Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bagus Ariyanto, Kepala Seksi Pelaksanaan Audit IIC, Direktorat Audit Kepabeanan
dan Cukai, DJBC

Bagus Ariyanto, Kepala Seksi Pelaksanaan Audit IIC, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, DJBC

Konsultan Kepabeanan dan Cukai, Perlukah Segera Diatur?

Bagus Ariyanto, Selasa, 14 Mei 2019 | 11:30 WIB

“Capek, diskusi saat closing meeting dengan Auditee, konsultannya debat kusir terus. Padahal secara materi sudah jelas enggak masuk, hanya dengan modal surat kuasa saja sudah dapat mewakili mandat Auditee,” keluh seorang Pengendali Teknis Audit (PTA) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ketika berhadapan dengan Auditee (pihak yang diaudit) yang didampingi oleh seorang konsultan.

Audit Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya akan disebut audit merupakan post-clearance audit (PCA), yaitu audit atau pemeriksaan yang dilakukan setelah proses pengeluaran barang (clearance) atau proses importasi selesai.

Pengertian PCA menurut World Customs Organization (WCO) adalah sebagai berikut: “PCA is defined as a systematic customs control measure by which the Customs satisfy themselves as to the accuracy and authenticity of declarations through the examination of the relevant books, record, business systems and commercial data held by company(s)/person(s) directly or indorectly involved in international trade.”

Pengertian audit kepabeanan sesuai pasal 1 ayat (20) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Sesuai penjelasan Pasal 86 Undang- Undang tersebut, penerapan PCA ini adalah konsekuensi dari penerapan sistem self-assessment, ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi dan pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan bea masuk.

Tujuan utama dari audit tersebut adalah untuk menilai tingkat compliance Auditee terhadap peraturan kepabeanan dan cukai serta peraturan perundangan lain yang terkait. Audit yang sifatnya compliance ini, seringkali atau bahkan sebagian besar hasil auditnya menimbulkan tambah bayar atas kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan bahkan timbul denda administrasi yang besarnya hingga 1.000% sesuai PP nomor 28 Tahun 2008 mengenai Denda Administrasi Kepabeanan.

Menurut data dari DJBC, persentase audit yang menghasilkan tambah bayar adalah sebesar 95,5%, 99,04% dan 99,48% untuk tahun 2016, 2017 dan 2018. Secara nilai rupiah, tambah bayar dari hasil audit ini bisa sangat besar. Tidak jarang Auditee mengunakan jasa pihak ketiga, untuk membantu mereka dalam menghadapi audit.

Konsultan vs PPJK

Belum ada istilah spesifik untuk profesi yang khusus menyebut seseorang yang memberikan jasa konsultasi dan bimbingan mengenai hal kepabeanan dan cukai, khususnya pada saat pelaksanaan audit. Padahal praktiknya banyak individu atau kantor konsultan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, yang mendampingi Auditee dalam menghadapi audit. Yang umum dikenal dalam praktik kepabeanan di dunia adalah customs broker atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Menurut Business Directory, pengertian customs broker adalah sebagai berikut: “Person who is licensed by the local customs, after passing an examination that covers a broad range of knowledge including customs law, customs classification, customs tariff schedule, import and export regulations, shipping procedures, trade documentation, etc. He or she acts as a professional-agent for an importer or exporter, prepares and submits all documents for clearing goods through customs, and is paid customs-brokerage.”

Jadi jelas menurut pengertian dari Business Directory, seorang customs broker hanya menangani urusan pengeluaran barang impor saja. Sedangkan pengertian PPJK menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabenan. “PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.”

Dari dua pengertian customs broker di atas dapat ditarik suatu garis yang sama bahwa PPJK hanyalah mengurus pemenuhan kewajiban pabean pada saat proses clearance (pengeluaran barang) atas kuasa importir atau eksportir dan mendapatkan fee atas hal tersebut. Jadi tidak sampai memberikan jasa konsultasi atau bimbingan kepada importir atau eksportir yang sedang diaudit sehingga pengertian konsultan kepabeanan dan cukai di sini jelas berbeda dengan pengertian PPJK yang kita kenal.

Konsultan Kepabeanan dan Cukai vs Konsultan Pajak

Berbeda dengan Konsultan Kepabeanan dan Cukai yang belum ada kelembagaannya dan belum diakui sebagai sebuah profesi secara jelas, Konsultan Pajak sudah diakui sebagai sebuah profesi sejak lama. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru mulai mengaturnya pada tahun 2003 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 485/ KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak. Ketentuan ini pernah diubah dengan PMK 98/PMK.03/2005 dan terakhir diubah dengan PMK 111/ PMK.03/2014 tanggal 9 Juni 2014. Pengertian konsultan pajak sesuai PMK tersebut adalah sebagai berikut; Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kebijakan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan mengenai Konsultan Pajak tersebut di atas dan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak mengatur dengan jelas mengenai konsultan pajak ini. Yang diatur adalah pemberian izin praktik dan penerbitan kartu izin praktik, sertifikat dan sertifikasi konsultan pajak, dan panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak. Kemudian, asosiasi konsultan pajak, kewajiban pengembangan profesi secara berkelanjutan dan penetapan hak dan kewajiban dari konsultan pajak termasuk teguran, pembekuan dan pencabutan izin praktik konsultan pajak, dan lain sebagainya.

Mengapa konsultan pjak merupakan sebuah profesi yang diakui dan diperlukan oleh masyarakat? Hal ini karena tidak semua wajib pajak memahami bagaimana mengurus perpajakannya. Mereka membutuhkan jasa dari konsultan pajak untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya baik dalam hal tax management/tax compliance, tax audit dan tax planning selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peranan konsultan pajak ini akan semakin penting karena tidak hanya membantu kepentingan wajib pajak saja namun juga diharapkan dapat membantu dalam memberikan edukasi perpajakan pada masyarakat luas. Dengan semakin banyaknya konsultan pajak diharapkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari masyarakat otomatis akan meningkat sehingga tax ratio otomatis akan meningkat juga. Sekarang bagaimana dengan kondisi di lapangan sehubungan dengan orang yang memberikan jasa konsultasi dan atau bimbingan di bidang kepabeanan dan cukai?

Kenyataannya, seringkali Auditee meminta bantuan atau jasa dari orang/lembaga/kantor konsultan untuk memberikan jasa konsultansi di bidang kepabeanan dan cukai. Lembaga atau konsultan ini bisa berada di bawah naungan konsultan pajak atau kantor akuntan public (KAP).

Untuk yang perorangan, mereka dapat bertindak atas nama Auditee atau pihak yang diwakilinya untuk kepentingan Auditee tersebut hanya dengan menggunakan surat kuasa. Nah pertanyaannya, secara aturan, apakah hal ini diperbolehkan? Karena konsultan kepabeanan dan cukai belum diatur dalam suatu aturan apapun di Indonesia, maka menurut kaidah hukum positif berarti tidak dilarang.

Perlukah Segera Diatur?

Sebenarnya jasa konsultasi dan bimbingan di bidang kepabeanan dan cukai tidak hanya diperlukan pada saat proses audit saja. Namun setidaknya ada beberapa area yang diidentifikasi untuk dilakukan sebuah konsultasi atau bimbingan, di antaranya adalah jasa pendampingan/ konsultasi audit kepabeanan dan cukai, jasa penyelesaian keberatan dan banding kepabeanan dan cukai, dan jasa bimbingan dan pendampingan untuk memperoleh fasilitas/sertifikasi kepabeanan dan cukai (AEO, PLB, KB, KITE dll).

Kemudian, jasa bimbingan nilai pabean, klasifikasi barang dan rules of origin (valuation ruling/advise, classification ruling), jasa bimbingan prosedur ekspor, impor dan cukai, serta jasa konsultansi dan bimbingan lainnya. Keberadaan konsultan kepabeanan dan cukai ini nantinya harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada beberapa manfaat yang nantinya diperoleh masyarakat yang menggunakan jasa konsultan kepabeanan dan cukai.

Pertama, menyelesaikan masalah kepabenan dan cukai dengan cepat. Dengan menggunakan jasa konsultan kepabeanan dan cukai, masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai.

Kedua, mempermudah dalam menjalankan bisnis. Masyarakat tidak perlu repot dan terbebani dalam pembuatan laporan dan data dokumentasi hal yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai karena semuanya diurusi oleh konsultan kepabeanan dan cukai. Termasuk juga bimbingan dalam mendapatkan sertifikasi kepabeanan dan cukai yang sangat membantu bisnis perusahaan.

Ketiga, dijamin aman. Masyarakat akan terhindar dari segala risiko penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena konsultan kepabeanan dan cukai akan memahami dan memproses dengan baik segala bentuk kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.

Keempat, perhitungan bea masuk dan cukai yang akurat. Konsultan kepabeanan dan cukai akan menjamin perhitungan bea masuk, PDRI dan/atau cukai yang harus dikeluarkan sesuai dengan yang seharusnya, termasuk ketika saat menghadapi audit.

Kembali ke pertanyaan semula, perlukah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai segera mengatur mengenai konsultan kepabeanan dan cukai ini?

Jawabannya adalah tergantung dari bagaimana cara pandang kita mengenai posisi konsultan kepabeanan dan cukai, apakah dipandang sebagai mitra yang strategis ataukah hanya pelengkap saja? Kalau kita memandang peranan konsultan kepabeanan dan cukai adalah sebagai mitra strategis, maka konsultan kepabeanan dan cukai ini mendesak untuk segera diatur.

Namun sebelum diatur, DJBC harus mempersiapkan beberapa aspek. Pertama, aspek legal formal. Dari sisi legal formal paling tidak harus mencantumkan payung hokum dengan menyelipkan kata konsultan kepabeanan dan cukai dalam rencana perubahan Undang-undang Kepabeanan maupun Undang-undang Cukai. Penjelasan lebih detailnya nanti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal mengenai Konsultan Kepabenan dan Cukai.

Kedua, metode. Metode untuk menentukan bagaimana sebuah lembaga mendapat izin praktik membuka jasa konsultan kepabeanan dan cukai, bagaimana cara seseorang mendapatkan sertifikasi ahli kepabeanan dan cukai. Lalu, siapa lembaga yang nantinya akan ditunjuk untuk menangani atau menerbitkan sertifikat ahli kepabeanan dan cukai, bagaimana mekanisme pembentukan asosiasinya, dan lain sebagainya yang harus diatur dengan baik.

Ketiga, sumber daya dan organisasi. Harus ditentukan direktorat mana yang nanti akan menjadi pengampu atau pembina teknis dari penerbitan sertifikat dan pembinaan konsultan kepabeanan dan cukai. Sumber daya manusia disiapkan dengan baik untuk menangani dan membina konsultan kepabeanan dan cukai tersebut dengan segala konsekuensinya, termasuk menyiapkan tata laksana atau standar operating prosedurnya.

Keempat, budget. Budget ini diperlukan untuk berbagai kegiatan, di antaranya sosialisasi/internalisasi baik kalangan internal dan eksternal DJBC. Masyarakat harus teredukasi dengan baik mengenai hal ini. Budget ini pun juga diperlukan untuk menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang diperlukan. Akhirnya, apabila DJBC menginginkan upaya nyata meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanan dan cukai, marilah kita pandang sebuah profesi konsultan, baik konsultan pajak, kantor akuntan publik, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, maupun konsultan kepabeanan dan cukai nantinya sebagai mitra yang strategis. Mereka sebagai mitra yang sejajar, penghubung antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan para wajib pajak pengguna jasanya.

Diharapkan dengan membina dan membimbing mereka dengan baik maka nantinya mereka akan dapat memberikan jasa konsultasi atau bimbingan secara berkualitas pada kliennya yang merupakan wajib pajak pengguna jasa DJBC. Sehingga upaya peningkatan kepatuhan pengguna jasa atas prinsip fairness dapat terwujud dengan cepat dan dapat membantu DJBC mencapai misinya. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari pejabat/petugas DJBC seperti keluhan seorang PTA di Direktorat Audit KC di atas.

Bagus Ariyanto, Kepala Seksi Pelaksanaan Audit IIC, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, DJBC (Tulisan di atas adalah opini pribadi, bukan mewakili pendapat Direktorat atau institusi)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN