Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Yuki MA Wardhana, Doktor Ilmu Lingkungan

Yuki MA Wardhana, Doktor Ilmu Lingkungan

KPBU untuk Pembangunan Infrastruktur Dasar

Sabtu, 4 Juli 2020 | 15:21 WIB
Yuki MA Wardhana *)

Pandemi Covid-19 seperti tsunami yang melanda banyak negara. Seluruh tatanan kehidupan berubah secara signifikan dalam waktu singkat, baik kehidupan pribadi maupun negara.

Secara kehidupan pribadi, pola kehidupan berubah dengan menerapkan social distancing dan protokol baru yang harus dipatuhi. Sedangkan perubahan pada level negara mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan aspek lainnya.

Hampir seluruh Negara mengalami pukulan hebat di aspek ekonomi, hal ini ditandai dengan terkoreksinya per tumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia memproyeksikan scenario buruk pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada kisaran minus 0,4% sampai minus 1%. Walaupun tidak seperti pada kondisi normal, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih baik dari negara-negara lain.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak pada berubahnya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah melakukan efisiensi dan merelokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, termasuk merelaksasi defisit anggaran dari produk domestic bruto (PDB) sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

Langkah serupa juga dilakukan oleh pemerintah daerah, salahsatunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Merujuk arahan Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 29 Mei 2020, tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru serta belanja modal kecuali untuk penanganan banjir, dan anggaran akan difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Sebelum datang wabah Covid-19, Indonesia sedang melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur. Lalu pertanyaannya, apakah pembangunan infrastruktur harus dihentikan saat ini?

Tentu saja jawabannya adalah tidak, karena pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk menyediakan infrastruktur namun memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.

Oleh sebab itu, pemerintah pada akhir Mei 2020 mengumumkan 89 Proyek Strategis Nasional baru senilai Rp 1.422 triliun. Indonesia masih memerlukan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar seperti sistem penyediaan air bersih atau air minum, pengelolaan sampah, rumah sakit dan beberapa infrastruktur dasar lainnya.

Sebagai contoh, saat ini diperlukan peningkatan coverage air bersih di Indonesia yang baru mencapai sekitar 73%. Keberadaan air bersih penting untuk masyarakat, terlebih pada saat pandemi Covid-19 di mana kebersihan merupakan salah satu strategi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pada saat terjadi tekanan terhadap kapasitas fiskal seperti saat ini, pemerintah perlu selektif dalam memilih mekanisme untuk menyediakan infrastruktur.

Secara regulasi, setidaknya ada dua opsi mekanisme yang dapat dipilih untuk mengadakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pertama, menggunakan pendanaan APBN melalui pengadaan barang dan jasa seperti biasa. Atau menggunakan mekanisme kedua, yaitu mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Pendanaan pembangunan infrastruktur Indonesia dengan menggunakan barang dan jasa mungkin perlu dikurangi, dengan pertimbangan kapasitas fiskal yang terbatas untuk saat ini.

Selain itu, mekanisme ini dapat membebani fiskal secara langsung karena pembayarannya harus dilakukan sesuai dengan perkembangan pembangunan proyek.

Mekanisme ini dapat dipilih untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sifatnya sangat mendesak dan harus selesai dalam waktu sangat singkat. Pemerintah dapat mengambil opsi mekanisme KPBU untuk pembangunan infrastruktur dasar. Regulasi KPBU di Indonesia sudah relatif lengkap, mulai dari level Peraturan Presiden sampai dengan level Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala LKPP, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara regulasi.

Sampai dengan saat ini, lebih dari 20 proyek di Indonesia telah menggunakan mekanisme KPBU. Jumlah tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia.

Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menggunakan mekanisme KPBU di Indonesia. Paling tidak terdapat tiga alasan yang dapat menjadi pertimbangan dari penggunaan KPBU di Indonesia untuk saat ini.

Pertama, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran sebelum infrastruktur tersebut dapat digunakan. Hal ini berbeda dengan pengadaan barang dan jasa biasa, di mana pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pembangunan. Dengan demikian, anggaran pembangunan infrastruktur tidak menggunakan anggaran pemerintah saat ini atau bahkan tidak menggunakan anggaran hingga dua tahun ke depan, dengan asumsi pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan waktu dua tahun.

Alasan pertama ini sesuai dengan kondisi kapasitas fiskal yang ada dan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk merelaksasi defisit anggaran sampai dengan tahun 2020. Alasan pertama ini juga dapat menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk menerapkan KPBU, di mana dengan anggaran ada saat ini sedang difokuskan pada penanggulangan Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 4,5-5,5%. Dengan demikian, diharapkan kondisi kapasitas fiskal untuk pemerintah dan pemerintah daerah sudah pulih pada saat melakukan pembayaran kewajibannya sehingga mampu melanjutkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Kedua, KPBU menerapkan konsep pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang disepakati. Investor atau private entity perlu menjalankan proyeknya dengan baik, apabila ingin mendapatkan pembayaran sesuai yang diharapkan.

Alasan kedua ini dapat mengubah paradigm fokus ketersediaan infrastruktur menjadi ketersediaan layanan dan ketersediaan fisik infrastruktur tersebut.

Dengan adanya konsep SLA ini, pmerintah dapat menyediakan infrastruktur yang baik sesuai output yang ingin dihasilkan dan masyarakat dapat menikmati serta menggunakan layanan infrastruktur ini dengan pelayanan yang prima.

Ketiga, pemerintah dapat mengajak private entity untuk membangun infrastruktur melalui mekanisme unsolicited project. Regulasi di Indonesia memungkinkan untuk menerapkan KPBU dengan mekanisme unsolicited.

Pada mekanisme unsolicited PPP project, private entity dapat menyiapkan feasibility study untuk proyek infrastruktur dan diajukan kepada pemerintah. Pemerintah mempunyai kewenangan penuh untuk menilai apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan.

Sesuai regulasi yang ada, private entity yang menjadi pemrakarsa mendapatkan kompensasi dalam bentuk pemberian tambahan nilai sebesar 10% atau right to match atau pembelian Prakarsa KPBU termasuk Hak Kekayaan Intelektual. Proses pengadaan infrastruktur melalui mekanisme unsolicited PPP project tetap dilaksanakan melalui mekanisme procurement sehingga memungkinkan public entity lainnya untuk ikut serta dalam procurement tersebut.

Penerapan KPBU di Indonesia harus juga dilihat dari perspektif public entity dan landers. Pada saat kondisi ekonomi tidak menentu, public entity dan landers akan berhati-hati dalam melakukan investasi. Pada skema KPBU ini dimungkinkan mendapatkan jaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Dengan demikian, pengembalian investasi dan pinjaman lebih dapat terjaga.

Dengan tiga alasan tersebut serta perspektif public entity dan landers, saat ini merupakan saat yang tepat untuk mengakselerasi infrastruktur dasar di Indonesia dengan mekanisme KPBU. Negara yang memiliki kemampuan yang paling cepat melakukan recovery akan mampu menjadi negara yang unggul pascapandemi Covid-19 dan Indonesia mampu melakukannya melalui KPBU.

*) Penulis merupakan Doktor Ilmu Lingkungan. Opini ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan tempat penulis bekerja. Saat ini penulis bekerja sebagai Senior Vice President pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan_dosen tidak tetap di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN