Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Analis Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia

Analis Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia

Melawan Kejahatan Keuangan

Senin, 26 Oktober 2020 | 22:38 WIB
Ign Yudia Sinartha *)

Dunia saat ini sedang berjibaku mengatasi dampak pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia. Pemerintah, swasta dan masyarakat bahu-membahu mengurangi penyebaran wabah dan menjaga agar gerbong ekonomi nasional tidak terperosok ke jurang krisis yang berkepanjangan.

Namun, di tengah upaya itu ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang coba memancing di air keruh dengan berbagai macam modus. Mereka tidak hanya mengeksploitasi kegalauan psikologis publik akibat di dera berbagai keterbatasan dan ketidakpastian, tapi juga me nunggangi tingginya rasa ke setiakawanan sosial untuk me ngeruk keuntungan finansial se cara tidak sah.

Contohnya, Polri bekerja sama dengan Interpol baru-baru ini berhasil membongkar kasus penipuan dalam transaksi penjualan ventilator dan monitor Covid-19 de ngan kerugian ditaksir Rp 58,83 miliar. Pelaku meretas email (business e-mail compromise) dan berpura-pura menjadi produsen ventilator dan monitor Covid-19. Ada juga pelaku kejahatan yang mengatasnamakan pegawai pemda yang menawarkan bantuan sosial.

Modus kejahatan melalui transaksi uang digital dan pengumpulan dana berkedok bantuan amal juga marak. Pada masa awal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) April 2020, Presiden The Financial Action Task Force (FATF) memberikan peringatan bagi anggotanya di seluruh dunia mengenai ancaman pelaku kejahatan yang memanfaatkan penyebaran Covid-19.

Penjahat berpotensi melancarkan aksi ke jahatan finansial dan penipuan melalui promosi dan penyelundupan obat dan alat kesehatan ti ruan, memasarkan paket investasi bodong, pengumpulan sum bangan untuk lembaga amal palsu dan berbagai skema untuk mengelabui masyarakat. Untuk itu, perlu langkah-langkah yang efektif dari berbagai pihak untuk memitigasi risiko tersebut.

Kolaborasi menjadi faktor penentu dalam mengatasinya. Otoritas, lembaga keuangan, aparat penegak hukum dan masyarakat ha rus waspada dan proaktif. Lantas, strategi apa yang dapat dilakukan? Model three lines of defence bisa menjadi alternatif jawabannya karena memberikan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif.

Dengan pendekatan ini masyarakat berada di garis pertama pertahanan karena menjadi pihak yang langsung terpapar risiko. Di garis selanjutnya adalah lembaga keuangan sebagai penyedia jasa. Terakhir adalah otoritas sebagai lembaga penga tur dan pengawas bersama aparat penegak hukum. Publik adalah garda terdepan karena menjadi sasaran uta ma para pelaku kejahatan.

Masyarakat dapat berperan me lalui kesediaan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap saat melakukan transaksi keuangan sebagai bagian dari penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Konsumen harus melindungi diri dengan lebih berhati-hati dalam mengakses tautan-tautan yang memberikan informasi tentang sumbangan bagi yayasan amal secara daring atau media sosial.

Masyarakat juga harus cerdas saat berpartisipasi dalam crowd funding, atau memberikan informasi pribadi untuk memperoleh bantuan sosial agar dana dan informasi yang diberikan tidak jatuh ke tangan pihak yang salah.

Selain itu, sejalan dengan pesatnya penggunaan instrument bayar non-tunai untuk mengurangi penyebaran virus, lembaga keuangan dan Penyedia Jasa

Sistem Pembayaran (PJSP) perlu memaksimalkan penggunaan teknologi. Adopsi teknologi harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan dan privasi nasabah. Ini diperlukan agar proses on boarding nasabah dan transaksi dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tak kalah penting adalah melakukan edukasi bagi konsumen mengenai tips bertransaksi yang aman.

Terakhir adalah otoritas dan aparat penegak hukum. Lembaga pengatur dan pengawas anta ra lain Pusat Pelaporan dan Ana lisi Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan harus me manfaatkan supervisory technology (suptech) agar fungsi pengawasan berjalan dengan lebih efisien.

Otoritas secara periodik bertukar informasi dengan in dus tri mengenai isuisu utama ke jahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan te ror isme, sehingga industri da pat melakukan langkah preventif.

Selain edukasi publik, otoritas perlu melaksanakan program capacity building secara berkesinambungan bagi lembaga keuang an dan PJSP guna meningkatkan pemahaman penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan perlindungan kon sumen.

Sementara itu, aparat penegak hukum dituntut melaku kan penegakan hukum secara mak simal agar memberi efek je ra dan mencegah kejahatan berulang. Kolaborasi antara masyarakat, lembaga keuangan dan PJSP, serta otoritas adalah faktor kunci kesuksesan dalam melawan ke jahatan keuangan di masa pan demi. Seluruh pemangku kepentingan harus memainkan perannya secara optimal dan berkontribusi positif dalam upaya menjaga integritas sistem keuangan guna menopang program pemulihan ekonomi nasional.

Pandemi dapat dijadikan momentum bagi otoritas khususnya PPATK yang berfungsi sebagai Financial Intelligence Unit untuk memperkuat rezim APU PPT di Indonesia dalam menghadapi derasnya arus digitalisasi.

*) Analis Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia. (Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN