Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rifky Bagas Nugrahanto

Rifky Bagas Nugrahanto

Komitmen Pelaku Usaha Vs Insentif Fiskal dan Moneter

Rifky Bagas Nugrahanto, Rabu, 21 Agustus 2019 | 11:41 WIB

Secara umum, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik

Realita yang diharapkan pun merupakan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi pun diharapkan mengalami proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Upaya Dorong Perekonomian

Namun adanya faktor-faktor pemerlambat ekonomi harus segera ditindaklanjuti, karena dampaknya pun dapat meluas secara perspektif global. Secara khusus pun jika membandingkan dengan kondisi di Amerika Serikat, saat ini terjadi perlambatan akibat ekspor yang menurun sebagai dampak ketegangan hubungan dagang, stimulus fiscal yang terbatas, serta keyakinan pelaku ekonomi yang belum kuat. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa juga melambat dipengaruhi penurunan kinerja ekspor dan permasalahan struktural terkait aging population, yang kemudian berpengaruh pada permintaan domestik.

Kinerja ekspor yang menurun serta permintaan domestik yang melambat juga terjadi di Tiongkok dan India. Ekonomi global yang melemah pada gilirannya makin menekan harga komoditas, termasuk harga minyak. Sejumlah bank sentral di negara maju dan negara berkembang merespons dinamika ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan menempuh kebijakan moneter yang lebih longgar, termasuk bank sentral AS yang diprediksi akan menurunkan suku bunga kebijakan moneter.

Respons kebijakan tersebut mengurangi ketidakpastian pasar keuangan global dan mendorong aliran masuk modal asing ke negara berkembang. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pun diperlukan stimulus– stimulus berupa beleid-beleid dari pemerintah yang secara inklusif mendorong dan menjaga kestabilan struktur ekonomi. Salah satunya juga bagaimana Pemerintah bersama Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

Kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan stabilitas eksternal yang terkendali.

Strategi operasi moneter tetap diarahkan untuk memastikan ketersediaan likuiditas di pasar uang dan memperkuat transmisi kebijakan moneter yang akomodatif.

Kebijakan makroprudensial pun tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian. Kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan juga terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia memandang masih terbuka ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif sejalan dengan rendahnya prakiraan inflasi dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Bukan hanya moneter, secara fiskal pun pemerintah telah merumuskan beberapa paket-paket kebijakan ekonomi seperti perumusan super deductible tax. Kebijakan atas penurunan maupun pembebasan pajak yang sejalan dengan inisiatif di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0., yang melengkapi insentif fiskal tax allowance dan tax holiday, akan mengakselerasi industri manufaktur nasional agar siap menuju revolusi industri 4.0.

Seperti dalam PKE (Paket Kebijakan Ekonomi) XIII, pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi.

Dengan pengurangan perizinan dan tahapan ini, maka waktu pembangunan MBR yang mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari (www.bappenas.go.id).

Upaya perbaikan pun terus dilakukan, dan kembali lagi bahwa komitmen dari para pemangku kepentingan dan para pengusaha bahkan investor diperlukan agar kemudahan yang diberikan pemerintah tidak berujung sia-sia. Pemerintah pun pasti meminta imbal balik yang sesuai juga dengan terwujudnya pembangunan wilayah Indonesia yang merata dan kesejahteraan social yang terjadi sebagai bagian dari dampak positifnya.

Komitmen lain yang diharapkan pemerintah ialah kepatuhan dalam hal pelaporan perizinan dan perpajakan serta mempergunakannya dalam fungsi yang menjadi seharusnya. Data dari OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pun menyatakan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal pemeringkatan Tax to GDP ratio yang dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya berdasarkan data tahun 2017.

Dalam Revenue Statistics in Asian and Pasific Economies 2019 – Indonesia, Tax to GDP (Gross Domestic Product) ratio Indonesia berkisar 11,5% pada tahun 2017. Hal ini sangat jauh di bawah rata-rata OECD (34,2%) atau 22,7 poin, dan juga di bawah rata-rata LAC dan Afrika (21) yaitu sebesar 22,8% dan 18,2%.

Secara kurun waktu berurutan, tahun 2017 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 12% pada tingkat rasionya. Hanya pada tahun 2008, rasio pajak terhadap GDP ini bisa dianggap tertinggi yaitu pada nilai 13%.

Lebih lanjut lagi bahwa pemerintah Indonesia juga sangat mendukung sektor-sektor tertentu yang dapat menjadi pendorong perekonomian menjadi lebih maju. Seperti halnya potensi minyak sawit mentah (CPO/Crude Palm Oil) yang dimiliki Indonesia, menjadi sumber energi terbaharukan yang diolah menjadi biofuel.

Tanaman kelapa sawit memberikan hasil profit yang sangat tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan kelembaban tropis, seperti halnya wilayah di Indonesia. Tercatat pada tahun 2017 sektor ini berkontribusi lebih dari US$ 18 miliar atau setara dengan sektor migas yang dalam periode yang sama ini juga menghasilkan sekitar US$ 18 miliar (sawitwatch.or,.id).

Tidak menutup adanya peluang juga bahwa dorongan besar ini dipicu oleh peningkatan permintaan minyak nabati dunia, di mana sawit merupakan sumber minyak nabati yang paling ekonomis, baik dari segi produksi maupun pengolahannya.

Selain itu, lebih dari 100 produk turunan bisa dihasilkan bukan hanya untuk kebutuhan pangan maupun biofuel, namun juga untuk industry kosmetik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika posisi minyak sawit sangat sulit digantikan oleh sektor agro komoditas penghasil minyak nabati lainnya.

Peluang pun masih terbuka luas, karena pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan ekspansi secara besar-besaran seperti di dalam Peraturan Menteri Pertanian No 26/Permentan/OT.140/2/2017 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan (memperluas luasan izin dari 200.000 ha sampai dengan 100.000 ha per perusahaan dalam satu provinsi untuk minyak sawit perkebunan.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pertanian-Permentan No 14/2019 tentang pedoman penggunaan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit yang memungkinkan konversi lahan gambut semua hingga 3 meter untuk perkebunan kelapa sawit. Terlebih juga, pada tahun 2016, DPR RI telah menginisiasi draf RUU Perkelapasawitan yang akan semakin memberikan angin segar berupa insentif baik fiskal maupun non fiskal pada industri sawit untuk perluasan investasi dan juga dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan maupun perbankan.

Wilayah Papua sekarang ini pun merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan ekspansi dari perkebunan kelapa sawit yang berkembang. Luas hutan Papua dan tingginya nilai keaneragaman hayati membuat wilayah ini sebagai Rimba Tropis Papua yang menyediakan kehidupan bagi suku asli yang mendiaminya.

Kontradiktif Komitmen

Namun permasalahan yang semakin terlihat ialah diperlukannya monitoring dan evaluasi izin serta konsensi perusahaan sawit yang sudah beroperasi selama ini untuk memastika  bahwa operasi perusahaan ini telah dilakukan sesuai dengan tata aturan dan standar yang berlaku.

Walaupun sudah jelas terkait perusahaan perkebunan yang memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan) atau IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, sebagian pengelolaannya pun tidak mengindahkan sisi keterbukaan.

Contohnya saja, bagaimana menempatkan perpajakan di sisi regulator. Hal yang simpel ialah dalam melaksanakan pelaporan maupun penyetoran perpajakan, masih ditemukannya ketidakpatuhan dari wajib pajak. Bahkan kebun plasma yang sebelumnya terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pajak Domisili pun tidak secara aktif menginformasikan lokasi perkebunan sawitnya dan kondisi produksinya yang seharusnya terlihat dengan jelas dalam laporan keuangan.

Alhasil, insentif dan kelonggaran yang diberikan pemerintah dirasa tidak disambut komitmen dari pelaku perkebunan sawit tersebut. Apalagi tragisnya, dukungan dari pemerintah disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang ilegal.

Sangat kontradiktif jika di saat pelaku usaha menginginkan ada kelonggaran dan dukungan, kewajiban dasar pun tidak dilakukan dengan rasa kesadaran. Bisa dibayangkan jika hal ini terus menerus terjadi, harapan per tumbuhan ekonomi tidak akan tercapai dan bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan karena pengabaian dari para pelaku usaha terkait yang tidak sesuai dengan komitmen awal.

Rifky Bagas Nugrahanto, Account Representative, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong, Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN