Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kemiskinan dan Negara Salah Urus

Kamis, 11 Agustus 2016 | 06:45 WIB
Oleh Joko Riyanto

Badan Pusat Statistik menyampaikan kabar yang melegakan hati, yakni turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Per Maret 2016, jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 28,01 juta orang atau 10,86%. Hal itu berarti berkurang 0,50 juta orang dibanding posisi September 2015 sebesar 28,51 juta atau 11,13%.

 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2015-Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebesar 0,28 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan berkurang 0,22 juta orang. Namun, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2016 mencapai 14,11% sedangkan daerah perkotaan hanya 7,79%.

 

Di negara manapun, angka kemiskinan adalah momok. Jumlah kemiskinan, baik dari sisi persentase maupun dari sisi angka, selalu menggambarkan bahwa negara tersebut tidak sejahtera. Semakin besar angka kemiskinan suatu negara, maka pemerintah negara bersangkutan dapat dinilai kurang sukses membawa rakyat ke taraf hidup yang lebih baik.

 

Mengharapkan republik ini dengan cepat bebas dari cengkeraman kemiskinan, tentu sesuatu yang nyaris mustahil. Sebab, faktanya, negeri ini masih banyak didiami oleh warga masyarakat, yang pendapatannya serba terbatas. Bahkan, untuk memenuhi tuntutan hidup sehari-harinya pun, masih teramat sulit. Meski fakta tersebut sulit kita terima, sebab tak seorang pun yang mengakui bahwa negeri ini miskin. Lantas, mengapa sampai bisa terjadi hal-hal yang kontroversial, di mana rakyat miskin sedangkan negerinya kaya raya?

 

Selama ini, tak dapat dimungkiri bahwa salah satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa ini dari waktu ke waktu adalah menyangkut tingginya angka kemiskinan. Persoalan kemiskinan menjadi problema serius dalam sejarah Republik kita. Sejarah bangsa ini sebagian diisi dengan upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

 

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 9-10% pada akhir 2016. Pemerintahan Jokowi berupaya mengentaskan kemiskinan dengan memacu pembangunan infrastruktur, memprioritaskan program kedaulatan pangan, pariwisata, maritim, industri, pemerataan wilayah dan sebagainya.

 

Namun, bisa saja upaya pengentasan kemiskinan Presiden Jokowi itu mengalami kemandulan. Penyebabnya, lemahnya kelembagaan. Dengan asumsi pemerintah peduli terhadap nasib kaum miskin pun, dengan tidak berfungsinya kelembagaan telah menggagalkan realisasi komitmen pemerintah. Di samping itu, Presiden Jokowi memang banyak menghadapi masalah politikhukum yang menguras tenaga dan pikirannya.

 

Ke depan, bisa saja pemerintah gagal lagi mencapai target, jika pola kerja dan perhatian pemerintah tidak berubah. Presiden saat ini memiliki banyak lembaga tapi tidak membuat pemerintah menjadi efektif. Fokusnya tidak di sana, jadi susah juga mengatakan apa yang akan terjadi pada masa depan. Dalam beberapa waktu yang lalu, kemiskinan menjadi “simbol” Republik ini. Hal ini tercermin dari banyaknya wilayah Republik yang dihiasi oleh peta kemiskinan. Banyak terdapat desa tertinggal.

 

Bahkan kini, bukan hanya desa lagi yang tertinggal, tetapi sudah daerah tertinggal. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lebih dari 60% orang miskin ada di wilayah perdesaan. Artinya, kebijakan ekonomi yang diproduksi pemerintah selama ini cenderung memfasilitasi penduduk di perkotaan ketimbang warga desa.

 

Pemerintah selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Tapi, nyatanya masih terjadi kisah kemiskinan yang menyentak perhatian kita. Pertumbuhan ekonomi secara nasional tidak selalu identik dengan lenyapnya kemiskinan (Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, 1981: 105). Salah satu penyebabnya adalah mekanisme efek tetesan ke bawah (trickle down effect) yang semula diyakini oleh beberapa pihak sebagai salah satu strategi yang tepat untuk memerangi kemiskinan, ternyata tidak selalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

 

Sebenarnya, negara berkewajiban memenuhi hak-hak dasar warganya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28c Ayat (1), 28h Ayat (1 dan 3), Pasal 31 Ayat (1 dan 2) UUD 1945. Tapi, Negara telah gagal menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila seperti jauh panggang dari api.

 

Sampai sejauh ini rasanya saya belum dapat merasakan tujuan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Sebuah negara dianggap gagal jika ia tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik.

 

A failed state results when the leadership and institutions of the state are wakened and discredited to the point where the state can no longer fulfill its responsibilities or exercise sovereignty power over the territory within its borders (Stoddard, A: Ethnonationalism and the Failed State: Sources of Civil State Fragmentation in the International Political Economy Emerge: A Graduate Journal of International Affairs, Volume-4, Carleton University, Kanada, 2000).

 

Tidak bisa dimungkiri bahwa data kemiskinan yang disampaikan BPS di atas telah mencoreng klaim “keberhasilan” yang digapai oleh pemimpin negara ini. Program Jokowi melalui “kartu sakti”, Nawacita, dan menggerakkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah belum mampu mengentaskan rakyat Indonesia dari lubang kemiskinan.

 

Di sini perlu ditegaskan, masih terjadinya pelanggaran konstitusi oleh para penyelenggara negara semakin membuktikan bahwa negeri ini sedang salah urus. Para penyelenggara belum memiliki kesadaran (keadaban) berkonstitusi dan bernegara yang baik. Rakyat pun hanya jadi tumbal kebijakan yang salah kaprah dan berpihak asing. Tak salah jika rakyat bergerak sendiri untuk menemukan kesejahteraan di negeri yang salah urus ini.

 

Problem kemiskinan seharusnya menggugah kesadaran para penyelenggara (khususnya Pemeritahan Jokowi) untuk secepatnya memperbaiki negara yang salah urus ini. Pemerintah harus menyediakan kebijakan dan program untuk menjamin hak-hak dasar rakyat. Masih segar dalam ingatan kita, ketika Presiden Jokowi dilantik, komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun demokrasi yang lebih bermartabat, dan membumikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Janji itulah yang kini dan terus ditagih rakyat sepanjang periode Pemerintahan Jokowi. Visi misi Trisakti, sembilan agenda prioritas Nawa Cita, dan program antikemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Jokowi-JK dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan si miskin. Yang diperlukan orang miskin agar dapat keluar dari kemiskinan adalah lapangan kerja yang layak, perluasan kesempatan akses sumber daya, pemenuhan hak-hak dasar, dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

 

Paket kebijakan yang ditelurkan Presiden Jokowi harus secepatnya diimplementasikan. Tak kalah penting, negara harus menghentikan kebijakan impor dan bertekad untuk berdaulat dalam bidang pangan, energi, dan sumber daya alam serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi tercapainya masyarakyat yang sejahtera dan penuh kemakmuran. Tentu orang miskin sangat berharap terangkat derajat kehidupannya lebih baik.

 

Joko Riyanto, Koordinator Riset Pusat Kajian dan Penelitian Kebangsaan (Puskalitba) Solo

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN