Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Klausul Perubahan APBN 2020

Haryo Kuncoro, Selasa, 1 Oktober 2019 | 11:35 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir masa bakti 2014-2019 akhirnya mengesahkan Rancangan Undang- Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi UU APBN 2020 pada 25 September 2019. Pemerintah bersama DPR telah menyepakati sejumlah indikator ekonomi makro yang menjadi dasar penghitungan APBN 2020.

Berbagai indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi 5,3%, tingkat inflasi 3,1%, nilai tukar rupiah 14.400 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan 5,4%, harga minyak mentah Indonesia US$ 63 per barel, serta lifting minyak 755.000 barel per hari dan lifting gas 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Penetapan indikator di atas cukup realistis meskipun dinamika global terus menciptakan ketidakpastian bagi keberlakuan asumsi tersebut. Dalam konteks ini, DPR bisa jadi akan mengaktifkan klausul bahwa apabila terjadi deviasi 10% terhadap asumsi dasar ekonomi makro, maka pemerintah wajib mengubah APBN. Di luar deviasi 10% terhadap asumsi dasar, klausul tersebut juga mencakup penurunan 1% pertumbuhan ekonomi, penurunan 10% penerimaan perpajakan, perubahan 10% belanja Kementerian/Lembaga, kenaikan 10% defisit dari pagu, hingga kebutuhan belanja yang bersifat mendesak tetapi belum dianggarkan sebelumnya.

Dalam pandangan DPR, kewajiban melakukan perubahan APBN sesuai dengan Pasal 182 UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Meski telah tertuang dalam UU MD3, klausul ini tidak pernah dimasukkan dalam UU APBN. Alhasil, aktivasi klausul deviasi asumsi ekonomi makro akan merecoki upaya Menteri Keuangan untuk melaksanakan APBN tanpa perubahan.

Secara teoritis, mengakomodasi deviasi asumsi ekonomi makro ke dalam APBN sejatinya sangat masuk akal. Rancangan APBN memang disusun berdasarkan sejumlah asumsi tertentu. Asumsi ini (meskipun nantinya belum tentu terjadi) tetap diperlukan sebagai landasan berpijak dalam mengembangkan berbagai skenario turunannya. Asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, misalnya, diperlukan untuk menganggarkan pertumbuhan alami penerimaan negara dari sektor perpajakan. Asumsi nilai tukar rupiah, harga serta produksi minyak dan gas bumi sangat bermanfaat untuk menghitung proyeksi penerimaan Negara dari sumber daya alam.

Dengan modus penyusunan di atas, konstruksi APBN sudah dengan sendirinya amat rapuh. Pospos penerimaan dan belanja dalam APBN menjadi sangat sensitif terhadap perubahan setiap asumsi ekonomi makro. Oleh karenanya, perubahan APBN pada medio tahun berjalan akan menjadi keniscayaan di setiap tahunnya.

Sungguhpun demikian, memasukkan setiap deviasi asumsi ekonomi makro ke dalam APBN dalam tataran praktis potensial memunculkan sejumlah persoalan. Persoalan pertama adalah ukuran dari deviasi itu sendiri. Asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2020, misalnya, sudah ditetapkan sebesar 5,3%.

Jika deviasi 1% diukur sebagai perubahan basis poin, maka pertumbuhan ekonomi yang ditoleransi berada dalam rentang 4,3% sampai 6,3%. Sebaliknya, jika deviasi 1% diartikan dalam konteks absolut, maka pertumbuhan ekonomi yang ditoleransi berada dalam rentang 5,247% sampai 5,353%. Hal ini sepertinya simpel tetapi buntutnya ke belakang tidak sederhana lagi.

Problem yang sama juga berlaku pada asumsi nilai tukar. Misalkan nilai tukar rupiah melejit hingga Rp 16.000 per dolar AS. Dengan kondisi seperti ini, apakah APBN harus langsung disesuaikan? Sebagai catatan, asumsi nilai tukar rupiah dipatok secara rata-rata yang berlaku dalam rentang satu tahun anggaran, bukannya untuk satu titik waktu tertentu.

Problema pengukuran yang lebih luas lagi adalah bagaimana jika salah satu asumsi terpenuhi, sedangkan asumsi-asumsi yang lain meleset. Konsekuensinya, aktivasi klausul deviasi asumsi ekonomi makro guna mengubah APBN juga menuntut kejelasan berapa jumlah minimum asumsi yang menyimpang dan asumsi yang mana saja.

Terlepas dari tuntutan kesepakatan politik di atas, harus diakui, nilai tukar rupiah, harga minyak bumi, dan harga gas alam berada di luar jangkauan pemerintah. Sebagai negara kecil dengan perekonomian yang terbuka, Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah perubahannya. Artinya, beberapa variabel ekonomi makro tersebut tipikal bersifat eksogen yang tidak bisa dikontrol.

Dengan kendala eksogenitas ini, perubahan beberapa asumsi ekonomi makro tersebut lebih dominan berdampak pada penerimaan. Oleh karenanya, perubahan APBN lebih material akan menyasar pada sisi penerimaan.

Ironisnya, toleransi deviasi 10% hanya diberikan pada penerimaan perpajakan, alih-alih total penerimaan negara (di luar hibah) termasuk penerimaan Negara bukan pajak.

Sementara itu, mekanisme penyusunan APBN menetapkan terlebih dahulu pagu belanja daripada penerimaannya. Artinya, penerimaan negara yang belum pasti dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah yang mayoritas sudah pasti.

Ironisnya lagi, toleransi deviasi 10% hanya difokuskan pada belanja Kementerian/ Lembaga dan kebutuhan belanja lain yang bersifat mendesak tetapi belum dianggarkan. Jika mau adil, 10% pemotongan belanja semestinya juga dilakukan secara proporsional atas total belanja, alih-alih hanya dua jenis belanja di atas.

Selain itu, potensi pelebaran defisit APBN bisa menyundul batas toleransi deviasi 10% mengingat ada beberapa pos belanja yang mutlak harus dipenuhi tanpa bisa diganggu gugat.

Lagi-lagi, kerumitan timbul tatkala pelebaran defisit masih berada dalam koridor toleransi 10% akan tetapi sudah menembus batas 3% sesuai amanat UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara. Pokok masalahnya, ukuran deviasi 10% defisit merujuk pada nilai pagu, sementara ambang batas defisit 3% mengacu pada produk domestik bruto.

Dengan berbagai kesulitan di atas, kebijakan (policy) dan kebijaksanaan (wisdom) perubahan APBN semestinya diserahkan kepada diskresi pemerintah selaku pelaksana anggaran. Hasrat pemerintah untuk tidak mengubah APBN selama dua tahun terakhir (dan mungkin untuk tahun-tahun berikutnya) seharusnya tetap diapresiasi.

Pemerintah terus bekerja keras agar kinerja APBN bisa dipertahankan kendati sejumlah asumsi tidak terpenuhi. Hal ini dimaksudkan untuk merawat kredibilitas APBN. Dalam pandangan pemerintah, kredibilitas APBN menjadi prasyarat primer agar ‘ruh’ kebijakan fiskal bisa optimal mengemban fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Efektivitas kebijakan fiskal dalam pengelolaan makroekonomi menjadi sasaran utamanya.

Oleh karenanya, membangun exit strategy dalam menyikapi melesetnya asumsi ekonomi makro menjadi jauh lebih relevan. Artinya, ikhtiar awal semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum mengubah asumsi dasarnya. Mengubah asumsi APBN tidak akan produktif jika tidak dibarengi dengan langkah konkretnya. Imbal korban (trade-off) senantiasa muncul antara fleksibilitas dan kredibilitas. Terlalu longgar asumsi APBN guna mengejar fleksibilitas menyebabkan APBN kehilangan kredibilitasnya.

Sebaliknya, terlalu ketat menentukan batasan asumsi APBN akan memperkuat kredibilitas namun kadar fleksibilitasnya berkurang.

Berangkat dari sini, logika fleksibilitas beranjak dari dinamika asumsi untuk mengubah APBN. Sementara itu, argumen kredibilitas memandang APBN tidak semestinya diubah. Hanya kondisi darurat yang berada di luar batas kemampuan keuangan negara-lah yang bisa mendorong perubahan APBN.

Alhasil, menyatukan kedua pandangan tersebut agaknya sulit. Winwin solution tampaknya diperlukan sebagai jalan tengah yang kompromistis. Misalnya, APBN akan diubah jika terjadi peristiwa dadakan yang berada di luar kemampuan mitigasi internal, seperti krisis keuangan dan turbulensi ekonomi global.

Sedangkan risiko penyimpangan asumsi dapat ditutup dari dana cadangan fiskal. Dana cadangan ini toh juga bisa digunakan untuk menambah alokasi subsidi BBM apabila terjadi lonjakan harga minyak.

Sementara, asumsi ekonomi makro lainnya tetap mengikuti kaidah fleksibilitas melalui kerja keras pemerintah. Dengan skema kerja ini, DPR agaknya perlu menimbang kembali aktivasi klausul UU MD3 ke dalam perubahan APBN.

Analisis manfaat dan biaya, baik secara politik maupun secara ekonomi, mestinya menjadi rujukan dalam setiap pengambilan kebijakan, alih-alih hanya melulu mengacu pada aspek yuridis semata.

Perlu diingat pula, ongkos penyesuaian ulang semua pemangku kepentingan atas perubahan APBN sangat mahal yang tidak bisa semata-mata diukur dengan angka.

Alhasil, perubahan APBN potensial ditafsirkan sebagai inkonsistensi kebijakan yang mendistorsi bangunan reputasi pemerintah. Jika demikian halnya, efektivitas kebijakan fiskal dalam manajemen makroekonomi --di mana misi stimulasi di tengah ketidakpastian ekonomi global menjadi sasaran finalnya—bakal terganggu. Bahkan, perubahan APBN justru dianggap sebagai sumber ketidakpastian baru dalam perekonomian nasional. Ironis, bukan?

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA