Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sukardi, Dosen Hukum Acara Pidana Universitas Nasional Jakarta

Sukardi, Dosen Hukum Acara Pidana Universitas Nasional Jakarta

Kesadaran Hukum atau Kepatuhan Hukum di Masa Pandemi Covid-19

Minggu, 1 Agustus 2021 | 09:21 WIB
Sukardi *)

Sir William Blackstone pernah menulis bahwa: “for as god, when he created matter, and endued it with a principle of mobility, established certain rules for the perpetual direction of that motion; so, when he created man, and endued him with free will to conduct himselfin all parts of life, he laid down certain immutable laws of human nature, whereby that free will is in some degree regulated and restrained, and gave him also the faculty of reason to discover the purport of those laws.

Ketika Dia (Tuhan) menciptakan manusia, dan memberikan karunia kebebasan kepadanya untuk menentukan apapun dalam hidupnya. Dia menurunkan sejumlah hukum abadi yang sifatnya manusiawi yang melaluinya kebebasan manusia diatur dan di batasi, serta memberikan kepadanya kekuatan akal budi untuk menemukan maksud tersembunyi dari hukum-hukum tersebut).

Dalam situasi yang ditetapkan sebagai kondisi darurat kesehatan atau pandemi seperti saat ini, apa - kah yang diperlukan adalah kesadaran hukum masyarakat (legal awareness) ataukah kepa tuhan dan ketaatan hukum ma sya rakat (legal compliance) yang dipaksakan oleh kekuasaan?

Pertanyaan ini tentu tidak seha rusnya didikotomi karena se layaknya kepatuhan hukum dapat didasari oleh kesadaran hokum (le gal awareness). Kesadaran hokum akan timbul jika legal feeling (perasaan hukum) tumbuh seiring dengan moralitas hukum yang ada dalam sistem hukum yang di bangun dalam kultur hokum yang aware.

Kesadaran hukum, menurut Soer jono Soekanto, merupakan ke sa daran atau nilai-nilai yang ter dapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan suatu penilaianhukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mentaldan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya manusia dan pada “kaminya”. Van Schmid membedakan an tara kesadaran hukum dan perasaan hukum, dengan menyatakan bahwa: “Van rechtsgevoel dient men te preken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bik het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aannemelijk gemaakt worden.”

Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hokum lebih banyak merupakan perumusandari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran- penafsiran secara ilmiah.

Penetapan status darurat pandemi Covid-19, dan penerapan berbagai instrumen hukum yang populer disebut Protokol Kesehatan baik oleh WHO maupun pemerintah suatu negara, belakangan ini juga menimbulkan berbagai penafsiran yang kontroversial. Tidak dapat dimungkiri, penerap an instrumen hukum tersebut jika ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, muncullah pertanya anpertanyaan sebagaimana di awal tulisan ini.

Khususnya mengenai apakah pendekatan penegakan hokum pada kesadaran hukum masyarakat ataukah memaksakan kepatuhan hukum bagi masyarakat. Kutschincky memberikan indikator- indikator dari kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness); pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hokum (law acquaintance); sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude); dan pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior).

Jika dikaitkan dengan penegakan hukum di masa pandemi saat ini, berbagai pertanyaan yang timbul di antaranya adalah apakah masyarakat telah mengetahui peraturan perundang-undangan apa saja yang ditetapkan untuk menangani masalah pandemi Co vid-19 ini? Apakah masyarakat telah me ngetahui substansi dari peraturan perundang- undangan yang ditetap kan untuk menangani masalah pandemic Covid-19 ini?

Bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 ini? Bagaimana tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam penanganan pandemi Covid-19?

Berbicara mengenai kepatuhan hukum, HC Kelman memberikan pandangan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Pertama adalah compliance, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha un tuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.

Kepatuhan hukum seperti ini cenderung didasarkan kepada sikap mental yang takut akan sanksi, ada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Kepatuhan baru terwujud apabila ada pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum.

Kedua, identification, yaitu suatu kepatuhan yang terjadi kare na adanya keinginan anggota ma syarakat untuk menjaga agar keanggotaannya dalam suatu kelompok serta adanya upaya untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum. Kepatuhan ini didasarkan pada rasa malu jika tidak mengikuti kelompoknya.

Ketiga, internalization, yaitu ke patuhan yang terjadi karena kaedah-kaedah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kepatuhan jenis ini didasarkan pada kesadaran akan fungsi dan manfaat dari apa yang dilakukan. Jika dikaitkan dengan –penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 saat ini, beberapa pertanyaan pokok harus dijawab. Antaralain, apakah masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19 saat ini didasarkan pada ketakutan un tuk menghindari hukuman sanksi dari pemerintah?

Apakah ke patuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehat an didasarkan pada keinginan un tuk menjaga --eksistensinya da lam kelompok masyarakatnya serta upaya untuk menjaga-- hubungan baik dengan aparat penegak hukum? Apakah kepa tuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan saat ini dilaku kan atas dasar kesadaran bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut sesuai—dengan ni lai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, atau kesadaran akan fungsi dan manfaat dari protokol kesehatan tersebut untuk diri dan lingkungannya?

Menjawab berbagai pertanyaan tersebut tentu tidak semudah membalik telapak tangan, sehingga dengan apriori membe narkan dan menyalahkan sekaligus. Tetapi perlu kajian, penelitian, analisis dan evaluasi dengan pendekatan metodologi --yang tepat. Sehingga kesimpulan yang diambil be narbenar ilmiah dan sesuai dengan ajaran cita hukum (Idee des Recht) dari Gustav Radbruch secara proporsional, yaitu kepastian hokum (rechtssicherkeit), keadilan hokum (gerechtigkeit), dan kemanfaatan hukum (zweckmasigkeit). Kepatuhan yang hanya didasari ketakutan hanya akan memenuhi kriteria compliance, tetapi tidak memenuhi keadilan hukum (gerechtigkeit).

Kepatuhan yang didasari partisipasi dan kebersamaan dalam satu komunitas kelompok hanya memenuhi kriteria identification, tetapi belum tentu memenuhi keadilan substansial hokum. Akan tetapi kepatuhan yang didasari kesadaran hukum tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, merupakan kepatuhan hokum yang sempurna untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hokum dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

Pertanyaan yang timbul, apakah kepatuhan hukum dapat terlaksana atas kesadaran hukum masyarakat, atau harus dipaksakan oleh kekuasaan yang memaksa masyarakat untuk mematuhi instrument hukum penanggulangan Covid-19?

Jawaban pertanyaan itu tergantung pada pilihan penguasa untuk memilih pendekatan yang diinginkan. Akan tetapi, jika memilih kepatuhan hukum yang tumbuh dan lahir dari kesadaran hukum, indikator-indikator yang menjadi parameter kesadaran hokum menurut Kutschincky tersebut haruslah terpenuhi.

Tomas Aquinas dalam teorinya, Summa Theologiae, menyatakan bahwa hukum disebut sebagai aturan dan ukuran tentang apa yang seharusnya dikerjakan manusia supaya tujuan yang hendak dicapainya, yaitu kebaikan bersama (bonum commune) dapat diwujudkan, yaitu dilihat dari tiga pemahaman utama.

Tiga pemahaman utama secara singkat adalah pertama, hukum abadi menetapkan hakikat manusia dan kecenderungan-kecenderungan menuju cita-cita yang akan melengkapi pernyataan bahwa ma nusia menurut kodratnya ialah makhluk yang goal-oriented atau selalu terarah pada tujuan akhir.

Kedua, hukum kodrat sebagai partisipasi makhluk rasional, pada hukum abadi yang terus memberi kemungkinan pada manusia, untuk memahami tujuan yang da pat menyempurnakan kodratnya, beserta sarana-sarana yang diperlukan. Jika demikian, yang mendasari kerja akal budi ialah asas ‘kebaikan harus dikerjakan dan diikuti, sedangkan kejahatan harus dihindari.

Ketiga, semua hukum positif jika dirumuskan tidak sesuai hukum kodrat, hukum tersebut bukanmerupakan hukum yang benar, tetapi hanya merupakan sesuatu yang mirip hukum.

Oleh karena itu, hukum positif seperti ini, jika diberlakukan, hanya akan menunjukkan kewenangan penguasa yang ditimpakan kepada warga negara atau merupakan manifestasikesombongan penguasa. Membangun bonum commune, yakni praksis hidup bersama yang lebih baik, tidak hanya berarti diletakkannya sistem yang adil (just system).

Tidak terhenti pada gagasan bahwa tatanan hidup bersama yang adil itu diletakkan dalam perspektif harapan. Tidak juga berakhir ketika di ruang sosial hubungan kontributif menggantikan hubungan manipulatif- transaksional ala-pasar.

Lebih dari sekadar penataan institusional sebagai kunci keutamaan, atau meletakkan kebutuhan sejenis dalam konteks evolusi sosial ke masyarakatan. Bonum commune yang diharap-harapkan adalah bonum commune yang menempatkan perspektif ekologi kehidupan manusia dan masyarakatnya secara utuh sebagai satuan historis dan kultural(Cyprianus Lilik K. P).

Akhirnya, bahwa keadilan hanya bisa dicapai jika kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada kesadaran hukum, sedangkan kesadaran hukum dibangun atas perasaan hukum masyarakat. Ketaatan hukum yang dipaksakan akan melahirkan ketidakadilan hukum, sedangkan ketidakadilan hukum merupakan kegagalan dalam penegakan supremasi hokum atau miscarriage of justice (kegagalan untuk memenuhi keadilan).

Karena keadilan mengajarkan bahwa “neminem ledere, unicuigue sum tribuere” (jangan merugikan orang lain, berikan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya) ----- (Thomas Aquinas).

*) Dosen Hukum Pidana Universitas Nasional

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN