Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang

Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang

Media Sosial dan Hoaks Terkait Corona

Paulus Mujiran, Sabtu, 4 April 2020 | 09:12 WIB

Penyebaran berita bohong alias hoaks terkait wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) marak di media sosial (medsos). Modusnya beragam, mulai dari menyebarkan informasi jumlah yang terinfeksi, nama pasien dalam pengawasan (PDP) dan nama orang dalam pemantauan (ODP), hingga menyebarluaskan identitas orang yang diduga terinfeksi atau meninggal karena Covid-19 melalui akun medsos. Tujuannya untuk membesar-besarkan masalah. Tak pelak penyebaran berita bohong ini memicu kepanikan. Maraknya penyebaran hoaks ini disebabkan kurangnya informasi yang benar perihal ancaman Covid-19.

Pada awalnya masyarakat mendapat informasi penyebaran virus corona yang simpang siur. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah jalan sendiri, kurang terbuka fakta bahwa ancaman Covid-19 sudah di depan mata. Karena informasi resmi tidak ada, masyarakat terlanjur percaya informasi medsos yang kerap kali disebarkan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun pada awalnya tidak menjelaskan dengan keahlian medisnya terkait ancaman Covid-19. Terawan mengatakan Covid-19 dapat dihadapi dengan berdoa.

Fakta itu buyar setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan terdapat 2 pasien positif Covid-19 yang ditulari warga negara Jepang. Sejak itu angkanya terus naik menyebar di hampir semua provinsi. Blunder komunikasi pun terjadi. Banyak kepala daerah mengumumkan sendiri warganya yang terinfeksi positif, PDP dan ODP. Medsos tak kalah gencar. Sebagai media mandiri dari dan oleh masyarakat, penyebaran informasi termasuk hoaks tidak terelakkan. Banyak berita, foto, kejadian bukan di Tanah Air bahkan berita lama ditayangkan kembali.

Bahkan informasi terkait sayur lodeh pagebluk (wabah) yang sebenarnya berita tahun 2015 kembali diunggah sehingga membuat orang berburu bahan sayuran 7 rupa di pasar. Juga di medsos ada informasi virus Covid-19 akan mati di wilayah tropis dengan suhu 37 derajat Celcius, jamu tradisional seperti jahe dan ramuan dapat mematikan virus, minum air hangat ditambah cuka dan garam dapat melarutkan virus, termasuk pemanasan wilayah Yogyakarta dan sekitarnya karena Kraton Yogyakarta sedang ada ritual pengusiran virus.

Penyebaran hoaks ini selain meresahkan juga memicu kepanikan masyarakat. Apalagi tidak semua masyarakat melek informasi terkait ancaman Covid-19. Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminto berarti berita bohong. Namun demikian, meski marak diperbincangkan publik, istilah hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Tanah Air. Namun, pasal 28 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 mengatur mengenai penyebaran berita bohong.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Pelanggaran pasal 28 ini dapat dikenakan sanksi di pasal 45 ayat 1 UU No 19 tahun 2016, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyaj Rp 12 miliar”.

Dalam UU ITE terdapat variasi aturan untuk menjerat pelaku penyebar berita bohong. Berita bohong terkait kesusilaan dapat dijerat dengan pidana berdasarkan pasal 27 ayat (1), jika bermuatan perjudian pasal 27 ayat (2), bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan pasal 27 ayat (3), sementara jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana pasal 27 ayat (4).

Pelaku penyebaran berita bohong juga dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 390 KUHP, “barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Oleh karena itu, literasi medsos sangat diperlukan. Bahwasanya, Covid-19 adalah ancaman serius semua orang tanpa kecuali. Gunakan medsos untuk upaya positif seperti upaya-upaya pencegahan, cara melindungi diri seperti cuci tangan, bukan untuk mewartakan informasi yang belum tentu benar. Manfaatkan medsos untuk saling memberi informasi yang benar, bukan membodohi publik apalagi manipulasi informasi untuk kepentingan jangka pendek.

Saring informasi yang akan disebarkan adalah langkah pencegahan yang efektif. Penyebaran hoaks menyebabkan kerugian karena kita lengah terhadap ancaman virus itu sendiri. Berita hoaks juga memicu kecemasan dan kepanikan yang menyebabkan turunnya imunitas seseorang sehingga rentan terinfeksi Covid-19. Secara hukum pelakunya pun dapat dijebloskan ke dalam tembok jeruji besi. Betapapun ancaman itu sudah di depan mata dan oleh karena itu marilah bertindak lebih bijak.

 

*) Pengamat sosial, Alumnus Pascasarjana Undip Semarang

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN