Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ahmad Mikail Zaini, Ekonom Samuel Sekuritas, dan .Akbar Dachlan, pendiri Komunita Melek APBN

Ahmad Mikail Zaini, Ekonom Samuel Sekuritas, dan .Akbar Dachlan, pendiri Komunita Melek APBN

Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Ancaman Resesi

Rabu, 26 Agustus 2020 | 23:29 WIB
Ahmad Mikail *) ,dan Akbar Dachlan **)

Sejarah perkembangan makroekonomi dapat ditelusuri dari ekonom Inggris terkenal John Maynard Keynes dalam bukunya “General Theory of Employment, Interest, and Money”.

Depresi ekonomi tahun 1929 menunjukkan bahwa ekonomi pasar bebas bukanlah suatu sistem yang dapat mengoreksi dirinya tetapi perlu ada tangan-tangan terlihat dari pemerintah untuk membantu mengembalikan ekonomi ke level sebelumnya.

Ide dasar mazhab Keynesian adalah meningkatkan defisit anggaran negara untuk mendorong konsumsi dan investasi lebih tinggi sehingga mampu mengeluarkan ekonomi suatu negara dari resesi.

Ide tersebut berhasil mengembalikan ekonomi Amerika dan dunia saat itu dari depresi ekonomi. Namun, defisit APBN yang terus menerus tanpa ada peningkatan produktivitas ekonomi justru menjebak ekonomi suatu negara dalam kondisi stagflasi atau kondisi di mana inflasi tinggi diikuti kontraksi ekonomi.

Kebijakan fiskal yang ekspansif dengan defisit anggaran yang tinggi terbukti gagal dan memperparah inflasi di AS tahun 1970-an, sebagaimana kritik Milton Friedman.

Kritik Friedman telah mengubah cara berpikir ekonom dalam melihat krisis serta kebijakan fiscal apa yang tepat untuk menghadapi krisis. Mazhab monetaris menganggap kontrol terhadap uang beredar harus benar-benar diperhatikan agar inflasi tetap terkendali. Inflasi yang terkendali merupakan kondisi ideal bagi ekonomi untuk tumbuh secara sehat.

Krisis Covid-19 tidak hanya menyebabkan permintaan ratarata masyarakat turun tetapi juga merusak supply chain dunia akibat kebijakan lockdown di sejumlah negara.

Dalam jangka pendek kita melihat bahwa inflasi barang-barang konsumsi yang diukur dengan consumer price index (CPI) menurun. Namun pertanyaan besarnya, apakah inflasi dalam jangka menengah bisa tetap rendah, mengingat banyak petani yang mengalami kebangkrutan atau rugi akibat lockdown.

Jika berkaca pada resesi terakhir tahun 2008, kita bisa mengambil pelajaran bahwa harga pangan dunia yang diukur dari FAO price Index naik 63% tiga tahun setelah krisis.

Kenaikan harga pangan akan menyulitkan negara berkembang khususnya Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat 30% dari konsumsi rumah tangga Indonesia dalam pembentukan produk domestic bruto (PDB) masih diperuntukkan belanja bahan makanan. Indonesia memang terancam mengalami resesi tahun ini jika pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi pada triwulan III-2020.

Peluangnya cukup besar mengingat Indonesia di triwulan kedua mengalami kontraksi ekonomi 5,32% (yoy). Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrument penting untuk mengatasi krisis kali ini, mengingat kebijakan moneter memiliki keterbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat.

Dalam kondisi ini, pemerintah harus hadir agar proses recovery lebih cepat dan Indonesia tidak terjerumus ke dalam resesi. Pemerintah condong kepada mahzab Keynessian dengan menaikkan defisit APBN. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kehati- hatian dalam pelaksanaannya.

Penulis menilai ada setidaknya tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, mendorong daya beli masyarakat dengan fokus pada skema bantuan sosial.

Rancangan program pemerintah dalam anggaran penanganan Covid-19 melalui Perpres 54/2020 yang diperbarui menjadi Perpres 72/2020 menunjukkan bahwa program penanganan Covid-19 pada aspek belanja kesehatan dan bantuan sosial harus sebesar- besarnya mengandung barang produksi lokal agar defisit tidak menciptakan impor yang berarti.

Kedua, mendorong produktivitas sektor pangan, khususnya beras, perlu dijaga dengan baik. Sebagaimana proyeksi FAO, dunia akan menghadapi krisis pangan. Jangan sampai ketika daya beli masyarakat sudah dijaga, Indonesia keluar dari resesi, kemudian kita menghadapi masalah baru yaitu krisis pangan.

Data BPS menyebutkan bahwa produksi padi tahun 2019 turun sekitar 5 juta ton dari 2018 yang mencapai 59 juta ton. Jika mengacu data Global Food Security Index (GFSI), aspek ketersediaan skor Indonesia berada di angka 61,3 yang mana aspek infrastruktur pertanian dan infrastruktur irigasi masih dinilai lemah. Defisit APBN yang tinggi harus diarahkan agar produktivitas sektor pangan di Indonesia naik untuk menghindari inflasi.

Ketiga, menjaga agar defisit anggaran dapat terkendali serta mendorong belanja negara ke sektor produktif serta tepat sasaran. Bukan kemudian memanfaatkan wewenang untuk mendorong belanja Negara yang tidak terarah. Perppu 1/2020 seakan memberikan dorongan atau hasrat bagi pemerintah untuk mengeluarkan uang tanpa ada batasnya. Sebab, defisit anggaran kini bisa melebihi batas 3% dari PDB. Hal itu wajar mengingat pandemic ini menciptakan suasana yang tidak pasti.

Dalam setahun, Presiden merevisi rancangan anggaran sebanyak dua kali, di mana posisi akhir defisit ditargetkan 6,34% terhadap PDB. Sudah semestinya wewenang ini dimanfaatkan dengan baik.

Jangan sampai kritik Friedman sebelumnya terkait kebijakan fiskal ekspansif yang memperparah ekonomi AS malah justru terjadi juga di Indonesia.

*) Ekonom Samuel Sekuritas,

**) Pendiri Komunitas Melek APBN

(Tulisan ini merupakan murni pendapat penulis pribadi dan tidak merepresentasikan pandangan tempat penulis bekerja)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN