Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kebijakan Network Sharing, Tepatkah?

Senin, 6 Februari 2017 | 08:06 WIB
Oleh Abdul Salam Taba

Rencana implementasi kebijakan berbagi jaringan telekomunikasi (network sharing) yang masih hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan hingga awal tahun ini, tampaknya bakal berbuntut panjang. Indikasinya terlihat dari belum adanya solusi yang bisa diterima kedua pihak dan keteguhan pendirian pihak yang pro maupun kontra.

 

Bagi yang setuju, penerapan kebijakan berbagi jaringan bisa memicu efisiensi industri dan penyebaran layanan telekomunikasi hingga ke daerah pelosok, serta peningkatan kualitas layanan dengan tarif terjangkau. Sementara itu, yang tidak setuju menilai kebijakan itu tidak sah karena melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan operator petahana (Telkom dan Telkomsel).

 

Bila dicermati, kebijakan berbagi jaringan yang berbasis revisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, serta Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang masih berbentuk rancangan (RPP Nomor 53 Tahun 2000 dan RPP Nomor 52 Tahun 2000), patut didukung dan direalisasikan karena berdampak positif dengan beberapa pertimbangan.

 

Pertama, memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bisnis telekomunikasi ser ta status kepemilikan frekuensi dari perusahaan telekomunikasi manakala terjadi kegiatan penggabungan, peleburan, pengambilalihan maupun pemisahan usaha.

 

Pasalnya, secara substansi beleid berbagi jaringan mengatur lebih tegas dan komprehensif perihal penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit beserta berbagai bisnis turunannya. Ambil contoh, ketentuan penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyewakan dan menggunakan jaringannya yang menggunakan spektrum frekuensi radio kepada sesama penyelenggara jaringan telekomunikasi maupun penyelenggara jasa telekomunikasi setelah disetujui menteri (menteri Komunikasi dan Informatika), sebagaimana diatur dalam Pasal 24A dan Pasal 24B RPP Nomor 53 Tahun 2000.

 

Selain memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum, kedua pasal itu mencegah terjadinya kevakuman hukum. Pasalnya, kegiatan berbagi jaringan sudah dilakukan operator telekomunikasi baik secara pasif maupun aktif. Berbagi jaringan secara pasif (multi operator radio access network dipraktikkan Indosat Ooredoo dan XL Axiata di 4 kota yaitu Banyumas, Surakarta, Batam dan Banjarmasin sejak Januari 2016.

 

Sementara secara aktif (multi operator core network), Telkom dengan Telkomsel dan operator lainnya sudah berbagi jaringan transmisi. Argumentasi yang menyatakan kebijakan berbagi jaringan illegal karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, sepintas lalu ada benarnya. Sebab, ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2000 melarang pengalihan alokasi spektrum frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain.

 

Namun, penilaian itu tidak tepat, sebab pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2000 merupakan ketentuan yang bersyarat dan tidak bersifat final. Dengan kata lain, spektrum frekuensi radio baru bisa dialihkan bila disetujui menteri (menteri Komunikasi dan Informatika), serta ada upaya pengalihan kepemilikan perusahaan dan atau penggabungan antardua perusahaan atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan penjelasannya dari PP yang sama.

 

Lagi pula, pengalihan spektrum frekuensi radio itu tidak hanya berdasarkan persetujuan menteri Komunikasi dan Informatika, tapi juga hasil evaluasi teknis dan ekonomi (kelaikan bisnis) dengan keharusan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Dengan demikian, kekhawatiran timbulnya praktik perdagangan lisensi dan penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya menjadi tidak relevan, karena secara fungsional hasil evaluasi dapat mencegah timbulnya kekhawatiran tersebut.

 

Kebijakan berbagi jaringan yang dinilai melanggar Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena pemerintah (regulator) membolehkan pengalihan frekuensi kepada pihak lain, juga tidak tepat. Sebab, selain kebijakan itu sejatinya merupakan amanah konstitusi dan umbrella act sektor telekomunikasi, fakta empiris menunjukkan pengelolaan dan penggunaan spectrum frekuensi radio lebih efisien dan efektif.

 

Dalam arti masyarakat, termasuk yang berlokasi di perdesaan dan daerah tertinggal, dapat memperoleh layanan telekomunikasi secara optimal dengan tarif terjangkau. Hasil studi menunjukkan upaya berbagi jaringan di berbagai Negara membuat penyelenggaraan telekomunikasi lebih efisien yang berwujud penurunan capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) operator. Contohnya, studi Dr Kim Kyllesbech Larsen berjudul Fundamentals of Mobile Network Sharing (2012), menyimpulkan berbagi jaringan dapat meningkatkan kualitas jaringan dan mengurangi capex maupun opex operator seluler secara signifikan.

 

Kajian GSMA juga berkesimpulan, berbagi jaringan baik secara pasif maupun aktif, mendorong efisiensi yang berupa peningkatan cakupan dan kualitas, serta penurunan tarif layanan dalam bertelekomunikasi. Sementara di Indonesia, berbagi jaringan secara aktif diprediksi menghemat capex 14-30% dan opex berkisar 8%-25%, sedangkan berbagi jaringan secara aktif bisa menurunkan capex 28-42% dan opex 20- 26%.


Anggapan yang menilai kebijakan berbagi jaringan yang berlaku surut --sebagaimana diatur dalam Pasal II ayat (3) RPP Nomor 53 Tahun 2000-- melanggar asas retroaktif, tidak sepenuhnya benar. Sebab asas retroaktif bisa diterapkan dengan persyaratan khusus, yakni pada kasus yang bersifat temporer dan area berlakunya terbatas/tertentu. Persyaratan itu sejalan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya mewajibkan setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, di mana salah satunya untuk menjamin terciptanya ketertiban umum dalam masyarakat.

 

Singkatnya, ketentuan Pasal II ayat (3) RPP Nomor 53 Tahun 2000 bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta mencegah penafsiran yang berbeda dalam penerapannya, khususnya yang terkait penyelenggaraan telekomunikasi dan Internat seperti kasus Indosat Multimedia (IM2), misalnya. Keberadaan IM2 sebagai anak perusahaan Indosat itu telah didakwa oleh majelis hakim menyalahgunakan frekuensi 3G milik Indosat di 2,1 GHz, dan diputuskan membayar up front fee dan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio.

 

Bila dicermati, dakwaan dan putusan itu tidak tepat karena frekuensi 2,1 GHz digunakan IM2 berdasarkan perjanjian kerjasama tentang akses Intenet melalui jaringan 3G Indosat selaku induk perusahaan IM2. Sebab, kerjasama itu merupakan pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kedua pasal itu pada intinya menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan jasanya, penyelenggara jasa telekomunikasi (Internet) menggunakan dan/atau menyewa jaringan milik penyelenggara telekomunikasi.

 

Dengan kata lain, IM2 sebagai penyelenggara jasa Internet tidak harus membayar up front fee dan BHP frekuensi radio, tapi hanya berkewajiban membayar biaya hak Penyelenggaraan BHP Telekomunikasi dan biaya kontribusi pelayanan universal (USO) selaku pemilik izin penyelenggara jasa Internet, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan 26 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 1999.

 

Kewajiban membayar up front fee dan BHP frekuensi radio seharusnya hanya dikenakan kepada Indosat selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memperoleh izin penggunaan frekuensi radio, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 UU Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 29 PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

 

Untuk menghindari terulangnya kasus semacam IM2 dan menyamakan penafsiran terhadap ketentuan UU Nomor 36 Tahun 1999 dan PP Nomor 53 Tahun 2000 itu, dalam Pasal 31A RPP Nomor 53 Tahun 2000 dinyatakan BHP frekuensi radio atas penggunaan spektrum frekuensi radio pada jaringan telekomunikasi yang disewakan merupakan kewajiban pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

 

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 31A RPP Nomor 53 Tahun 2000 itu berfungsi menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam berusaha, khususnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan Internet, serta mencegah mahalnya tarif dalam bertelekomunikasi dan timbulnya kekacauan dalam proses perizinan penyelenggaraan telekomunikasi

dan Internet.

 

Tanpa ketentuan tersebut, setiap penyedia jasa telekomunikasi dan Internet yang menyewa maupun menggunakan spektrum frekuensi radio dari penyelengara jaringan telekomunikasi --termasuk para pengguna (pelanggan dan pemakai) telepon seluler dan berbagai perangkat pintar lainnya-- bisa dikategorikan pengguna frekuensi radio sehingga wajib berizin dan membayar BHP frekuensi radio.

 

Demikian halnya, anggapan yang menyatakan proses penyusunan RPP Nomor 53 Tahun 2000 dan RPP Nomor 52 Tahun 2000 tidak sah, memang ada benarnya. Sebab kedua aturan itu tidak termasuk dalam program legislasi nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang menyatakan perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah.

 

Namun, argumentasi itu keliru karena dalam keadaan tertentu kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan regulasi di luar perencanaan penyusunan peraturan pemerintah. Keadaan tertentu tersebut adalah adanya tuntutan kebutuhan UU atau putusan MA, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

 

Dalam konteks kebijakan network sharing, keadaan tertentu dimaksud adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal dalam RPP Nomor 53 Tahun 2000 dan RPP Nomor 52 Tahun 2000, serta penekanan penggunaan konten lokal, registrasi kartu prabayar, dan penghapusan ketentuan yang terkait penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran karena telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyiaran.

 

Karena itu, tudingan sebagian kalangan yang menyatakan kebijakan berbagi jaringan tidak sah dan merugikan operator petahana, secara yuridis dan ekonomi tidak beralasan. Selain karena berbagai pertimbangan yang dipaparkan di atas, substansi RPP Nomor 53 Tahun 2000 dan RPP Nomor 52 Tahun 2000 sebenarnya menguntungkan penyelenggara telekomunikasi dan memacu kemajuan industri telekomunikasi secara nasional.

 

Karena setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi diwajibkan membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi yang tercantum dalam izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasinya dengan keharusan mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (RDT), sebagaimana diatur dalam pasal RPP Nomor 52 Tahun 2000. Artinya, setiap operator jaringan harus membangun jaringan telekomunikasi, dan ketentuan ini sekaligus menganulir penilaian operator selain petahana akan semakin malas membangun jaringan telekomunikasi.

 

Kritikan yang menuding operator non petahana akan diuntungkan dan operator petahana yang sudah dan rajin membangun jaringan hingga ke daerah terpencil dirugikan akibat kebijakan network sharing yang mewajibkan berbagi jaringan tulang punggung (backbone), secara ekonomi juga tidak tepat karena kewajiban itu tidak bersifat final dan bersyarat.

 

Dalam arti, kewajiban berbagi backbone wajib dilakukan jika tersedia kapasitas jaringan dari operator yang diminta berbagi, sebagaimanan diatur dalam Pasal 12 ayat (3) rancangan RPP Nomor 52 Tahun 2000. Kewajiban berbagi backbone juga mensyaratkan adanya keadaan tertentu yakni penciptaan persaingan usaha sehat dan pencapaian efisiensi penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, serta perwujudan keberlanjutan penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.

 

Syarat lainnya ialah dilakukan secara terbuka, transparan dan non-diskriminasi, serta keadilan yang memperhitungkan biaya pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk biaya pembangunan atas kewajiban yang dibebankan kepada operator jaringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (5) RPP Nomor 52 Tahun 2000.

 

Karena itu, RPP Nomor 53 Tahun 2000 dan RPP Nomor 52 Tahun 2000 perlu segera ditetapkan/ditandatangani dan semua pemangku kepentingan (khususnya regulator dan para operator) harus mendukung dan terlibat aktif dalam mendukung proses dan realisasi kebijakan berbagi jaringan. Caranya dengan menyampaikan data dan informasi perihal besaran biaya yang dibutuhkan dalam membangun jaringan akses maupun backbone, terutama petahana yang lebih banyak membangun jaringan, beserta rencana pembangunan jaringan tiap operator dan lokasinya.

 

Selanjutnya, regulator menghitung dan menimbang kebenaran data dan informasi itu secara cermat, transparan, adil dan sesuai aturan yang berlaku, sebelum biaya pembangunan jaringan yang telah dilakukan baik operator petahana maupun non petahana, khususnya Telkom dan Telkomsel yang harus mendapat kompensasi atas kelebihan jaringan dan resiko yang harus ditanggung dari membangun jaringan dimaksud.

 

Kemampuan pemerintah (regulator) dan operator bekerjasama dalam menetapkan besaran kompensasi dan pembangunan jaringan telekomunikasi --baik berupa sub sistem jaringan kabel sub sistem jaringan optik, sub system jaringan frekuensi radio, dan/atau sub sitem jaringan elektromagnetik lainnya-- yang menguntungkan semua pihak (win-win solution), setidaknya akan berimpikasi ganda.

 

Selain memacu penggelaran dan perluasan jaringan (khususnya pita lebar) di berbagai wilayah Indonesia, juga menguntungkan konsumen dan operator. Sebab, kebijakan itu akan menurunkan retail dalam bertelekomunikasi dan memicu kompetisi, cakupan dan kualitas layanan, serta meningkatkan akses, utilisasi jaringan dan layanan para operator.

 

Abdul Salam Taba, Alumnus Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan School of Economics, The University of Newcastle, Australia

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN