Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rizmy Otlani Novastria, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan.

Rizmy Otlani Novastria, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan.

Kompetisi Pajak Picu Kesenjangan

Rizmy Otlani Novastria, Kamis, 11 April 2019 | 18:59 WIB

Wacana penurunan tarif pajak korporasi kembali didengungkan. Brunei Darussalam, Singapura, dan Hong Kong telah lebih dulu memangkas tarif pajak hingga belasan persen. Kompetisi pajak melalui penurunan tarif dianggap menjadi solusi atas masalah pengalihan laba dalam mendongkrak rasio pajak. Dengan mengikuti arus kompetisi pajak, investasi diharapkan semakin deras mengalir ke Indonesia. Tepatkah?

Kompetisi pajak dapat mengurangi keleluasaan pemerintah untuk menyediakan barang publik. Tanpa perhitungan cermat, penerimaan pajak dapat menurun drastis. Jika hal ini terjadi, penurunan tarif pajak korporasi bukan lagi menjadi solusi atas masalah rasio pajak di Indonesia.

Pajak memang menjadi salah satu biaya yang dapat mendistorsi investasi. Akan tetapi, keputusan investasi perusahaan (khususnya multinational corporation/MNC atau multinational enterprise/MNE) tidak hanya berdasarkan pertimbangan tarif pajak. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi arus masuk investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) seperti iklim investasi, lokasi sumber daya, upah tenaga kerja, kemudahan perizinan, serta kemudahan impor dan ekspor.

Malaysia berhasil menarik investasi masuk lebih dari US$ 10 miliar dengan tarif pajak 24%. India dengan tarif pajak 30% berhasil menjadi Top- 10 FDI inflow dengan nilai US$ 45 miliar. Di sisi lain, arus masuk FDI Brunei Darussalam justru negatif pada tahun 2016 meskipun telah memangkas tarif pajak korporasi hingga 18,5%.

Tarif pajak tidak secara langsung berefek pada penerimaan. Hal ini dikarenakan penerimaan sangat bergantung pada basis pajak. Secara umum, basis pajak korporasi dinyatakan sebagai total laba yang dapat dikenakan pajak. Sementara itu, basis pajak di Indonesia masih sempit dengan kisaran 10-20% selama lima tahun terakhir (OECD, 2017). Studi ketua Clairfiled International di Genewa membuktikan bahwa basis pajak negara kecil dan menengah justru stagnan jika tarif turun. Penurunan tarif juga mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang publik. Kajian pemerintah menunjukkan bahwa negara akan kehilangan lebih dari Rp 137 triliun potensi penerimaan secara makro bila tarif pajak turun hingga 17%.

Penurunan ini menghilangkan sebagian kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, hingga fasilitas infrastruktur. Dapat dikatakan bahwa kemampuan redistribusi semakin menurun. Dengan demikian, kebijakan penurunan tarif justru meningkatkan ketidakadilan dan kesenjangan.

Selanjutnya, Data World Bank menyatakan bahwa penurunan tarif menyebabkan tekanan fiskal untuk negara menengah atau miskin yang sangat bergantung kepada penerimaan pajak. Kamboja dan Vietnam terpaksa menggali penerimaan dari pajak tidak langsung akibat penurunan tarif pajak korporasi (Asean, 2018).

Wacana kebijakan penurunan tarif juga dapat memperlebar defisit fiskal yang terjadi sehingga pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain, seperti utang. Amerika Serikat (AS) sendiri dinyatakan harus menambal APBN-nya sejumlah US$ 5,8 triliun akibat pemangkasan tarif pajak. Oleh karena itu, pemerintah AS juga mulai melepas kembali surat berharga pemerintah AS yaitu T-bills dan Tbonds sejumlah US$ 4,5 triliun yang dibeli selama periode quantitative easing.

Hingga saat ini, tarif pajak belum terbukti mempengaruhi rasio pajak secara langsung. Secara teori, dengan menurunkan tarif pajak, otomatis dapat menjaring semakin banyak wajib pajak serta meningkatkan penerimaan. Jika penerimaan meningkat, maka rasio pajak pun diharapkan meningkat.

Pada praktiknya, rasio pajak ternyata sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang kompleks. Praktik penghindaran pajak, agresif tax planning, kondisi ekonomi suatu negara, sistem pengawasan, administrasi perpajakan, serta upaya penegakan hukum merupakan determinan yang mempengaruhinya.

Andalkan Upaya Lain

Ketika pemerintah terpancing mengikuti arus kompetisi pajak, ternyata banyak risiko yang harus ditanggung ke depannya. Oleh karena itu, alih-alih seketika menurunkan tarif menjadi 17%, ada beberapa hal yang dapat diadopsi dari negara lain untuk mendorong penerimaan pajak serta iklim investasi tanpa menimbulkan kesenjangan.

Pertama, penurunan tarif pada suatu tingkat tertentu memang mampu menarik investasi dan memperluas basis pajak. Akan tetapi, penurunan tarif yang melewati titik optimum, justru akan membawa dampak yang merugikan.

Pemerintah harus mengkaji titik optimum tarif pajak yang dapat dikenakan untuk wajib pajak (WP) badan di Indonesia tanpa memperlebar defisit fiskal. Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan fasilitas pengurangan tarif menjadi 20% bagi perusahaan terbuka yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu.

Kedua, pemerintah harus memperkuat basis pajak korporasi terlebih dahulu sebelum melakukan penurunan tarif untuk menghindari hilangnya potensi penerimaan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memperkuat integrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Automatic Exchange of Information (AeoI).

Program reformasi pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga harus sukses dalam rangka perbaikan sistem administrasi, pelayanan, dan pengawasan. Selain itu, regulasi dan pengawasan atas kegiatan transfer pricing juga harus digiatkan dalam meminimalisasi pergeseran laba perusahaan.

Ketiga, beberapa negara maju berfokus pada pengenaan pajak tinggi pada lapisan teratas tarif pajak progresif untuk individu. Swedia, Belgia, Denmark, dan Austria telah menerapkan pajak untuk lapisan tertinggi individu dengan tarif 55% ke atas. Di Asean, Vietnam juga telah mengenakan lapisan tertinggi tarif pajak individu di atas 30%. Jika pemerintah mulai mempertimbangkan hal ini, redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin akan semakin tinggi.

Penyediaan barang publik berupa infrastruktur yang mampu menarik investasi dapat ditingkatkan. Selain itu, masyarakat akan memperoleh kesempatan lebih dalam menikmati fasilitas kesehatan, keamanan, dan edukasi. Dengan demikian kesenjangan dapat direduksi.

Keempat, pemerintah harus mulai berfokus pada pengenaan pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai (PPN). Pengenaan pajak kepada barang konsumsi dinilai lebih stabil untuk menjaga penerimaan dibandingkan dengan pajak penghasilan (PPh). Hal ini dikarenakan masyarakat akan terus melakukan konsumsi pada kondisi baik saat bekerja atau tidak (titik leisure).

Pengaturan kembali pajak tidak langsung juga mendidik masyarakat untuk melakukan investasi ketimbang konsumsi. Resistensi psikologis atas pengeluaran uang untuk membayar pajak tidak langsung juga tidaklah sebesar pengeluaran uang untuk membayar pajak langsung.

Atas dasar tersebut, beberapa negara seperti Myanmar dan Thailand mengenakan value added tax (VAT) di atas 10%. Indonesia bisa memulai dengan menyesuaikan tarif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk barang konsumsi yang bersifat mewah.

Pada akhirnya, meskipun pemangkasan tarif pajak korporasi terlihat populis, penurunan tarif secara drastis menjadi 17% dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi negara dan masyarakat. Alih-alih mengikuti alur kompetisi pajak, pemerintah dapat berfokus menyesuaikan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan di Indonesia.

Rizmy Otlani Novastria, (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan. Pendapat pribadi penulis)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA