Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Koperasi, Problem Kuantitas, Kualitas, dan Kinerjanya

Edy Purwo Saputro, Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:12 WIB

Tema peringatan Hari Koperasi Nsional ke-72, 12 Juli 2019, yaitu “Reformasi Total Koperasi di Era Industri 4.0”. Tema ini selaras dengan problem ekonomi global dan perkembangan financial technology (fintech) yang serba digitalisasi. Terkait hal ini, salah satu persoalan mendasar perkoperasian adalah kajian tentang nilai kuantitas, kualitas, dan kinerjanya.

Penanganan persoalan mendasar koperasi itu menjadi tantangan berat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahannya. Paling tidak, analoginya bagaimana membangkitkan kembali dan sekaligus mengakselerasikan laju pertumbuhan ekonomi pascapesta demokrasi.

Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberi pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah kiranya pantas mendapatkan prioritas penanganan. Bahkan, banyaknya para korban bencana di berbagai daerah yang notabene adalah pelaku usaha kecil dan ekonomi kerakyatan ini menjadi simbol tentang urgensi pembangkitan kembali semangat terhadap ekonomi riil kerakyatan, termasuk salah satunya dengan pemberdayaan gerakan koperasi.

Pemerintah memang telah menjalankan program reformasi total koperasi, termasuk di dalamnya mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas, dan penataan database koperasi melalui penertiban badan hukum. Alhasil, kini per akhir tahun 2018 tercatat jumlah koperasi aktif sebanyak 138.140 unit, berkurang dari sebelum reformasi total koperasi pada 2014 sebanyak 212.570 unit. Koperasi yang tidak aktif, mandeg (tidak aktif) dan nakal yang dibubarkan pemerintah sebanyak 40.013 koperasi.

Harapan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, termasuk koperasi, bukan saja karena ekonomi kerakyatan memiliki pijakan konstitusional yang kuat, tetapi juga karena ia bergayut langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi salah satu ‘engine’ bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (social welfare) dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan ‘kue hasil pembangunan’ sejalan dengan program pengentasan kemiskinan (pover ty alleviation – Mulyo, 2005).

Sayangnya, percepatan terhadap tujuan itu terbentur gelora kapitalis di tengah pesatnya arus globalisasi dengan segala atribut modernitasnya. Oleh karenanya, wajar saja jika kemudian semangat ekonomi kerakyatan menjadi loyo, kendor dan tidak bertenaga melawan arus era globalisasi yang penuh kapitalis tersebut.

Di sisi lain, kini juga semakin berkembang ekonomi syariah. Lalu, bagaimana menyikapi kondisi ini, apakah koperasi sebagai salah satu simbol eksistensi ekonomi kerakyatan berdiam diri saja?

Kerancuan

Di satu sisi dengan adanya tuntutan era global maka pembangunan ekonomi hanya berhasil jika terdapat penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditandai oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).

Di sisi lain, era globalisasi yang disponsori kekuatan kapitalis membawa konsekuensi logis antara lain ketatnya persaingan usaha di antara pelaku-pelaku ekonomi berskala internasional. Terkait hal ini, banyak pihak mengkritik, antara lain Baswir (2003), bahwa perdagangan bebas cenderung mengutamakan kepentingan kapitalis dan mengabaikan perbedaan kepentingan ekonomi antara berbagai strata sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam sistem perdagangan bebas tersebut, perusahaan-perusahaan multi nasional yang dikelola dengan mengedepankan prinsip ekonomi yang rasional, yaitu misalnya melalui penerapan prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas akan berhadapan dengan, antara lain, koperasi yang dalam banyak hal tidak sebanding kekuatannya.

Oleh karena itu, agar bisa tetap survive, maka koperasi yang oleh Anthony Giddens (dalam Rahardjo, 2002) dipopulerkan sebagai the third way, perlu diberdayakan dan melakukan antisipasi sejak dini. Apakah dengan membentuk jaringan kerja sama antarkoperasi dari berbagai negara, melakukan merger antarkoperasi sejenis dan atau melakukan langkah antisipatif lainnya sehingga bisa lebih proaktif (Mulyo, 2005).

Dari potret tersebut menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung koperasi guna memajukan bangsa ini cukup berat, apalagi sejak awal koperasi dipertaruhkan untuk menanggulangi ekonomi lemah. Beban berat dan tujuan ideal yang disandang koperasi ini sudah tentu memerlukan adanya gerakan nasional, bukan sebatas gerakan pemerintah semata. Gerakan pemerintah dalam upaya menanggulangi ekonomi lemah sebaiknya jangan bias tetapi harus fokus kepada koperasi.

Pengembangan ekonomi lemah tidaklah cukup hanya melalui pemberian bantuan modal kepada para pengusaha kecil menengah (UKM) semata, tetapi harus melalui pengembangan berkoperasi yang baik. Tolok ukur kemajuan koperasi tidak ditentukan oleh besarnya modal, melainkan ditentukan adanya kesetiaan dan partisipasi anggota.

Masih banyak anggota koperasi yang belum memiliki sense of belonging terhadap koperasi. Selain itu, adanya alokasi dana desa dan juga dana kelurahan harus bisa dimanfaatkan oleh koperasi untuk pemberdayaan masyarakat di daerah dengan mengacu potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal.

Peningkatan

Jika saja koperasi bisa lebih berkembang dan tidak terus dikebiri, maka tentunya akan dapat membantu peningkatan produktivitas melalui berbagai kegiatan yang di-cover oleh koperasi. Secara teoritis, peningkatan produktivitas penduduk merupakan salah satu faktor pendorong bagi meningkatnya pendapatan per-kapita. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dunia usaha yang sudah ada bersama pekerja melalui ekspansi produksi dengan disertai membaiknya efisiensi.

Selain itu, pemerintah melalui berbagai kebijakan dapat juga mengupayakan peningkatan produktivitas penduduk melalui perbaikan mutu kesehatan dan pendidikan, yang mana program-programnya telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota dalam rangka percepatan pencapaian IPM atau indek pembangunan manusia di masing-masing daerah (Rina Indiastuti, 2006).

Kedua jalur peningkatan produktivitas penduduk memerlukan investasi yang bersumber atas upaya investasi yang dilakukan perusahaan yang sedang ekspansif. Pun, atas upaya pemerintah dalam menarik investor agar berminat melakukan investasi pada berbagai sektor ekonomi di kabupaten/kota yang dipromosikan dan juga mengoptimalkan peran koperasi yang ada. Hal ini sejalan dengan penerapan otonomi daerah.

Di dalam jangka panjang, peningkatan income per-kapita tidak hanya melalui peningkatan produktivitas penduduk dan investasi, tetapi harus terjadi proses inovasi yang merupakan penjamin keberlanjutan peningkatan benefit ekonomis yang dirasakan penduduk.

Jadi, komitmen terhadap kemandirian koperasi pada dasarnya mampu memberi kemanfaatan yang besar, tidak hanya bagi anggota tapi juga masyarakat dan negara. Selain itu, berimplikasi pada proses reduksi pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga dengan memanfaatkan alokasi dana desa dan dana kelurahan berbasis potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA