Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Ketimpangan Ekonomi dan Pembangunan Desa

Senin, 28 Desember 2015 | 03:53 WIB

Kesenjangan masih jadi masalah bagi bangsa Indonesia, demikian kata Ginandjar Kartasasmita pada acara inagurasi petinggi baru Lippo Group pada pertengahan Desember lalu.

 

Dalam perspektif makro, Robert Schiller, peraih Nobel Ekonomi 2013 juga mengatakan bahwa masalah terpenting yang dihadapi dunia sekarang ini adalah meningkatnya ketimpangan global. “Keimpangan ini menjadi sumber utama ketidakstabilan ekonomi dunia,” kata James Kenneth Galbraith dalam Inequality and Instability (2012).

 

Pertumbuhan ekonomi dunia hanya menyejahterakan sebagian kecil dari 7 miliar penduduk bumi saat ini. Ekonomi tumbuh tapi hasilnya tidak menyebar merata, tapi hanya terpusat di sebagian terkecil penduduk, yakni kelompok 10% warga dunia. “Ketimpangan ini harus diatasi guna mencegah berulangnya resesi permanen,” jelas Stewart Lansley (2014).

 

Desa Jadi Magnet

Laporan terbaru World Bank (8/12) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia (rerata 6% tergolong tinggi satu dasawarsa terakhir) tapi mayoritas dinikmati oleh warga kaya. Penghasilan top 10% naik tiga kali lebih cepat daripada penghasilan 40% kelompok terbawah.

 

Akibatnya, ketimpangan kian menganga. Kekayaan mereka terkonsentrasi pada 1% orang terkaya di Indonesia dan merreka menguasai separuh lebih kekayaan. Tapi konsentrasi penguasaan kekayaan ini bisa dirinci lebih mengecil lagi pada kelompok 0,05%, piramida terkecil tapi kian dominan. Mereka adalah 76 ribu (0,05% total deposan) yang punya dana diatas Rp 5 miliar sehingga total simpanan Rp 2.016 triliun. Artinya, 0,05% top deposan ini pemilik 47% total simpanan perbankan (April 2015).

 

Seirama dengan komposisi tersebut juga terdapat kelompok terkecil yang menyumbang kewajiban pajak besar secara nasional. Mereka adalah 411 orang kaya yang membayar pajak di atas Rp 5 miliar dengan total setoran pajak Rp 1,4 triliun (11,7% pajak). Itu aspek kewajiban tahun 2009.

 

Berbicara tentang ketimpangan dan kesenjangan ekonomi, hal itu tidak bisa lepas dari kemiskinan, pengangguran, dan urbanisasi. Karena pertumbuhan ekonomi akan menciptakan dampak lain dan itu tergantung dari mana mulai mengatasinya dengan kebijakan redistribusi nasional dari pemerintah.

 

Pertumbuhan pesat ekonomi dalam tiga dekade terakhir di RRT bisa mengentaskan 600 juta warga miskin. Itu tidak lepas dari pembanguan ekonomi desa sebagai magnet untuk menekan urbanisasi yang luar biasa ke puluhan kota industri baru di Tiongkok. Meski belum bisa melenyapkan ketimpangan.

 

Meningkatnya rasio gini Indonesia selama satu dekade terakhir merupakan pekerjaan penting bagi Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Tidak perlu lagi ada perdebatan soal ini menjadi tanggung jawab siapa, tapi yang penting adalah bagaimana memperkecil atau menghilangkan ketimpangan tersebut.

 

Konsep membangun desa dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi nasional bisa menjadi kunci untuk mengikis kemiskinan dan menurunkan angka ketimpangan. Namun, pembangunan desa bukan dilihat dari perspektif kepentingan politik, misalnya, lewat pemekaran wilayah yang hanya memperbesar “kue politik” pada setiap pesta pilkada.

 

Perkembangan 15 tahun kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah dengan titik puncak pilkada ternyata lebih berhasil melahirkan pemimpin baru dengan gerbong birokrasi baru, tapi belum berhasil menyejahterakan rakyat di daerah yang jadi konstituennya. Bahkan sebaliknya, apa yang terjadi adalah tidak kurang dari 311 kepala daerah yang justru tersangkut masalah hukum, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dipenjara.

 

Data perkembangan tujuh tahun pascadesentralisasi (2001-2007) menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah justru melambat. Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) pascadesentralisasi (periode 2001-2007), misalnya, hanya berkisar 4,88%per tahun, lebih rendah dibanding 8,13%di era pradesentralisasi (periode 1993-1996).

 

Kebijakan desentralisasi ternyata memang belum berjalan sesuai harapan guna peningkatan ekonomi daerah untuk menyejahterakan rakyat. Ini karena alokasi APBD masih lebih besar untuk kebutuhan pegawai di banding belanja modal. Atau urusan “ekonomi perut” untuk pegawai lebih besar dibanding investasi untuk pembangunan ekonomi daerah.

 

Evaluasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 memperkuat adanya kegagalan desentralisasi dan pemekaran daerah. Dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota yang merupakan hasil pemekaran selama kurun waktu 10 tahun pasca desentralisasi (1999-2009), ternyata hanya 2 kota yang memperolah skor dengan angka di atas 60 dari nilai tertinggi 100.

 

Ini menunjukan bahwa desentralisasi tidak berjalan sebagaimana dicita-citakan apalagi berharap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi desa. Evaluasi dari aspek lain yang dilakukan pemerintah juga menunjukan 60% daerah otonom baru belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketergantungan daerah pemekaran kepada pusat justru kian meningkat dari 71,2% tahun 2009 menjadi 85,2% pada 2011.

 

Kondisi ini tentu menjadi masukan penting bagi Bappenas agar program desentralisasi fiskal yang dijalankannya bisa meningkatkan perekonomian daerah, khususnya mendorong dan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Apalagi alokasi dana desa tahun 2016 akan naik dari Rp 250 juta menjadi Rp 660 juta per desa, seiring naiknya APBN 2016 dari 2,039 triliun menjadi Rp2,095 triliun.

 

Kebijakan ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mengecilnya rasio ketimpangan kesejahteraan. Tanpa mengurangi optimisme Bappenas, evaluasi Kementerian Dalam Negeri tentang kinerja otomomi daerah satu dasawarsa (1999 sampai 2009) menarik dicermati. Evaluasi menyimpulkan belum berhasilnya cita-cita mulia desentralisasi, otonomi, dan pemekaran daerah.

 

Data makro keuangan daerah menunjukkan, selama 13 tahun ini tata kelola keuangan daerah justru semakin tidak efisien, boros, salah arah dan salah urus. Dari berbagai kasus penyimpangan bantuan social yang ditangani KPK menunjukkan bahwa target penyalurannya banyak yang salah sasaran dan menguap.

 

Moratorium Otonomi Daerah

Jadi, selama lima belas tahun ini otonomi daerah ternyata lebih menguntungkan dari perspektif politik dibandingkan dari sisi ekonomi. Artinya, layak dipertahankan dan daerah terus menerus dimekarkan demi memperbanyak suara dan kursi untuk ajang pemilu dan pilkada. Tapi dari perspektif ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebaiknya hal itu disempurnakan kembali sembari memberlakukan moratorium otonomi daerah sementara waktu.

 

Tantangan dan tanggung jawab untuk ratusan kepala daerah: gubernur, bupati dan walikota adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga ketimpangan menyempit atau hilang. Efektifitas pemungutan pajak daerah dan efisiensi penggunaannya jadi salah satu kunci tumbuhnya ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan.

 

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kepala daerah yang berkinerja baik di samping tidak sedikit yang berkinerja buruk, terutama mereka yang berkuasa kemudian lebih berkonsentrasi untuk membangun dinasti. Mestinya mereka yang menjadi kepala daerah harus terfokus pada upaya membangun ekonomi desa yang selanjutnya akan membangun ekonomi daerah dan mengentas kemiskinan.

 

Beni Sindhunata, Pendiri Investment and Banking Research Agency (Inbra)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA