Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Arista Atmadjati, Direktur Aiac Aviation Jakarta, Direktur Majalah Cargo Indonesia

Arista Atmadjati, Direktur Aiac Aviation Jakarta, Direktur Majalah Cargo Indonesia

Maskapai Nasional Mencari Harga Keseimbangan Baru

Arista Atmadjati, Rabu, 11 September 2019 | 11:28 WIB

Sepanjang Januari- Juni 2019 semua maskapai domestik di Indonesia, utamanya Garuda Indonesia, menghadapi ujian, hujatan, cacian yang sangat keras berkaitan dengan kebijakan tarif tiket yang dirasa sangat tinggi. Dengan hanya menjual single tariff selama enam bulan, semua pihak terkait teriak lantang, mulai masyarakat biasa, pengusaha hotel, travel agent tiket, dan pengelola bandarabandara menyalahkan pihak maskapai.

Padahal menelisik selama tiga tahun terakhir: 2015-2018, kinerja keuangan semua maskapai di Indonesia sebenarnya dalam kondisi rapor merah alias merugi. Bahkan dalam periode persaingan murni selama 15 tahun mulai tahun 2002 sampai 2018 ada 22 maskapai domestik yang telah bangkrut.

Kita sudah melihat kebangkrutan beberapa maskapai yang kesohor di Tanah Air, misal Merpati Airline, Batavia Air, Adam Air, dan Mandala Air. Hal itu akibat dari salah satunya adalah perang harga, jorjoran harga tiket promo murah.

Masyarakat suka dengan keadaan pada waktu itu. Masyarakat tidak peduli maskapai pada bangkrut. Demikian juga regulator seolah bersikap masa bodoh, dengan berkilah bahwa kondisi itu sebagai konsekuensi dari persaingan murni dan maskapai yang bangkrut dianggap tidak mampu bersaing di pasar.

Lalu, Januari 2019 semua maskapai di Indonesia seperti sepakat tidak mau mengulang peristiwa pahit masa lalu. Mulailah maskapai menjual single price, yang dimotori oleh Garuda Indonesia. Kebijakan itu diikuti oleh semua maskapai, termasuk maskapai bertarif murah (low-cost carrier/LCC). RBD revenue booking designator yang teorinya ada 12 sub class pricing di kelas ekonomi, secara drastis dipotong hanya menjadi 1 harga.

Strategi anti teori revenue management yang dipakai secara mendadak itu tentu membuat semua elemen berteriak. Regulator juga beraksi yang berlebihan. Saya catat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan tiga kali peraturan Menteri Perhubungan (permenhub) untuk mengatur tariff batas atas dan batas bawah, memaksa maskapai LCC memberikan diskon 50%.

Sampai-sampai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga ikut cawe-cawe, mengurusi tarif tiket pesawat. Kenapa ikut campur tangan? Ternyata harga tiket pesawat memicu tingkat inflasi secara nasional bulan Maret-April 2019. Hal inilah yang membuat menteri koordinator bidang perekonomian menjadi gusar dan ikut turut campur mengatur harga tiket pesawat.

Semua pihak seperti “kebakaran jenggot” dengan kebijakan tarif baru dari maskapai. Presiden, menteri perhubungan, menteri keuangan, menteri koordinator bidang maritim, menteri coordinator bidang perekonomian turun tangan membenahi gonjang-ganjing harga tiket maskapai domestik. Pembenahan benang kusut mulai diurai, mulai dari penurunan harga avtur oleh Pertamina atas instruksi Presiden, sampai dengan pembenahan tarif batas atas dan batas bawah oleh Menhub dan Menko Perekonomian.

Selain itu, pemberian pembebasan pajak penjualan (PPN), insentif pajak impor untuk spare parts, maintenance MRO (maitenance repair overhaul) oleh Menkeu.

Semua pihak menyadari bahwa alat moda transportasi udara saat ini memang sangat vital dalam menunjang pembangunan secara nasional. Lalu, apa dampaknya bagi maskapai? Pada kuartal I-2019, yang biasanya disebut periode low season, --kartu mati untuk maskapai--, Garuda Indonesia Januari-April 2019 ternyata bisa membukukan keuntungan sekitar Rp 275 miliar. Saya mendengar juga beberapa maskapai lain kelas medium service dan LCC juga mulai untung.

Nah, di sinilah semua pemangku kepentingan sebenarnya mulai diuntungkan: bisnis berjalan normal, pebisnis maskapai untung, supply seat tetap terjaga untuk masyarakat, serta iklim berusaha aviasi di Indonesia bisa berkembang baik di masa depannya. Memang selama enam bulan: Januari- Juni 2019, semua pihak dipaksa bersabar, menunggu harga keseimbangan baru bagi masyarakat dan maskapai.

Maskapai BUMN

Maskapai pelat merah atau badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia mempunyai fungsi yang khusus. Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Ciri-ciri BUMN, termasuk BUMN Penerbangan di Republik Indonesia adalah (i) penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah, (ii) pengawasan, baik secara hirarki maupun secara fungsional, dilakukan oleh pemerintah, (iii), dan kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.

Kemudian, (iv) pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dan (v) semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

Selain itu, keberadaannya untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara serta agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Ciri lainnya adalah melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat, dan merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.

Selain itu, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara, serta dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, maupun terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.

Dari aspek permodalan, modal BUMN seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Manfaat BUMN termasuk BUMN penerbangan di Indonesia adalah memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa. Kemudian, membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja, serta mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.

Manfaat lainnya, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditas ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non migas. Selain itu, menghimpun dana untuk mengisi kas negara, yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi BUMN termasuk BUMN penerbangan yang unik dan mulia di Indonesia adalah menjadi agent of development. Ini yang mesti ditekankan kepada regulator, parlemen pembuat Undang-Undang, bahwa hendaknya regulasi yang dibuat harus berpihak kepada kelangsungan kehidupan maskapai di Tanah Air. Hal itu mengingat fungsi bisnis penerbangan di Indonesia juga memainkan peranan sebagai agent of development dan alat pemersatu bangsa RI.

Kita harus segera belajar dari masa lalu bahwa banyak maskapai nasional kita sudah bertumbangan dalam satu dekade, termasuk maskapai BUMN pelat merah seperti Merpati Airlines. Bukankah itu sudah cukup menjadi pelajaran berharga bagi kita ke depannya agar tidak terulang lagi nasib tragis yang dialami operator Indonesia? Mari kita kedepankan rasa nasionalisme untuk menjadikan maskapai lokal menjadi raja di rumahnya sendiri.

Arista Atmadjati

Dosen mata kuliah ‘aviation’ Prodi Bisnis dan ilmu sosial di IULI (International University Liasion Indonesia), BSD Serpong

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA