Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kerentanan Struktural dan Stabilitas Keuangan

Senin, 5 Februari 2018 | 08:04 WIB
Oleh Ardhienus

Setiap kali Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, merilis rencana kebijakannya, biasanya seketika itu juga pasar keuangan global bergejolak. Tidak terkecuali di Indonesia. Dampak paling nyata dan segera ke ekonomi kita berupa penurunan indeks harga saham dan peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

 

Ambil contoh pada Mei 2013, ketika The Fed berencana untuk melakukan tapering-off yakni mengurangi pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) dari semula US$ 85 miliar per bulan menjadi US$ 75 miliar. Rencana yang dikenal dengan istilah taper tantrum ini dinilai investor global sebagai sinyal perbaikan kondisi ekonomi AS.

 

Mereka segera mengambil langkah dengan kembali memburu mata uang dan portofolio dalam dolar AS serta menarik portofolionya di emerging market termasuk Indonesia.

 

Perilaku investor tersebut mengakibatkan pasar modal dan valas bergejolak terutama sejak Juni hingga Agustus 2013. Sebagai gambaran saja, setelah indeks harga saham gabungan (IHSG) tumbuh tinggi pada 20 Mei 2013 sebesar 20,81% (year to date/ytd) atau mencapai 5.214,98, IHSG kemudian berbalik tumbuh negatif 4,79% (ytd) menjadi 4.082,73 di akhir Agustus 2013.

 

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga akhir Agustus 2013 melemah sebesar 13,16% (ytd). Begitu juga dengan obligasi pemerintah mengalami peningkatan yield sebesar 146,60 bps. Seiring dengan itu, terjadi pelarian modal (capital outflows) hingga mencapai Rp 18,93 triliun di pasar SBN dan Rp 36,37 triliun di pasar saham.

 

Kerawanan Struktural

Bergejolaknya pasar keuangan domestik akibat kebijakan The Fed sebenarnya tidak lepas dari beberapa kerawanan struktural yang ada di pasar keuangan kita. Pertama, adanya ketergantungan supply dolar AS dari investor asing portofolio. Aliran modal masuk inilah yang menutupi ketekoran di neraca berjalan (defisit current account). Tipikal aliran modal ini sangat mudah keluar dari Indonesia bila ada pemicunya.

 

Dari data per Desember 2017 memperlihatkan capital inflow yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 137 triliun, meningkat ketimbang tahun lalu yang mencapai Rp 126 triliun. Tingginya dana asing tersebut sebagian besar dalam bentuk SBN yang per Desember 2017 mencapai Rp 836,15 triliun atau 39,82% dari total SBN. Jumlah tersebut meningkat 25,6% ketimbang Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp 665,81 triliun.

 

Kedua, ekspor kita sebagian besar ditopang dari komoditas primer seperti batubara, mineral, kelapa sawit, dan karet, yang mencapai lebih dari 50% dari total ekspor. Sementara itu, harga komoditas primer tersebut sering bergejolak. Dan siklus pertumbuhan ekonomi (PDB) menjadi bergantung dan mengikuti perkembangan harga komoditas.

 

Tingginya PDB kita di tahun 2010-2012 hingga tumbuh di atas 6%, tidak lepas dari harga komoditas yang sedang dalam kondisi menaik. Dan ketika harga komoditas melemah, ekonomi pun ikut goyah. Kondisi ini juga dialami oleh negara-negara lain penghasil komoditas seperti Rusia, Venezuela, Brasil, dan Afrika Selatan.

 

Di sinilah diperlukan ekspor yang tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas. Hal ini dikuatkan dari studi empiris yang menunjukkan bahwa negara-negara yang mengandalkan ekspor memiliki kerentanan yang rendah (less vulnerable) terhadap sudden stop dan krisis nilai tukar (Cavallo dan Frankel, 2008).

 

Bahkan studi Deb (2006) membuktikan bahwa pertumbuhan ekspor yang cepat merupakan faktor kunci untuk recover dari krisis keuangan. Ini terbukti ketika pertumbuhan global membaik pascakrisis keuangan global, negara di kawasan Asia Tenggara yang mengandalkan ekspor seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, pertumbuhan ekonominya lebih tinggi meninggalkan Indonesia. Nakatani (2017) menyebutkan bahwa ekspor merupakan faktor penting dalam mencegah krisis nilai tukar.

 

Langkah Antisipatif

Menyikapi beberapa kerentanan struktural tersebut di atas, BI selaku regulator telah mengambil beberapa langkah antisipatif. Pertama, mewajibkan hedging bagi korporasi nonbank terhadap eksposur utang luar negerinya. Ini diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 6/21/PBI /2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

 

Dengan kewajiban ini, korporasi nonbank diharapkan dapat memitigasi risiko yang timbul dari risiko nilai tukar, selain risiko likuiditas dan risiko utang yang berlebihan. Kewajiban hedging juga dapat meramaikan berbagai produk hedging di perbankan, sehingga dapat mendorong pendalaman pasar keuangan domestik.

 

Kedua, mewajibkan penggunaan uang rupiah dalam bertransaksi antarresiden melalui PBI No 17/3/ PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tidak hanya berhasil menegakkan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, namun juga mampu menekan secara signifikan transaksi valas antarpenduduk, dari kisaran US$ 5–6 miliar menjadi hanya di kisaran US$ 1–2 miliar setiap bulannya.

 

Ketiga, mewajibkan pembelian dolar AS di atas US$ 25.000 dengan melampirkan dokumen transaksi (underlying transaction) yang menunjukkan maksud pembelian valas tersebut untuk kegiatan transaksi ekonomi. Kewajiban ini bertujuan dalam rangka menghindari pembelian dolar AS untuk kepentingan spekulasi atau menimbun valas.

 

Keempat, menyiapkan serangkaian jaring pengaman yang berlapis dalam beberapa level yakni domestik, regional dan internasional. Pada level domestik, BI memupuk cadangan devisa. Ini sebagai first line defense. Sementara sebagai second line defense, BI melakukan perjanjian kerja sama dengan lembaga internasional seperti ADB, IMF dan World Bank, serta dengan bank sentral negara lain dalam bentuk Bilateral Currency Swap Agreement seperti dengan Bank Sentral China, Korea Selatan dan Jepang.

 

Sejumlah langkah tersebut di atas diharapkan dapat memberikan sistem pertahanan yang kuat pada sistem keuangan sehingga kestabilannya tetap terjaga dan tahan terhadap berbagai goncangan. Sehingga sistem keuangan domestik mampu terus berfungsi dalam memfasilitasi pembiayaan pembangunan.

 

Ardhienus, Bekerja di DSSK, Bank Indonesia (Tulisan merupakan pendapat pribadi).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN