Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas.

Wirawan B Ilyas.

Makna Hukum Pengungkapan Ketidakbenaran Pajak

Wirawan B Ilyas, Selasa, 3 Desember 2019 | 11:26 WIB

Persoalan pungutan pajak yang menjadi hak negara terus menuai diskusi dan menjadi kajian yang tidak pernah usai. Terlebih menjelang berakhirnya tahun 2019, upaya keras pemerintah menghadapi tantangan guna memenuhi target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun.

Ketika pajak menjadi unsur penerimaan dominan guna mengisi kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), topangan kesadaran wajib pajak menjadi harapan guna meraih sukses penerimaan pajak. Persoalan hokum tentu menjadi persoalan penting, selain soal faktor kemudahan administrasi serta pelayanan yang prima dalam konteks pungutan pajak, seperti yang berulang kali diingatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Permasalahan kesadaran hukum terkait kasus-kasus pajak, kerapkali penyelesaiannya belum sesuai hukum (UU) yang berlaku. Ketika suatu kasus terjadi, persoalan hukum mengenai unsur ‘pengungkapan ketidakbenaran’ tampaknya tidak sama dalam pemahamannya antara yang dipahami wajib pajak (WP) dengan yang dipahami fiskus (petugas pajak). Hal ini merupakan suatu problema yang harus ada penyelesaiannya dengan arif.

Dengan penyelesaian hukum yang arif, dunia usaha akan kondusif, tidak terganggu kelangsungan hidupnya (going concern).

Pengungkapan Ketidakbenaran

Kesadaran hukum menjadi penting untuk merealisasikan target penerimaan perpajakan. Tidak tertutup kemungkinan masih banyak wajib pajak belum benar dalam menyampaikan laporan pajaknya dalam SPT, seperti diatur Pasal 3 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 6/1983 yang diubah dengan UU No 28/2007 (UUKUP).

Jika terjadi perilaku demikian, UUKUP sudah memberi ruang pembetulan ataupun pengungkapan ketidakbenaran atas laporan yang telah disampaikan (Pasal 8 UUKUP). Itu berarti esensi atau prinsip self assessment dalam pungutan pajak menjadi cara yang dikehendaki oleh UUKUP.

Persoalan hukumnya adalah ketika wajib pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) atas dasar Pasal 43A UUKUP, kerap tidak tuntas karena perbedaan memaknai hukum yang ada. Beberapa kasus yang penulis amati, wajib pajak cenderung tidak paham soal pajak termasuk bukper, hingga beritikad menyelesaikan kasus hukumnya.

Misalnya, pada tahun 2017 PT Ali membeli barang dari PT Budi, PT Cici, dan PT Dedi. Atas transaksi jual beli diterbitkan Faktur Pajak dan pembayaran dilakukan tunai.

Kondisi transaksi dari PT Ali (pembeli) menimbulkan kelebihan pajak akibat faktur Pajak Masukan (PM) yang diperoleh dari penjual. Persoalan hukum timbul saat penjual (PT Dedi) dilakukan bukper dan diketahui ada keterkaitan dengan PT Ali (pembeli), yang menurut penyidik pajak, transaksi penjualan barang yang sudah terjadi sekitar 2 tahun lalu, mesti dibatalkan.

Kalau itu yang terjadi, maka konsekuensi hukumnya pasti akan berpengaruh pada nilai transaksi PT Ali (sebagai pembeli). Dengan kata lain, hak dan kewajiban hokum dari PT Ali mesti dikaji ulang dan bisa saja merugikan kepentingan hukum PT Ali. Begitulah logika hukumnya.

Sisi Hukum Jual Beli

Sudah diketahui bersama bahwa timbulnya objek pajak antara lain disebabkan transaksi jual beli secara keperdataan. Jual beli antara PT Ali dengan PT Dedi dalam hukum perdata merupakan perjanjian yang mengikat karena telah mencapai kata sepakat (Pasal 1320 KUHPerdata). Perjanjian tidak akan mengikat secara hukum jika ada paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) ataupun penipuan (bedrog).

Transaksi jual beli dalam UU PPN merupakan objek PPN. Si penjual wajib mengenakan (memungut) pajak 10% dari pembeli serta menyetorkannya ke negara. Lalu, pajak yang dibayar pembeli merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan (pengurang) dalam transaksi usahanya.

Ketika penyidik melakukan bukper pada penjual (PT Dedi) yang terindikasi pidana pajak, pertanyaannya, apakah UU mengatur supaya pembeli (PT Ali) juga ikut bertanggungjawab atas pajak yang belum dilunasi? Jawabannya, ya, karena norma Pasal 16F UUPPN No 42/2009 mengaturnya.

Tetapi, persoalan hukum lebih serius adalah apakah jual beli yang terjadi di tahun 2015 dapat dibatalkan penjual secara sepihak, akibat bukper oleh penyidik pajak kepada penjual (PT Dedi)? Ketika kepada pembeli juga dilakukan bukper, apakah akibat hukum dari pembatalan jual beli oleh penjual berdampak pada pembeli?

Tidak berlebihan jika penulis kemukakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kalau begitu, perjanjian tidak dapat ditarik, apalagi dibatalkan, kecuali dengan persetujuan kedua pihak (lihat Subekti, 1984, hal.139). Dalam amatan penulis, ketika pembeli (PT Ali) sudah memproses barang yang dibeli dan menjualnya kembali, bagaimana mungkin barang yang sudah dibeli dan diproses akan dikembalikan? Logika hukum yang dibangun untuk membatalkan jual beli, bertentangan menurut hukum.

Pertanggungjawaban renteng tidak mungkin dijalankan dan menjadi beban pembeli, terlebih jika pembeli dapat membuktikan sahnya transaksi (secara perdata) serta dokumen aliran uang kepada penjual.

Untuk itu penyidik mesti membuat terang tindak pidana, seandainya itu terjadi. Inilah esensi proses penegakan hukum pada negara hukum.

Solusi terbaik, menurut penulis adalah dengan mengkonfirmasi sekaligus memperhadapkan kedua pihak (penjual dan pembeli) atas status jual beli yang pernah dilakukan. Dengan cara itu, terang tidaknya suatu tindak pidana dapat diketahui secara pasti. Langkah hukum demikian lebih memperjelas perkara hukum jual beli secara perdata serta membuat terang pidana pajak (jika itu ada).

Lalu, bagaimana dengan makna ‘pengungkapan ketidakbenaran yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUKUP? Makna hukum pengungkapan ketidakbenaran merupakan cara memberikan kesempatan secara sukarela supaya wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dengan mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya, sekalipun wajib pajak sedang dilakukan bukper.

Pengungkapan tentunya dilakukan sesuai keadaan sebenarnya (Pasal 7 ayat 3 PP 74/2011), yakni sejumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan menurut pengungkapan wajib pajak. Jika itu telah dilakukan, bukper tidak akan ditindaklanjuti.

Makna hukum ‘pengungkapan ketidakbenaran’ sepatutnya berjalan apabila wajib pajak memang mengakui adanya ketidakbenaran secara hukum atas jual beli yang dilakukan. Namun, ketika wajib pajak sudah bertindak menurut hukum, tidak semestinya melakukan ‘pengungkapan ketidakbenaran’ seperti diatur dalam UUKUP, sebagai hukum formil yang wajib ditaati baik oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak.

Di samping itu, perlu dipahami bahwa hukum pajak mendahulukan dan mengutamakan aspek hukum administrasinya (Ultimum Remedium).

Simpulan

Dari uraian di atas, disimpulkan dua hal, pertama, transaksi perdata merupakan hubungan hukum yang menjadi kesepakatan kedua pihak yang mesti ditaati dan tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain yang membuatnya.

Kedua, makna hukum ‘pengungkapan ketidakbenaran’ pajak terkait kewajiban pajak yang mesti dipenuhi wajib pajak, memerlukan kejelasan hukum dari sisi keperdataannya terlebih dahulu. Dengan cara itu, hukum akan tetap menjadi panglima dalam kita menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Itulah makna dari sebuah Negara hukum.

Wirawan B. Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Akademisi, Alumnus Universitas Indonesia,

Jakarta

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA