Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Ketika Bunga Acuan Diadang Resesi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 07:34 WIB
Haryo Kuncoro *)

Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) periode 12-13 Oktober 2020 sudah diketahui bersama. Suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate/ BI7DRR) kembali dipertahankan pada level 4%. Posisi 4% ini sudah berjalan empat bulan sejak terakhir kali pemangkasan BI7DRR terjadi pada Juli 2020.

Penetapan besaran suku bu nga acuan di bulan ini boleh dibilang agak kritikal. Hasil RDG BI ha nya berselang satu ming gu setelah DPR RI mengesah kan Omnibus Law Cipta Kerja. Beleid sapu jagad tersebut hendak mereformasi aturan-aturan yang telah ada yang dipandang menghambat aliran investasi.

Investasi tetap digadang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Penciptaan kesempatan kerja, perbaikan distribusi pen dapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi target turunannya. Alhasil, kebijakan moneter BI lewat suku bunga acuan me munculkan kesan tidak mesra bergandengan dengan omnibus law.

Kebijakan BI menahan suku bu nga acuan juga diklaim lebih pro-stabilitas, alih-alih pro-pertumbuhan. Akibat dari pandemi Covid- 19, pemerintah harus mene rapkan pengetatan aktivitas ekonomi, yang akhirnya berdampak pada mobilitas masyarakat dan penurunan konsumsi masyarakat.

Berdasarkan proyeksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 belum beranjak dari angka minus, yakni -2,9% hingga -1,1%. Alhasil, status resesi ekonomi hanya tinggal menunggu pengumuman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) perihal kinerja produk domestic bruto (PDB) pada triwulan III-2020.

Di kala pertumbuhan ekonomi terkontraksi sepanjang semester per tama tahun ini, semestinya suku bunga acuan dipangkas untuk memacu kegiatan ekonomi.

Secara teknis, dua anggapan di atas sejatinya masuk akal. Dari in dikator variabel makroekonomi, laju inflasi masih terkendali di rentang sasaran 3% plus/minus 1%. Pergerakan Indeks Harga Konsumen pada September, misalnya, tercatat deflasi 0,05% (month-to-month).

Secara tahunan, inflasi terpantau ‘hanya’ 1,42%. Tren rendahnya laju inflasi diperkirakan akan berlanjut sampai akhir tahun.

Indikator dari pertumbuhan kredit juga mengonfirmasi. Dalam catatan BI, pertumbuhan kredit per bankan pada September 2020 turun menjadi 0,12%, yang lebih ren dah dari pertumbuhan pada Agustus yang mencapi 1,04% secara tahunan.

Tren rendahnya pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan berlanjut sampai akhir tahun. Komparasi terhadap negara-negara peer (sejawat) juga menyatakan pemangkasan suku bunga acuan. Kebanyakan mereka menetapkan suku bunga rendah guna menghalau dampak ekonomi dari pagebluk Covid-19 serta untuk menahan gejala resesi ekonomi yang berkepanjangan.

Dengan berbagai kondisi di atas, terlepas dari efektivitasnya, sudah sewajarnya jika BI akan memotong suku bunga acuannya untuk menunjukkan sense of crisis.

Namun begitu, BI tentu saja memiliki konsideran tertentu dalam mengambil kebijakan nya, terutama ketidakpastian fak tor eksternal yang masih rapuh.

Dalam kalkulasi BI, penurunan suku bunga acuan BI akan berisiko menekan nilai rupiah. Selama akhir September sampai awal Oktober, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami fluktuasi yang sangat tajam.

Risiko tekanan terhadap rupiah masih mengadang, di antara nya dinamika pasar keuangan glo bal yang masih rentan terimbas Covid-19. Risiko volatilitas kian tinggi di ka la ketidakpastian stimulus di Amerika Serikat dan munculnya Gedung Putih sebagai kluster baru penyebaran Covid-19.

Padahal, pemilihan presiden Amerika Serikat akan digelar pada November. Hal ini akan memicu ketidakpastian di p asar keuangan dan nilai tukar serta cadangan devisa di negara-negara berkembang.

Tesis di atas tidak mengada-ada. Cadangan devisa pada September 2020 menyusut menjadi US$ 135,2 miliar, dari rekor tertinggi US$ 137 miliar pada Agustus 2020.

Secara simetris, cadangan devisa yang dimiliki BI pun bisa ikutan menyusut untuk intervensi pasar jika nilai tukar rupiah terus bergejolak. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah bukan berarti mematok nilai tukar rupiah pada satu angka per manen yang statis. Stabilitas nilai tukar dimaknai secara dinamis, dalam arti pergerakannya yang predictable dan tolerable sesuai dengan nilai fundamental dan mekanisme pasar.

Dengan logika ini, BI memperkuat strategi operasi moneter gu na memperkuat posisi (stance) ke bijakan moneter serta mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transak si berbasis sistem elektronik (Electronic Trading Platform) dan lembaga sentral kliring, novasi, dan transaksi (Central Counterparty).

Dinamisasi tersebut memungkin kan kausalitas terjadi dua arah antara besaran cadangan devisa dan nilai tukar rupiah. Stabilitas nilai tukar rupiah akan mengundang aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik yang ke mudian menambah cadangan de visa.

Demikian pula, cadangan de visa yang kuat memberikan rasa aman secara finansial sehingga me re dam potensi pergerakan nilai tukar rupiah. Arah kausalitas manapun yang dipakai sebagai rujukan, pemupukan cadangan devisa agaknya menjadi cara yang paling aman. Oleh karenanya, kebijakan BI menahan suku bunga acuan, untuk saat seka rang ini, menjadi prasyarat bagi pemupukan cadangan devisa atau setidaknya memelihara agar tidak menyusut lebih besar lagi.

Kesan kebijakan BI tidak pro-pertumbuhan dikonter BI dengan melanjutkan komitmen untuk pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan UU No 2/2020, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung. Hal itu sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Sampai dengan 8 Oktober 2020, BI telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 16 April 2020, sebesar Rp 60,18 triliun, termasuk dengan skema lelang utama,_ Greenshoe Option, dan_Private Placement.

Sementara itu, realisasi pen dana an dan pembagian beban untuk pendanaan Public Goods dalam APBN oleh BI melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 7 Juli 2020, berjumlah Rp 229,68 triliun.

Selain itu, BI juga telah merealisasikan pembagian beban dengan pemerintah untuk pendanaan_Non Public Goods-UMKM sebesar Rp 90,88 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 7 Juli 2020. Dengan sinergi ini, pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.

Pada tataran mikro, BI memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Terkait dengan itu, BI juga memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan instrumen pembayaran digital, kolaborasi bank, fintech, dan e-commerce untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Intinya, sinyal akomodatif tetap dinyalakan BI lewat bauran kebi jakan (policy mix) antara area moneter, ranah makroprudensial, dan wilayah sistem pembayaran.

Ketiganya di tujukan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional dengan jargon “growth over stability” pada tahun ini dan berlanjut pada 2021 dan seterusnya.

Alhasil, analisis manfaat dan biaya senantiasa menjadi acuan utama dalam pengambilan sebuah kebijakan. Ongkos memangkas suku bu nga acuan tampaknya tidak sebanding dengan manfaat yang didapat. Sebaliknya, manfaat menahan suku bunga acuan jauh lebih besar daripada ongkos yang ditanggung.

Dengan konfigurasi problematika di atas, pemangkasan suku bunga acuan tampaknya hanya masalah waktu, jika kondisi ketidakpastian eksternal sudah menurun. Pemotongan BI 7-day Reverse Repo Rate ke level 3,75%, misalnya, masih pro porsional jika inflasi bisa dijaga pada rentang 2,5-2,7%.

Lebih lanjut, pemerintah dalam bulan ini merampungkan aturanaturan turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Kolaborasi antara kebijakan fiskal yang counter-cyclical dan implementasi omnibus law tatkala bersinergi dengan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran BI tentu akan efektif melawan pelemahan konjung tur ekonomi.

Di sisi lain, terjadi pemulihan di sisi eksternal, terutama Tiongkok, yang bisa mendorong prospek ekspor ke depan. Pemerintah Tiongkok pun dinilai akan mendorong impor dan konsumsi domestiknya. Ini seharusnya menguntungkan eks portir Indonesia, seperti komoditas batu bara, nikel, minyak sawit, dan baja. Hal itu mengingat status Tiongkok sebagai konsumen terbesar komoditas tersebut.

Alhasil, RDG BI pada November atau Desember, ceteris paribus (jika kondisi lain terpenuhi), peluang BI 7-day Reverse Repo Rate diturunkan masih terbuka lebar. Momentum akhir tahun inilah yang tampaknya akan dimanfaatkan BI untuk membangun optimisme dalam memasuki 2021 yang sangat menantang.

*) Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN