Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rifky Bagas Nugrahanto

Rifky Bagas Nugrahanto

Langkah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal dalam Represi Global

Rifky Bagas Nugrahanto, Sabtu, 15 Juni 2019 | 10:31 WIB

Saat ini setiap manusia meyakini bahwa dunia yang mempunyai batasan sudah tidak ada lagi. Pilar-pilar tradisional telah menjadi pasar yang terbuka, Amerika Serikat maupun Inggris pun bukan mustahil lagi untuk terlihat goyah, dan Negara Tiongkok berdiri dan berani memosisikan diri sebagai pengguna gigih era globalisasi.

Terlebih, pada Juni 2016, peristiwa pemungutan suara Brexit menjadi berita yang mengejutkan, dan kampanye pemilihan presiden di AS semakin menunjukkan sinyal negatif terhadap globalisasi (Harvard Business Review, 2019).

Setelah pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS, kekhawatiran itu benar terjadi dan menciptakan perang dagang yang selama ini di luar dugaan bagi negara di dunia. Dampak perang dagang menjadi semakin luas dan memengaruhi perekonomian maupun stabilitas bagi khususnya negara-negara berkembang .

Hingga saat ini pengaruh perang dagang AS dengan RRT merembet ke para pengusaha mereka. Adanya kemungkinan tindakan represif dari pemerintah, menciptakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang baru yang secara langsung dapat memberi sinyal merugi bagi perusahaan rekanan ataupun perjanjian perdagangan antarnegara yang sebelumnya sudah terjalin baik.

Dunia perdagangan pun menjadi semakin sulit untuk diprediksi, bahkan negara yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ekspor itu telah terpukul oleh perseteruan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berlangsung sejak awal tahun lalu.

Fenomena Ekonomi Global

Perekonomian Jepang pun menyusut atau tumbuh negatif hingga 0,6% pada kuartal ketiga tahun lalu. Angka tersebut lebih dalam dari perkiraan awal, yaitu kontraksi sebesar 0,3% (CNBC Indonesia, 2019).

Penurunan perekonomian di Jepang didorong dengan menyusutnya investasi swasta dari 2,8% pada tiap-tiap kuartal. Terlebih penurunan itu lebih tajam dari perkiraan awal kontraksi sebesar 0,2%.

Pelemahan dalam ekspor dan beberapa sektor produksi di Jepang, membuat pemerintahannya akan mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak penjualan dari 8% menjadi 10%. Hal itu disebutkan dalam rangka membantu meringankan beban utang negara.

Kebijakan preventif tersebut dikatakan Menteri Keuangan Jepang Taro Aso untuk membantu membiayai jaring pengaman sosial dan akan berjalan seperti yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah Jepang sendiri pun tetap akan bertanggung jawab untuk dapat mempersiapkan lingkungan ekonomi yang baik agar kenaikan pajak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Pada sisi lain, berbeda dengan negara Jepang, kondisi positif sedang dialami oleh negara India. Pendanaan fintech dalam pasar India terlihat melampaui Tiongkok sebagai pasar utama Asia, karena didukung oleh modal di tengahtengah pengekangan Beijing atas pinjaman peer to peer.

Menurut laporan dari perusahaan riset pasar AS CB Insights, pendanaan untuk startup fintech di India melonjak menjadi US$ 286 juta dalam kurtal pertama tahun 2019. Terdapat kenaikan hampir sebesar 27% dari kuartal sebelumnya. Berbanding balik dengan negara Tiongkok yang mengalami penurunan menjadi US$ 192 juta, yaitu sebesar 89% pada periode yang sama (Japan Times, 2019).

Dalam hal jumlah kesepakatan, kedua negara tersebut dalam posisi yang equal. India maupun Tiongkok masing-masing mencapai 29 kesepakatan. Pengaruh India secara keseluruhannya meningkatkan jumlah transaksi menjadi 127 atau 8 kali lebih dari kuartal sebelumnya dalam pasar Asia. Jumlah tersebut melonjak 61% bagi pertumbuhan di India.

Penurunan kesepakatan terjadi bagi pasar Eropa yaitu sejumlah 102, masih melampaui nilai di Asia. Sementara AS mencatat 170 kesepakatan yang bernilai lebih dari US$ 3 miliar, mempertahankan posisi teratas di dunia. Sebagian besar dana fintech baru-baru ini di India berasal dari Dana Visi Konglomerat Jepang SoftBank Group senilai US$ 100 miliar.

Dana tersebut pertama kali diumumkan pada tahun 2016 dengan Arab Saudi sebagai investor, menawarkan portofolio sekitar 80 target yang telah menerima sekitar US$ 80 miliar dalam pendanaan. Dalam kurun waktu tersebut, SoftBank telah memperdalam investasinya di India. Tahun lalu, perusahaan mengumumkan rencana umtuk mendirikan kantor invetasi khusus pertama di Mumbai, dan baru-baru ini mengucurkan dana US$ 500 juta untuk investasi tahap awal di Asia dengan India sebagai fokus utamanya.

Investasi tersebut termasuk Paytm, aplikasi pembayaran seluler terbesar di India, yang dioperasikan oleh One97 Communications. Startup ini dilaporkan berada di tengah-tengah putaran pendanaan senilai US$ 2 miliar dari investor mereka yang ada, yang meliputi Vision Fund dan Ant Financial Group Alibaba Group.

Dalam perspektif ukuran, pasar startup fintech India adalah yang terbesar di Asia. Menurut laporan Fintech India 2019 oleh portal data Medici, India telah menjadi pusat fintech terbesar kedua di dunia setelah AS. Dengan lebih dari 2.000 startup yang beroperasi di sektor ini, menunjukkan porsi terbesar untuk sektor pembayaran.

Termasuk pula, bidang-bidang lain yaitu pinjaman, keuangan pribadi, dan asuransi. Mungkin di Tiongkok prospeknya telihat tidak begitu cerah.

Adanya pengekangan pada pinjaman peer-to-peer, pendanaan VC untuk fintech di negara tersebut masih terasa rentan terhadap perang perdagangan antara Beijing dan Washington.

Peluang positif yang diambil oleh India sehingga dapat menempati posisi teratas di Asia untuk industri fintech, tak ayal karena dukungan kebijakan yang responsive dari pemerintah. Perdana Menteri India Narendra Modi pernah berkomitmen akan menggunakan fintech dalam mereformasi India, agar pemerintahnya dapat mengembangkan potensi rakyat yang belum berpartisipasi 100% dalam ekonomi formal di India (katadata, 2019).

Negara Swiss pun tidak berhenti berinovasi dalam bidang blockchain. Keseriusan Negara Swiss ini pun ditangkap Facebook untuk mendirikan perusahaan fintech yang berfokus pada blockchain.

Libra Networks didaftarkan oleh Facebook Global Holdings di Jenewa pada 2 Mei untuk menyediakan layangan keuangan dan teknologi serta mengembangkan perangkat keras serta perangkat lunak terkait, berdasarkan rencana yang diajukan pada daftar Swiss.

Menyusun Langkah

Sekarang, bagaimana dengan negara Indonesia? Kenyataannya menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa sampai tanggal 15 Mei 2019 ini terdaftar 113 fintech berizin di Indonesia. Geliat inklusi keuangan di Indonesia pun juga menarik perhatian dari sebuah perusahaan audit, pajak, dan konsultasi internasional.

Terlebih peluang besar untuk platform Peer-to-Peer (P2P) Lending didukung oleh konektivitas internet di Indonesia yang semakin baik. Baik itu pemberi pinjaman atau peminjam bisa dengan mudah melakukan transaksi melalui platform Peer-to-Peer (P2P) Lending karena bisa dilakukan secara daring.

Namun, bisakah produktivitas ekonomi dapat terbantu dengan hadirnya peningkatan fintech? Apakah kehadirannya dapat menjadi peluang semakin meningkatnya kekuatan ekspor Indonesia? Sebenarnya jalinan menuju ekspor yang berdaya saing membutuhkan prasarana yang memadai. Keberadaan fintech sendiri adalah salah satu penghubung yang menciptakan ekosistem ekonomi secara digital.

Fintech merupakan platform yang sangat fleksibel dan dapat menyentuh lapisan masyarakat yang tidak dapat diraih oleh perbankan. Hasil nyatanya seperti salah satu platform Peer to Peer (P2P) Lending, Do-It, yang semakin gencar mengedukasi UMKM untuk masuk ekosistem digital. Sebagai lembaga jasa keuangan yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Do-It terus berkontribusi kepada masyarakat, khususnya para pelaku sector produktif.

Terlebih, industri fintech di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Niki Santo Luhur mengatakan, pertumbuhan ini mampu memicu pertumbuhan inklusi keuangan.

Saat fintech dan ekosistem ekonomi digital sudah terbentuk maka perlu dibentuk pola konsumsi masyarakat yang peduli terhadap hasil karya dalam negeri. Perspektif ini perlu untuk memberikan penghargaan terhadap industri-industri kecil. Para eksportir dalam negeri ini pun harus didorong secara penuh agar produktivitasnya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia lebih baik lagi.

Selain itu, beberapa kebijakan pemerintah untuk mendukung eksportir dan demi menjaga ketersedianya valas yang sebagian besar dimiliki para eksportir telah terbit, seper ti hadirnya PMK 212/2018 yang dapat menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi para pengusaha ekspor.

Pengguna fasilitas dapat dikenakan tarif pajak final yang lebih rendah hingga 0%. Untuk penempatan mata uang deposito dolar Amerika Serikat, dengan perinciannya yaitu, jangka waktu 1 bulan sebesar 10%, sedangkan jangka waktu 3 bulan sebesar 7,5% Penempatan deposito selama 6 bulan dikenai tarif 2,5% dan dapat dikenakan tariff pajak final atau tanpa dipotong pajak jika ditempatkan lebih dari 6 bulan.

Selain itu, penempatan dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu 1 bulan sebesar 7,5% , 3 bulan 5%, dan untuk 6 bulan atau lebih sebesar 0%. Terlihat sangat rendah jika dibandingkan dengan tarif pajak final sebesar 20% untuk deposito dalam kondisi umum.

Dengan adanya fasilitas tersebut, modal yang dimiliki eksportir akan aman dan menjadi berkembang dengan baik di instrumen keuangan dalam negeri.

Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA