Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Ketimpangan Neraca Sosial Pembangunan

Oleh Achmad Maulani, Senin, 20 Februari 2017 | 07:32 WIB

Presiden Joko Widodo dalam pidato perayaan hari jadi ke-44 PDI-P beberapa waktu lalu secara tegas menyatakan pentingnya ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan. Kepala Negara bahkan menegaskan bahwa percuma saja pertumbuhan ekonomi tinggi tapi hanya dinikmati segelintir orang dan hanya menciptakan kesenjangan.

 

Apresiasi tentu kita berikan terhadap kebijakan pemerintah yang berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran. Alokasi anggaran Dana Desa terus mengalami peningkatan. Mulai Rp 20,5 triliun pada 2015, Rp 47 triliun tahun 2016, dan meningkat menjadi Rp 60 triliun pada 2017. Terlebih APBN tahun 2017 juga dicanangkan sebagai tahun konsolidasi fiskal dan akselerasi pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan.

 

Seluruh kebijakan yang telah dicanangkan tentu tidak akan berarti tanpa strategi dan kebijakan tepat sebagai upaya membangun keseimbangan neraca sosial pembangunan yang ditetapkan. Tanpa kebijakan yang mendorong pertumbuhan berasas keadilan, nisbah pembangunan hanya akan menyebabkan masyarakat miskin terus tersudut di tepi pembangunan tanpa kehadiran negara.

 

Contoh paling nyata adalah visi membangun Indonesia dari pinggiran yang menjadi jargon utama pemerintah ternyata belum berkorelasi positif dengan kantong-kantong kemiskinan yang ada di desa. Saat ini, desa ternyata masih menjadi kantong kemiskinan karena penghasilan petani dan buruh tani yang masih sangat rendah.

 

Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin di desa per September 2016 mencapai 17,28 juta jiwa atau 62,23% dari total populasi penduduk miskin di Indonesia. Dan satu hal penting yang harus digarisbawahi bahwa 90% penduduk desa adalah petani.

 

Di Jawa, misalnya, petani gurem bahkan mencapai 75% dari seluruh total rumah tangga petani. Karena itu pilihan strategi kebijakan yang tepat, misalnya reformasi tanah, harus segera dilakukan dan pemerintah harus berani berdiri di garda depan untuk memastikan bahwa posisi sektor pertanian tidak boleh berada pada posisi subordinat: selalu terdesak secara mengenaskan.

 

Karena itu, kebijakan yang berbasis data yang akurat dan satu pintu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar ketika pemerintah hendak mengurai kesenjangan melalui akselerasi pertumbuhan berkeadilan. Ilustrasi paling sederhana misalnya, target tingkat pengangguran pada 2019 sebesar 4-5% dan tingkat kemiskinan 7-8% tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari garis pergerakan ekonomi yang berjalan saat ini.

 

Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 yang hanya 5,18% dan triwulan III-2016 yang sebesar 5,02% jelas membutuhkan perumusan strategi yang lebih tepat untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan dan tingkat pertumbuhan 7% yang pernah diimpikan Presiden Jokowi, misalnya.

 

Poin utamanya, pemerintah perlu membuat dan merumuskan kebijakan yang koheren dan konsisten dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Beberapa sektor perlu mendapat perhatian serius di tahun 2017. Antara lain soal pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial; soal pertanian, kedaulatan pangan dan energi; soal pembangunan industri dan daya saing; serta soal investasi dan infrastruktur.

 

Saat ini disparitas dan ketimpangan memang masih menjadi paradoks yang selalu menyertai pembangunan di Indonesia yang selama ini lebih mengedepankan kuantitas pertumbuhan ekonomi ketimbang kualitas pembangunan itu sendiri. Akibatnya, ketimpangan pun terjadi secara multidimensi: antar wilayah, antarsektor, serta antarkelompok pendapatan.

 

Nilai moral yang tak boleh ditawar adalah negara wajib mengemban peran etisnya untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi tanggung jawabnya. Program-program rasional pembangunan pada ujungnya tetap harus dihadapkan dengan pertanggungjawaban etis negara, yakni apakah program tersebut mampu mengajak seluruh rakyat mengalami mobilitas bersama atau hanya mengajak segilintir kelompok dan pelaku ekonomi saja.

 

Karena itu, rona kebijakan publik yang diproduksi tidak boleh kehilangan saripati sosialnya. Ruang-ruang perdebatan publik yang terhampar di seluruh lini birokrasi Negara tidak boleh habis hanya untuk memperbincangkan jatah kursi pemilu, anggaran negara untuk belanja fasilitas pegawai, atau pun perdebatan dangkal soal pilkada. Isu-isu penting. Tetapi, ketika lalu lintas perbincangan tidak bersinggungan dengan kondisi riil rakyat, ia justru akan semakin memperlebar jarak kesenjangan.

 

Keberlangsungan kebijakan pembangunan tidak boleh melahirkan bencana sosial ketimpangan yang justru menodai proses pembangunan itu sendiri. Pakta utama yang wajib menjadi rambu bahwa kebijakan yang diambil harus mulai diformulasikan, bukan sekadar untuk bersanding dengan pasar, tetapi juga bertarung untuk menyelamatkan sendi-sendi sosial kehidupan rakyat. Dengan itulah neraca sosial pembangunan yang seringkali mengalami defisit dan kebocoran dalam perjalanannya bisa ditambal.

 

Pembangunan selalu berada dalam konteks distribusi dan alokasi kekuasaan atas hasil-hasilya (Abdoellah, 2016). Idealnya tentu pembangunan untuk semua warga. Tetapi kenyataannya seringkali distribusi dan alokasi manfaat pembangunan sulit merata. Tepat pada ranah inilah negara harus mewujudkan peran etisnya melalui apa yang oleh Evans (1998) disebut sebagai peran husbandry. Peran ini berkenaan dengan campur tangan negara untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi secara seimbang dan adil.

 

Dalam konteks ini Negara harus terus diyakinkan bahwa pembangunan bukan sekadar wahana transaksi kekuasaan para elite dan pemilik modal. Negara harus berperan untuk melindungi, mengawasi, dan mencegah terjadinya perilaku ekonomi yang dipandang merugikan bagi sebagian kelompok masyarakat.

 

Ketika peran-peran tersebut bisa dilakukan maka di situlah negara mampu menunjukkan sebagai institusi rasional yang bisa mengawal seluruh proses pembangunan secara tepat. Celakanya, di banyak kasus, negara seringkali luput untuk mendata satu persatu nisbah dari pembangunan yang telah diselenggarakan. Akibatnya, pembangunan yang digelontorkan acapkali tidak menampilkan wajah kemakmuran tetapi justru menyodorkan ketimpangan yang akut dan indeks kesejahteraan yang bergerak amat lambat.

 

Guna mengurai dan memperkecil disparitas dan ketimpangan, negara tidak boleh hanya bermain di hilir dalam soal kebijakan. Problem di hulunya pun harus terselesaikan. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, meningkatkan integrasi dan interkonektivitas seluruh wilayah di Indonesia sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

 

Lebih dari itu semua, hal terpenting adalah komitmen negara untuk memastikan seluruh program yang dicanangkan berjalan dan bukan hanya slogan semata. Mengatasi ketimpangan tak bisa parsial dan tambal sulam. Perlu komitmen kuat dan formula yang tepat. Tanpa itu semua, persoalan ketimpangan dan kesenjangan tak mungkin dapat diurai dan justru berkontribusi terhadap defisitnya neraca sosial pembangunan.

 

Achmad Maulani, Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Kandidat Doktor Universitas Indonesia

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA