Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Didik Sasono Setyadi, Pengamat Kebijakan Publik, Menempuh Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, Chairman Airlangga Law and Governance Institute

Didik Sasono Setyadi, Pengamat Kebijakan Publik, Menempuh Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, Chairman Airlangga Law and Governance Institute

Korupsi Mensos dan Korupsi Men-KKP: Ideological Corruption?

Selasa, 8 Desember 2020 | 17:51 WIB
Didik Sasono Setyadi *)

Belum reda kegeraman masyarakat akibat dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP), hanya dalam hitungan hari disusul dengan kasus dugaan korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara (JB).

Menagapa saya menyebutkan “dugaan”, sebab secara hukum kasusnya masih dalam tahapan penyidikan, meskipun bukti-bukti awal sudah sangat kuat untuk mendukung dugaan terhadap dua menteri (tepatnya satunya sudah mantan menteri) tersebut.

Kegeraman masyarakat terhadap kedua orang tersebut jelas me rupakan sikap yang logis dan normatif sebagaimana seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Betapa tidak? Sebelum memegang jabatan, kedua orang tersebut tentu saja telah mengucapkan sumpah jabatan yang dibimbing rohaniwan menurut agama dan atau kepercayaan yang dianut oleh mereka.

Sumpah jabatan adalah bagian dari moral dan etika (res cogitans dan res extensa) yang mesyaratkan manifestasi tanggung jawab “vertical” maupun tanggung jawab “horizontal” dalam pelaksanaannya selama setidaknya selama masa jabatnnya.

Sayangnya, sumpah jabatan sejauh ini bagi sebagian pejabat publik/pejabat pemerintahan hanya bagian dari seremoni/ upacara untuk peresmian/pengumuman pengangkatan seseorang untuk mengemban otoritas kebijakan publik.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menteri memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia- Tahun 1945.

Kemudian Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang itu menyebutkan: Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hu kum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, ke budayaan, kesehatan, sosial, ke tenagakerjaan, industri, perdagangan, per tam bang an, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, ko muni kasi, per tanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Kebetulan urusan “sosial” dan urus an “kelautan dan perikanan” masuk dalam rumusan pasal dan ayat yang sama dalam undang-undang tersebut.

Keduanya berhubungan langsung dengan hajat hi dup orang banyak dan serta la pisan masyarakat yang paling ba wah. Dengan kata lain, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang paling miskin. Sehingga pe ngabaian etika keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling miskin dengan melakukan tindakan korupsi, di samping merupakan pelanggaran hokum tentu saja merupakan perbuatan pelanggaran moral dan etika yang sangat berat.

Korupsi dan kerugian negara
Korupsi dan kerugian negara

Dari pengertian dan asal-usulnya, istilah “korupsi” atau corruption berasal daci Bahasa Latin, yaitu “corruptio” yang artinya adalah “ke bobrokan”, “kerusakan” atau “ke busukan”. Oleh karena itulah korupsi dimasukkan ke dalam “extra ordinary crime” sehingga untuk melawannya diperlukan “extra ordinary efforts”, bahkan memerlukan “extra ordinary institution” (seperti Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK). Korupsi tidak bisa dicegah dan diberantas dengan cara biasa-biasa saja.

Penanganan korupsi memerlukan berbagai macam pendekatan (multi approaches), tidak hanya pada sisi hukum saja. Sebagaimana disebut di atas bahwa korupsi adalah perilaku kerusakan moral dan etika yang merupakan ranah dari culture (budaya), yaitu perihal kemampuan manusia untuk membedakan nilai baik dan buruk.

Selain faktor culture, korupsi juga merupakan persoalan structure (struktur sosial) dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan (setidaknya akses kekuasaan) untuk merugikan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Sehingga memang benar bahwa ke jahatan korupsi ini sama halnya dengan yang sering disebutkan oleh “Bang Napi” (tokoh fiksi terkenal dari salah satu stasiun televisi), yaitu muncul karena adanya “niat/kemauan” dan “kesempatan”.

Jenis-jenis korupsi yang banyak dikenal di masyarakat (menurut Brooks dalam Alatas 1987) antara lain:

1. Korupsi transaktif. Bentuknya transaksional/timbal balik, saling menguntungkan, semacam kick back atau komisi tertentu.

2. Korupsi Pemerasan, bentuknya pemaksaan agar seseorang menyerahkan sesuatu senilai tertentu.

3. Korupsi investif. Bentuknya adalah “ijon” alias “mengikat di awal” agar suatu saat seseorang da pat memberikan suatu keuntungan tertentu kepada yang telah memberikan “ikatan” atau fasilitas di awal.

4. Korupsi perkerabatan. Bentukya adalah pemberikan kemudahan/ prioritas kepada kerabat, saudara, teman atau sekumpulannya.

5. Korupsi defensif. Bentuknya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas kaum yang lemah untuk menyerahkan semacam upeti agar bisa selamat.

6. Korupsi otogenik. Bentuknya adalah korupsi dengan pelaku tunggal, lebih mirip “penggelapan” atau “menilap” sesuatu senilai tertentu.

7. Korupsi dukungan. Bentuknya melakukan pembiaran bahkan perlindungan terhadap tindakan korupsi yang diketahuinya. Sedangkan menurut Benveniste (1991) dikelompokkan dalam kategori:

1. Discretionary Corruption. Contohnya adalah suap dalam pengu rusan pelayanan publik, yaitu pemberian prioritas kepada calo pada saat memberikana pelayanan. Karena para calo ini memberikan penghasilan tambahan buat dirinya, dalam bentuk yang lazim disebut sebagai “ucapan terima kasih”.

2. Illegal Corruption. Contohnya adalah korupsi dengan modus yang banyak dikenal di masyarakat (menurut Brooks dalam Alatas 1987) antara lain:

1. Korupsi transaktif. Bentuknya transaksional/timbal balik, saling menguntungkan, semacam kick back atau komisi tertentu.

2. Korupsi Pemerasan, bentuknya pemaksaan agar seseorang menyerahkan sesuatu senilai tertentu.

3. Korupsi investif. Bentuknya adalah “ijon” alias “mengikat di awal” agar suatu saat seseorang da pat memberikan suatu keuntungan tertentu kepada yang telah memberikan “ikatan” atau fasilitas di awal.

4. Korupsi perkerabatan. Bentukya adalah pemberikan kemudahan/ prioritas kepada kerabat, saudara, teman atau sekumpulannya.

5. Korupsi defensif. Bentuknya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas kaum yang lemah untuk menyerahkan semacam upeti agar bisa selamat.

6. Korupsi otogenik. Bentuknya adalah korupsi dengan pelaku tunggal, lebih mirip “penggelapan” atau “menilap” sesuatu senilai tertentu.

7. Korupsi dukungan. Bentuknya melakukan pembiaran bahkan perlindungan terhadap tindakan korupsi yang diketahuinya. Sedangkan menurut Benveniste (1991) dikelompokkan dalam kategori:

1. Discretionary Corruption. Contohnya adalah suap dalam pengu rusan pelayanan publik, yaitu pemberian prioritas kepada calo pada saat memberikana pelayanan. Karena para calo ini memberikan penghasilan tambahan buat dirinya, dalam bentuk yang lazim disebut sebagai “ucapan terima kasih”.

2. Illegal Corruption. Contohnya adalah korupsi dengan modus merekayasa aturan-aturan yang berlaku sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

3. Mercenary Corruption. Contohnya adalah korupsi untuk mencari keuntungan/kekayaan pribadi menggunakan kekuasaan yang ada padanya dengan jalan meminta suap, komisi, kick back, dan semacamnya.

4. Ideological Corruption. Contohnya adalah korupsi yang dilakukan baik dengan cara discretionary maupun illegal, gunanya adalah untuk mendapatkan hasil guna membiayai/ menguntungkan kelompoknya/ organisasinya/partainya. Akan masuk jenis yang manakah kira-kira yang dilakukan oleh EP dan juga JB?

Yang publik ketahui, EP dan JB keduanya berasal dari partai politik yang memiliki pemilih sangat banyak dalam pemilu-pemilu selama ini. Oleh karenanya, kecurigaan public bahwa korupsi yang dilakukan ada hubungannya dalam kapasitasnya sebagai pengurus inti partai politik tidak bisa dihindarkan. Sehingga, apakah itu berarti masuk ideological corruption seperti kata Benveniste?

Korupsi yang dilakukan oleh petinggi partai politik bukan hanya dan bukan baru terjadi sekarang ini saja. Nama-nama seperti Lutfi Hasan Ishaq, Suryadharma Ali, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Romahurmuziy, Setya Novanto adalah bukti betapa rentannya jabatan di partai politik dengan korupsi. Khusus di Kementerian Sosial saja kasus korupsi telah menjerat tiga orang menteri: Bachtiar Chamsyah, Idrus Marham, dan sekarang JB.

Sedangkan di Kementerian Kelautan tercatat ada kasus yang menjerat Rokhmin Dahuri dan EP. Kebetulan semuanya disinyalemen menduduki jabatan menteri karena ada partai politik yang meng-endorse mereka.

Berikut ini adalah data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan bahwa dari segi jum lah kasus korupsi sebenarnya me ngalami penurunan, namun dari segi kerugian negara malah me ngalami peningkatan yang luar biasa.

Mengutip data ICW yang dilansir Lokadata, selama empat tahun terakhir, jumlah kasus korupsi turun drastis, namun kerugian Negara terus membesar. ICW mencatat, kerugian negara melonjak hampir tiga kali lipat dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 8,4 triliun, selama periode 2015-2019.

Padahal, selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menimbulkan biaya sosial yang turut ditanggung publik. Biaya sosial korupsi meliputi biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani korupsi, serta biaya implisit yang memperhitungkan dampak yang timbul karena korupsi.

Apakah ini bisa dibaca bahwa korupsi sekarang semakin terorganisasi pelakunya? Mengapa korupsi sekarang cenderung tidak banyak kasusnya tapi makin banyak hasil korupsinya?

Apabila kasus korupsinya d ikaitkan dengan rentang/besarnya kekuasaan dari para pelakunya, dari jumlah kerugian yang ditimbulkan, bisakah disimpulkan bahwa pelaku korupsinya cenderung mereka yang semakin kuat otoritas dan pengaruh oligarkinya?

Kita baca saja datanya. Jadi, bagaimana jawabannya? Wallahu a’lam bishawab.

*) Pengamat Kebijakan Publik, Menempuh Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, Chairman Airlangga Law and Governance Institute

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN