Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rio Christiawan.

Rio Christiawan.

Logika MK tentang UU Cipta Kerja

Kamis, 2 Desember 2021 | 13:05 WIB
Rio Christiawan *)

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menerbitkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang disebabkan adanya cacat formal dan perlu segera dibenahi (dalam dua tahun harus segera dibenahi). Mengapa Mahkamah berpendapat UUCK cacat formal?

Eko Noer (2020) menjelaskan pandangan yang menyatakan perundangan dengan model omnibus law tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahkan ada pandangan yang menyebut omnibus law tidak lazim diterapkan di Indonesia. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undangundang dari konsep omnibus law memang belum diatur, namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini juga ditegaskan dalam empat pandangan hakim konstitusi yang berbeda pendapat (dissenting opinion). Tinjauan atas kedudukan omnibus law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentu kan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya memang tidak mengenal istilah omnibus law.

Sehingga dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah berpendapat perlu sinkronisasi antara UUCK dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Logika MK

Logika jika menganggap bahwa omnibus law adalah produk peraturan perundang-undangan sejenis undang-undang, sesungguhnya tidak ada masalah karena undang-undang termasuk dalam hierarki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Segala sesuatu tentang omnibus law sebagai suatu undangundang tunduk pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya mengenai undang-undang, baik terkait kedudukan dan materi muatannya, termasuk cara pembentukannya.

Dalam konteks materi muatan undang-undang, maka keberadaan omnibus law takkan bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya, dengan syarat materi muatan yang diatur sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Hal lain yang menjadi legitimasi pembentukan omnibus law adalah tidak ada larangan membentuk undang-undang yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus.

Konsep omnibus law dapat memberi efek signifikan terhadap upaya reformasi regulasi yang dilakukan di Indonesia. Utamanya terkait ketidakharmonisan dan tumpang-tindihnya berbagai per aturan yang terkadang lintas sektor dan terjadi di regulasi tingkat pusat hingga daerah.

Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan selain menghadapi hambatan prosedural, juga memakan waktu yang lama. Tetapi dengan konsep omnibus law, peraturan yang dianggap tidak relevan atau bermasalah dapat diselesaikan secara cepat. Hal ini apabila diyakini omnibus law sebagai konsep yang dianggap efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Logika MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berangkat dari Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3). Irisan antara konsep harmonisasi sebagaimana diatur dalam UUP3 dan omnibus law paling tidak menghasilkan dua isu besar.

Yakni pertama, hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, klasterisasi berdasarkan rumpun peraturan perundang- undangan dalam rangka pelaksanaan omnibus law. Dua hal inilah yang menjadi dasar 5 hakim MK menyatakan adanya cacat formal, sedangkan 4 hakim MK yang menganggap UUCK yang dibentuk dengan metode omnibus law sebagai terobosan hukum yang sah dan konstitusional.

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dengan konsep omnibus law belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun perubahannya. Jika melihat sistem perundangundangan di Indonesia, undangundang hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai undangundang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.

Jika omnibus law ingin diterapkan dalam sistem perundangundangan di Indonesia, lazimnya berbentuk undang-undang, karena substansi undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUD 1945. Karena keadaan memaksa sebagai prasyarat Perppu tidak bisa menjadi dasar legitimasi materi omnibus law.

Proses pembentukan Undang- Undang Omnibus Law dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan aspek formal yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Batal Bukan Pilihan

Memang, implementasi konsep omnibus law di Indonesia dalam hierarki tata urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum memasukkan konsep omnibus law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai kerangka metodologis untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan.

Sodikin (2020) menjelaskan, kedudukan undang-undang dengan konsep omnibus law harus diberikan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Apabila tidak mendapat legitimasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka undang-undang dengan konsep omnibus law berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 dirumuskan berbagai jenis peraturan yang dianggap sebagai peraturan perundangundangan dari berbagai lembaga negara dan pejabat yang berwenang.

Rumusan tersebut bisa dikaji berdasarkan fungsi dan kewenang an dari lembaga atau pejabat yang dirumuskan di dalamnya. Menurut Maria Farida Indrati dalam Agnes Fitriantica (2019), tidak semua lembaga negara atau pejabat tersebut mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan yang bersifat umum dan berlaku keluar sebagai peraturan perundang-undangan.

Konsep omnibus law akan mengembalikan kewenangan pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Selain menyoroti pemenuhan syarat formal UUCK, Putusan MK Putusan Nomor  91 / P U U -XVIII/2020 tersebut juga banyak menyoroti UU 12/2011 sebagaimana diubah UU15/2019. Dalam dua tahun perlu ada sinkronisasi antara UUCK dan UU PPP, sehingga status inkonstitusional bersyarat dapat diubah menjadi konstitusional mutlak. Jika status inkonstitusional bersyarat tidak mampu dikonversi menjadi konstitusional mutlak oleh pemerintah, sehingga status UUCK menjadi inkonstitusional mutlak, akan terjadi kekacauan hokum (chaos).

Mengapa batalnya UUCK maupun status inkonstitusional mutlak bukan menjadi pilihan? Jawabannya adalah akan terjadi ratusan persoalan hukum yang berdampak ganda pada masingmasing klaster dan sektor usaha yang diatur dalam UUCK.

Sebagaimana diketahui, UUCK telah mencabut ratusan perundangan mulai dari tingkat Undang-Undang (UU) hingga Peraturan Daerah (Perda). Demikian juga sebaliknya, UUCK melahirkan banyak lembaga negara maupun peraturan perundangan baru di berbagai tingkatan sebagai pedoman kinerja kementerian maupun masing masing sektor usaha.

Demikian juga,batalnya UUCK akan berdampak buruk bagi Indonesia di mata dunia internasional. Hal itu mengingat dalam berbagai forum internasional telah disampaikan bahwa omnibus law Cipta Kerja akan menjadi game changer bagi penataan hukum dan kemajuan perekonomian Indonesia. Termasuk perwujudan kepastian hukum yang banyak dikeluhkan oleh investor. 

*) Associate Professor bidang Legal Drafting.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN