, sistem keuangan negaranya bisa kolaps. Karena itu, bank sentralnya turun gunung untuk membantu pemulihan ekonomi negaranya. Inilah bentuk back-up monetery policy terhadap fiscal policy secara nyata guna mendukung biaya progam pemulihan ekonomi nasional.

Bentuk intervensi the Fed untuk mendukung pemulihan ekonomi AS yang paling nyata adalah suku bunga acuan dibabat habis mendekati 0% (zero lower bound). Amunisi lain adalah kebijakan cetak uang untuk menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan agar kepercayaan pelaku ekonomi bangkit dan menurunkan suku bunga jangka panjang AS yang sempat melejit guna menurunkan borrowing cost, sehingga kredit bisa tersalurkan dan ekonomi berputar lagi.

Amunisi yang tak kalah penting adalah bahwa the Fed turun gunung memberikan pinjaman langsung ke sektor riil. Dengan segala alasan pembenarnya. Itulah sekilas bentuk intervensi kebijakan makro ekonomi yang masuk akal. Banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari banyak negara dalam memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi.

Apakah salah jika BI mencetak uang untuk membantu pemulihan ekonomi? Mestinya tidak, sepanjang dananya dipakai untuk menggerakkan sektor riil, apalagi ada underlying-nya. Cetak uang untuk menginjeksi likuiditas sektor riil, termasuk sektor industri agar bisa menikmati suku bunga serendah mungkin untuk pemulihan produksi dan pengembangan usaha.

Penulis menyarankan agar pelaksanaan pasal 24 ayat (7) UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara digeser menjadi tanggung jawab BI. Pasal 24 ayat (7) UU tersebut berbunyi bahwa dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Fungsi ini lebih tepat dijalankan oleh bank sentral sebagai pengelola sistem moneter. Terlalu berat jika menjadi beban fiskal.

Fiscal policy lebih tepat difokuskan pada upaya mendukung progam pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, dan jaring pengaman sosial. Jika dipakai untuk pemulihan ekonomi, hampir pasti dana APBN akan terserap habis di situ. Dan di depan sudah dikatakan bahwa stimulus fiskal tidak bisa diharapkan menjadi kekuatan pendorong, apalagi menjadi kekuatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor neto (NX). Salam sehat.

 

*) Pemerhati Ekonomi dan Industri

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN