Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengamat Kebijakan Ekonomi

Pengamat Kebijakan Ekonomi

Kerja Sama Multilateral dan Nilai Tukar

Selasa, 27 April 2021 | 13:15 WIB
Tri Winarno *)

Ada tiga inisiatif penting terbaru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menggambarkan kembalinya AS dalam tatanan global dan dukungannya terhadap kerangka inclusive global multilateralism. Pertanyaannya sekarang adalah akankah AS berhasil untuk merebut kembali peran kepemimpinan global tersebut? Bagaimana sikap Tiongkok, mengingat ketegangan bilateral antarkedua raksasa tersebut semakin meningkat akhir-akhir ini?

Inisiatif pertama datang dari Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang mengusulkan penerbitan special drawing rights (SDRs, the International Monetary Fund’s reserve asset) sebesar US$ 650 miliar, suatu usulan yang pernah diveto pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Inisiatif tersebut telah disepakati oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 bersama International Monetary and Financial Committee, namun rincian implementasinya masih digodok di Dana Moneter Internasional (IMF). Program ini tidak hanya melibatkan penerbitan SDRs baru sebesar US$ 650 miliar dengan proporsi sesuai dengan kuota masing-masing negara anggota IMF.

Di samping itu, kebijakan ini menyerukan kepada negara-negara kaya yang tidak membutuhkan devisa ini untuk direalokasikan secara sukarela kepada negara-negara yang membutuhkan. Hal ini be narbenar prinsip sosialis dalam institusi kapitalis seperti IMF.

Misalnya, AS menyarankan menempatkan dana tersebut sebagai pinjaman terhadap IMF’s Poverty Reduction and Growth Trust untuk meningkatkan kapasitas pinjaman konsesional IMF. Kalau kebijakan ini terwujud maka setidak-tidaknya ada dua isu besar yang akan terjadi di kancah global.

Pertama, dengan tambahan SDR baru se besar US$ 650 miliar tersebut, maka akan meningkatkan stock of SDR lebih dari dua kali kondisi sekarang, sehingga akan meningkatkan likuiditas global lebih dari dua kali lipat yang akan menjadi sumber pendanaan investasi.

Kedua, ini merupakan program bantuan besar-besaran dari negara maju ke negara berkembang. Mengingat realokasi SDR ter sebut akan bersifat sukarela, maka negara-negara kaya akan mencari pendekatan yang paling optimal untuk mengembangkan mekanisme yang semakin terkoordinasi agar dana tersebut dapat dipinjamkan ke tempat yang tepat.

Misalnya, proposal AS tersebut dapat diperluas pada skema penyaluran dana dari negara donor ke lembaga multilateral seperti bank pembangunan multilateral untuk mendanai pinjaman konsesional negara-negara berkembang.

Selain itu, rencana tersebut akan mencakup pembentukan lembaga special purpose vehicle baru untuk menarik dana dari sektor swasta.

Tiongkok menyetujui usul alokasi SDR baru tersebut. Tetapi masih menjadi pertanyaan, apakah Tiongkok akan setuju dengan proposal AS dalam detail implementasinya dan realokasi SDR-nya dalam kerangka koordinasi multilateral. Juga menjadi menarik adalah apa peran Asian Infrastructure Investment Bank yang diketuai oleh Tiongkok dalam skema realokasi tersebut?

Adapun usulan AS kedua ada lah akan mengizinkan negara-negara mitra untuk melaku kan penarikan pajak kepada perusahaan multinasional raksasa berdasarkan penjuaalan mereka di ma sing-masing Negara tanpa melihat kedudukan fisik perusahaan multinasional tersebut. AS akan menetapkan tarif pajak mi nimal global sekitar 21%.

Dalam laporan 8 April 2021, Financial Times menyatakan bahwa Kementerian Keuangan AS telah melakukan diskusi maraton terhadap 135 negara yang melibatkan anggota OECD/G20 dengan tema utama tentang base erosion and profit shifting. Ketentuannya akan mengikat untuk per usahaan besar di semua sektor tergantung pada tingkat penghasilan dan margin keuntungannya.

Tercapainya kesepakatan global akan sangat sulit, dan akan menguji keandalan kepemimpinal AS di era pandemi ini. Selain itu, proposal ini akan meningkatkan tarif pajak perusahaan AS yang tanpa tantangan yang berarti dari mitra globalnya, sehingga Joe Biden akan mampu membiayai pembangunan infrastrukturnya.

Di samping itu, kebijakan perpajakan Biden tersebut akan menghentikan perlombaan penurunan pajak korporasi internasional yang selama ini sangat populer untuk diturunkan. Kebijakan peningkatan pajak Biden yang sejalan dengan kerangka kerja sama OECD tersebut akan membuka kesempatan kerja sama multilateral antara AS dan Tiongkok, dan hal ini merupakan salah satu isu kebijakan ekonomi global yang penting dan sensitif.

Inisiatif terakhir AS adalah Biden pada 22-23 April 2021 mengundang 40 pemimpin dunia melalui virtual untuk membahas pemanasan global yang disiarkan lewat internet secara langsung ke publik dunia.

Yang hadir meliputi pemimpin 17 negara utama penyumbang emisi global terbesar, beserta negara-negara lain yang menjadi pionir dalam kepemimpinan penurunan pemanasan global. Dalam pertemuan tersebut antara lain telah dibahas tentang pendekatan inovatif untuk memitigasi kerentantan perubahan iklim.

Sejumlah tokoh bisnis ternama juga berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Pemerintahan Biden bersikukuh bahwa pada akhir tahun 2050 akan mencapai emisi netto nol pada tingkat global (global net-zero GHG emissions), dan membatasi pemanasan global hanya sampai 1,5 derajat celcius relatif terhadap (pre-industrial levels), serta masing-masing negara memenuhi target pengurangan emisi pada tahun 2030 sebagai mana yang tercantum dalam the 2015 Paris climate agreement.

Saat ini negara-negara maju (termasuk AS) sedang mempersiapkan strategi yang akan diimplementasikan guna tercapainya iklim global yang diidealkan, walaupun rencana ambisi Biden tersebut mendapat tantangan keras dari kubu Republikan.

Akan tetapi dunia tidak akan mencapai emisi netto nol pada tahun 2050 tanpa Tiongkok dan negara emerging economies melakukan strategi yang sama yang dimulai dari sekarang. Karena mereka menyumbang dua pertiga emisi CO2 global yang bersumber dari bahan bakar yang bersumber dari fosil dan batu bara, sedangkan Tiongkok menyumbang sekitar 30% emisi global.

Tahun lalu Presiden Tiongkok Xi Jinping berjanji bahwa Tiongkok akan mencapai emisi karbon netto nol atau netral sebelum 2060, tetapi tidak membeberkan strategi konkret dalam mencapai tujuan tersebut. Bahkan kebanyakan analisis setuju bahwa kebijakan Tiongkok saat ini khususnya yang mencakup produksi batu bara dan ekspansi jaringan pipa migasnya tidak konsisten dengan target pencapaian emisi karbon tersebut.

Untuk itu, Biden telah mengundang Xi pada pertemuan iklim gobal. John Kerry, utusan khusus AS tentang iklim mengatakan bahwa dia berharap tetapi tidak yakin tentang kerja sama Tiongkok dalam mengatasi perubahan iklim ini.

Baru-baru ini dia mengunjungi Tiongkok untuk memastikan kontribusi negeri Tirai Bambu itu pada pertemuan iklim global mendatang. Kedua negara telah melakukan joint statement dengan tone positive tapi kurang komitmen rinci. Sehingga dalam pertemuan perubahan iklim tersebut akhirnya Xi berperan aktif dan menyanggupi komitmennya tentang peredaan pemanasan global.

Negara-negara kaya menyadari bahwa kebanyakan Negara emerging economies telah terdampak besar oleh pandemi, dan membutuhkan arus modal masuk yang besar untuk mendanai transisi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. Karena itu salah satu perdebatan sengit tentang iklim adalah memfokuskan pada keterlibatan dana swasta untuk memperkuat dana publik dalam penguatan ekonomi yang berkelanjutan tersebut.

Walaupun pendapatan Tiongkok per kapital masih sepertiga dari kebanyakan negara maju, AS menginginkan Tiongkok mengumumkan rencana spesifik pemangkasan emisisnya dalam waktu dekat ini dan ikut berpartisipasi mendanai transisi ekonomi menuju ekonomi global yang ramah lingkungan di emerging economies. Tidak adanya rencana dan aksi yang memadai dari Tiongkok tentang kebijakan iklim tersebut akan menjadi tantangan beras bagi Biden untuk meyakinkan oposisinya di AS.

Tetapi melihat peran aktif Tiongkok dalam pertemuan tersebut dan juga keterlibatan Rusia dalam April 22-23 Summit tentang perubahan iklim, maka pembahasan lanjutan tentang ekonomi baru yang berkelanjutan yang akan dibahas dalam pertemuan PBB di November’s United Nations COP26 Climate Summit di Glasgow, akan menjadi penanda penguatan kembali kerja sama multilateral, walaupun terjadi persaingan sengit idiologi antara AS dan Tiongkok akhir-akhir ini.

Dampak terhadap Nilai Tukar

Dengan adanya tiga agenda besar terkait dengan kerja sama multilateral yang digagas oleh AS tersebut, maka akan berdampak positif terhadap fluktuasi nilai tukar di negara-negara emerging market.

Mata uang negara-negara emerging market akan relatif stabil dan me nguat karena adanya stabilitas keuangan internasional. Dana masuk asing ke emerging market akan berlimpah, sehinga pasar modalnya juga akan mengalami perkembangan yang semakin membaik. Ini kesempatan untuk membangun infrastruktur nasional, mumpung dana akan mengalir dengan mudah.

Untuk itu, tentu ada sya ratnya, yang utama adalah bagaimana kita mengelola pandemic Covid-19. Kalau kita berhasil mengatasi pandemi ini dengan efektif, maka inves tor akan percaya bahwa kita memang mampu mengelola Negara ini. Karena itu, fokuskan pada mitigasi pandemi, dan ekonomi akan mengikutinya.

*) Pengamat Kebijakan Ekonomi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN