Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dwi Mukti Wibowo, Perintis Lembaga Riset dan Kajian Ekonomi Kemanusiaan, DM Center)

Dwi Mukti Wibowo, Perintis Lembaga Riset dan Kajian Ekonomi Kemanusiaan, DM Center)

Koperasi Berbasis Tanggung Renteng

Senin, 11 Oktober 2021 | 08:35 WIB
Dwi Mukti Wibowo *)

Jika ada yang bertanya mengapa kita perlu berkoperasi? Jawabnya mudah. Isi dan jiwa UUD 1945 pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, dan bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Maka tak heran jika Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan ini harus dirasakan dan benar-benar dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.

Keberadaan koperasi menja di relevan dan urgent saat ini. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan titik berat pada pemerataan pembangunan, juga untuk menggalang ke kuatan ekonomi yang lebih besar dalam upaya mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Kenapa demikian?

Kita sadar jika bangsa Indonesia masih ba nyak memiliki masyarakat yang tingkat kehidupannya di bawah garis kemiskinan ketimbang masyarakat ekonomi menengah– atas. Gap status sosial ini ternyata makin lebar, apalagi da lam kondisi krisis pandemi ini.

Untuk memperkecil gap ini, beberadaan koperasi harus dapat meningkatkan kesejahteraan kaum marjinal agar lebih merata. Inilah beberapa alasan lainnya mengapa kita berkoperasi dan menjadi anggota koperasi. Antara lain adalah alasan historis (pendirian koperasi dipengaruhi oleh perjalanan historis sebuah bangsa), alasan politis (pendirian koperasi secara tidak langsung menyatukan diri dalam suatu badan usaha dan menjadi suatu ke kuatan politis), alasan ekonomis (pendirian koperasi atas pertimbangan manfaat-manfaat ekonomis yang diperoleh atas kegiatan berkoperasi), alasan sosiologis (pendirian koperasi didasarkan pada keinginan manusia untuk saling membantu sebagai makhluk sosial), dan alasan yuridis (pendirian koperasi dilandasi dasar-dasar yang menjadi aturan pendirian koperasi dalam sebuah masyarakat).

Kunci keberhasilan koperasi terletak pada para anggotanya. Sehingga partisipasi dalam koperasi seperti jantungnya tubuh manusia. Karena dalam koperasi anggota berperan ganda (dual identity), yaitu sebagai pemilik dan pengguna. Partisipasi anggota merupakan perwujudan dari keikutsertaan anggota dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Ropke (2003) keefektifan partisipasi anggota ter gantung dari interaksi antara anggota atau penerima manfaat, manajemen, dan program.

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No 25 Tahun 1992, koperasi memi liki beberapa prinsip: keanggotaanya bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Selain kelima prinsip tersebut, koperasi juga melaksanakan dua prinsip lainnya, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi.

Selain success story, terdapat pula sisi gelap yang menjadi peng halang koperasi menjadi bisnis berskala besar. Dari sisi in ternal, kualitas SDM, pelaksanaan prinsip koperasi, maupun sistem administrasi dan bisnis masih belum tertata dengan baik. Apalagi dengan adanya kasus penyimpangan finansial yang dilakukan pihak manajemen, membuat nama koperasi mengalami pasang surut. Dari sisi eksternalnya, kemampuan koperasi di Indonesia masih belum maksimal dalam memanfaat kan peluang. Sehingga tak berlebihan lebih dibutuhkan aspek profesionalitas, dan mulai menerapkan prinsip tanggung renteng dalam sistem koperasi. Apa makna tanggung renteng?

Menurut Pasal 1278 KUH Perdata, “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, dengan bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka”.

Ilustrasi koperasi. Sumber: Investor Daily
Ilustrasi koperasi. Sumber: Investor Daily

Sementara menurut hokum Islam terdapat istilah kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dengan demikian, tanggung renteng berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan membayar utang orang lain bila wanprestasi. Kemudian renteng berarti rangkaian, untaian. Jadi tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atau komunitas atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Nilai-nilai tanggung renteng meliputi: kekeluargaan dan kegotongroyongan; keterbukaan dan keberanian mengemukakan penda pat; menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri/ rasa percaya diri kepada anggota; secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota. Sementara unsur-unsur tanggung renteng meliputi:

Pertama, kelompok, yang idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional yang sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaannya dibuktikan dengan rutinitas aktivitas pertemuan kelompok secara berkala dan konsisten.

Kedua, kewajiban. Anggota berkewajiban membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pin jaman koperasi. Kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung ja wab seluruh anggota dalam kelompok. Semua kewajiban ang gota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok.

Ketiga, peraturan. Setiap anggota harus menaati aturan AD-ART dan peraturan khusus yang dibuat kelompok Koperasi Tanggung Renteng untuk menjaga harmonisasi dan eksistensi kelompok. Jika ketiga unsur ini diterapkan secara benar, akan terjadi perubahan sikap dan perilaku anggota yang dilandasi kesadaran terhadap tata nilai tanggung renteng yaitu kebersamaan, keterbukaan, saling percaya, musyawarah, disiplin dan tanggung jawab. Sehingga akan menjadi modal bagi koperasi untuk bisa tumbuh dan berkembang baik dari sisi organisasi maupun usaha.

Tanggung renteng bisa ditanggung secara sementara saat ang gota tidak datang dan kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok. Atau ditanggung secara permanen, ketika anggota tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya, kelompok harus melaksananakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan kelompok. Sanksi bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing. Tanggung jawab bersama di antara anggota di satu kelompok dilandasi keterbukaan dan saling mempercayai.

Keuntungan sistem tanggung renteng antara lain: mampu mengurangi risiko kredit macet dan gagal bayar (NPL/Non-Performing Loan) para anggota koperasi hingga nol persen, dapat direplikasi polanya menjadi role model pengembangan koperasi di Indonesia. Lalu, dalam us aha simpan pinjam bertujuan mengamankan aset, sehingga koperasi mampu berkembang karena asetnya aman. Kemudian, dengan aset yang aman, maka koperasi akan mempunyai kemampuan lebih dalam meningkatkan pe layanannya kepada anggota, baik secara kuantitas maupun ku alitas.

Selain itu, dapat meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki anggota pada koperasinya, sehingga anggota akan termotivasi untuk ikut menjaga dan mengembangkan koperasinya.

Seluruh anggota dalam kelompok ikut bertanggung jawab. Artinya, angsuran yang tak terbayar ditanggung bersama oleh seluruh anggota dalam kelompok. Sistem tanggung renteng dapat mengendalikan risiko bisnis dalam kegiatan simpan pinjam. Walaupun pinjaman diajukan tanpa jaminan atau agunan, tetap harus mempertahankan kemacetan piutang nol persen.

Keuntungan lainnya, bisa disinergikan dan dikolaborasikan dengan program Kemenkop UKM yang sudah punya aplikasi pembukuan akuntansi sederhana untuk usaha mikro yang bisa di gunakan melalui smartphone. Ini sebagai tata kelola laporan keuangan. Persyaratan bagi kelompok tanggung renteng adalah anggotanya harus terhimpun dalam kelompok.

Ada dua pintu untuk bisa menjadi anggota, yaitu bergabung dengan kelompok yang sudah terbentuk atau membentuk kelompok baru dengan syarat calon anggota yang terhimpun minimal 15 orang. Batasan jumlah anggota minimal didasarkan pada pertimbangan beban yang akan dipikul setiap anggota sebagai tanggung jawab jika terjadi penyimpangan.

Adapun pengambilan keputusan di tingkat kelompok dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan diemban. Segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga dalam proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh anggota. Cara pengambilan keputusan dengan musyawarah akan menghasilkan kesepakatan bersama. Diikuti mekanisme kontrol dari sistem tanggung renteng untuk membiasakan anggota bertanggung jawab.

Bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab, maka seluruh anggota dalam ke lompok akan menanggung beban. Bila tidak mau menanggung beban, maka hak anggota dalam kelompok tersebut tidak bisa direalisasi. Mekanisme inilah yang kemudian memunculkan kontrol moral di antara anggota, yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing kelompok menjadi peraturan kelompok. Akhir kata, prinsip-prinsip yang dijalankan koperasi tanggung renteng terdapat nilai-nilai yang mengandung unsur moral, etika, dan tanggung jawab kolegial.

Pola tanggung renteng ha rus dibuat, dikembangkan dan diperjuangkan lebih adaptif seiring dengan perkembangan era digital dan dinamika masyarakat. Meskipun ada yang berubah, ada yang bertahan. Karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan. Inilah pesan Chairil Anwar yang barangkali juga menginginkan koperasi tanggung renteng terus hidup seribu tahun lagi.

*) Pemerhati Masalah Ekonomi dan Kemanusiaan, Pendiri Rumah Komunikasi Indonesia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN