Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas.

Wirawan B Ilyas.

Langkah Pembenahan BUMN

Wirawan B Ilyas, Kamis, 14 November 2019 | 22:12 WIB

“Saya datang untuk tidak pernah gagal”, begitu ungkapan Erick Thohir saat menyampaikan pidato perdananya di jajaran Kementerian BUMN, pada 23 Oktober 2019 lalu. Ungkapan bermakna dalam yang menjadi sinyal kuat program pembenahan BUMN untuk meraih kemenangan dalam kurun lima tahun ke depan.

Presiden Jokowi memilih Erick yang berlatar belakang pengusaha untuk membenahi BUMN, yang kerap dinilai kurang baik oleh masyarakat.

Erick pun mengatakan, “Saya datang sebagai profesional, bukan orang partai.” Frasa itu menjadi penanda lain supaya BUMN dikelola secara profesional. Tidak kurang dari 115 perusahaan BUMN dikelola pemerintah Indonesia, termasuk yang berstatus perusahaan terbuka, menghendaki cara penanganan berbeda dalam ragam persoalan yang ada.

Erick Thohir
Erick Thohir

Tulisan ini menyoroti tiga persoalan untuk ditelisik menteri BUMN. Pertama, tindakan hukum kepada direksi BUMN yang kerap terjadi walau sudah menjalankan tugasnya secara profesional. Penegak hokum acapkali menilai lain melihat esensi lembaga BUMN.

“Kerugian negara” menjadi dua kata amat mudah yang digunakan penegak hukum untuk menghukum direksi. Akibatnya, inisiatif BUMN menjalankan bisnis menjadi kendur.

Kedua, peran komisaris sebagai organ pengawasan yang dibentuk UU tetapi terkesan ‘kurang diperhatikan’. Ketiga, persoalan utang pajak BUMN yang mestinya mampu menopang keberlangsungan APBN sebagai alat negara menciptakan kesejahteraan.

Hukum Bisnis di BUMN

Ketika membaca UU BUMN No 19/2003, tiga hal yang dikehendaki dari keberadaan BUMN, yakni memberi manfaat besar bagi masyarakat, penyeimbang kekuatan swasta, dan menjadi sumber penerimaan negara.

Tiga hal tersebut bisa saja disamakan kepada perusahaan swasta biasa. Pembedanya hanya dalam paying UU yang menaunginya. BUMN tunduk pada UU BUMN dan UU PT No 40/2007, sedangkan usaha swasta hanya tunduk pada UU PT. Namun, kata ‘profesional’ selalu ditanamkan dan wajib menjadi pegangan direksi BUMN sesuai UU. Karena dengan cara itu BUMN bisa memberi manfaat pada tiga hal yang diinginkan UU.

Esensi keberadaan BUMN dalam hukum mesti dipahami banyak pihak. Kasus hukum yang menjerat direksi BUMN, seperti kasus Karen Agustiawan (mantan dirut Pertamina), semestinya tidak boleh terulang lagi. Ketika direksi sudah menjalankan tugas dengan cara profesional, hokum mesti melindunginya.

Terlebih lagi doktrin business judgement rules memberi ruang buat direksi memutus bisnis yang dijalankannya dengan itikad baik (tidak curang/fraud) dan tidak ada konflik kepentingan (conflict of interest). Bahkan ketika terjadi kasus, hakim tidak dibolehkan menilai salah dan benar. Hanya para ahli di bidangnya yang dapat menilai tindakan hokum yang diputus direksi.

Risiko rugi bagi BUMN harusnya tidak melulu dinilai sebagai kerugian negara. Kerugian adalah bagian dari bisnis. Hukum tidak menilai kerugian bisnis adalah kerugian negara, asalkan sudah dikaji secara profesional. Menteri BUMN mesti memahami soal itu dan publik berharap langkah tepat dapat dilakukan buat semua direksi. Akan sangat berbahaya jika direksi hanya ‘bermain aman’ dalam menjalankan bisnis BUMN.

Keberhasilan BUMN atau makna ‘tidak gagal’ yang dinyatakan Erick Tohir mesti juga dimaknai berani mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan. Jika tidak, kelangsungan usaha, lapangan kerja dan penerimaan negara bisa terancam.

Selain itu, keberadaan serta tanggung jawab hukum organ komisaris menjadi persoalan lain dalam BUMN. Mengapa? Masih segar dalam ingatan kita akan kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang tidak ditandatangani komisaris dan menimbulkan keriuhan di masyarakat.

Cara pandang menilai organ komisaris sebagai lembaga pengawas mesti tunduk pada norma Pasal 66 UU PT, khususnya saat menelaah Laporan Keuangan (LK) sebelum disampaikan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika LK menjadi persoalan hukum, norma Pasal 69 ayat (3) UUPT memberi tanggung jawab renteng bagi direksi dan komisaris. Bahkan UU BUMN menegaskan LK harus ditandatangani direksi dan komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS, namun boleh tidak ditandatangani sepanjang terdapat alasan tertulis (Pasal 23 ayat 2). Kalau begitu, ramainya kasus Garuda Indonesia hendaknya tidak terulang lagi. Hukum tetap menjadi payung bagi direksi dan komisaris.

Pemahaman komisaris terhadap laporan keuangan mutlak diperlukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif, khususnya komisaris independen yang membawahi komite audit sebagai perangkat sentral dalam menjalankan fungsi pengawasan independensi dan profesionalisme komisaris yang merupakan kata kunci dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Pajak BUMN

Persoalan utang pajak BUMN seakan tidak pernah usai dan terus menjadi polemik. Padahal UU pajak tidak pernah memberi perbedaan perlakuan hukum bagi BUMN dan usaha swasta dalam hal pelunasan utang pajak. Akan tetapi norma Pasal 50 UU Perbendaharaan No 1/2004 memberi pengecualian aset BUMN tidak bisa disita jika punya utang pajak.

Dalam analisis penulis, pengecualian tersebut tidak memberi pembelajaran bagi direksi. BUMN sebagai lembaga otonom terpisah dari Negara mestinya memberikan contoh untuk patuh pajak. Persoalan kepatuhan pajak menjadi faktor berdiri sendiri tanpa dipengaruhi kebijakan pemerintah atas bisnis BUMN.

Ketidakpatuhan BUMN dalam urusan utang pajak semestinya menjadi ukuran khusus dan jelas menilai Key Performance Indicator (KPI) pengelolaan BUMN. BUMN mesti jadi contoh (teladan) bagi semua usaha yang ada di Indonesia.

Harus juga dipahami bahwa segala kebutuhan masyarakat tidak bisa dipenuhi negara tanpa pajak, termasuk persoalan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kalau begitu, sangat tepat jika dikatakan, “the more things that government does, the more things that people must pay for” (negara tidak dapat berbuat tanpa ada pajak yang dibayar wajib pajak).

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa BUMN memegang peran amat penting untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah bijak, tepat, dan cepat menteri BUMN menjadi harapan kita semua.

Wirawan B. Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Alumnus Universitas Indonesia

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA