Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Memacu Daya Saing SDM

Jumat, 8 April 2016 | 07:06 WIB
Oleh Bimo Joga Sasongko

Komisi IX DPR RI menyetujui alokasi dana APBN sebesar Rp 1,5 triliun yang diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalatas) Kementerian Ketenagakerjaan untuk membenahi Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Tanah Air.

 

Alokasi anggaran tersebut di atas dibuat setelah melihat hasil pemetaan Kemnaker terhadap 276 BLK milik pemerintah di seluruh Indonesia. Hasilnya sangat menyedihkan, karena dari jumlah itu, hanya ada 57 BLK yang kondisinya baik. Selebihnya 138 BLK sudah tak terurus dan sering vakum dari kegiatan pelatihan dan sebanyak 81 BLK kondisinya rusak parah sehingga praktis tidak bisa beroperasi lagi.

 

Karena itu, pembuatan roadmap yang tepat untuk optimalisasi dan modernisasi BLK sangat mendesak supaya peserta pelatihan bisa mencapai 1 juta orang per tahun dengan mutu pelatihan yang bagus dan tepat sasaran. Pemerindah daerah juga harus memberikan perhatian penuh pada upaya pembenahan BLK utamanya bagaimana untuk mendapatkan instruktur andal.

 

BLK harus dikelola oleh instruktur yang profesional sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang unggul di bidangnya masing-masing. Klasifikasi instruktur tersebut adalah menguasai bidang teknis, bahasa asing, serta budaya dan etos kerja negara lain. BLK harus diisi para instruktur yang relevan dengan bidang profesi baru yang kini sedang berkembang pesat di dunia saat ini.

 

Para instruktur teknis dan bahasa asing harus mampu mendidik lulusan sekolah menengah terhadap ragam profesi baru yang sangat menjanjikan di masa depan.

 

Audit Tenaga Kerja Asing

Saat ini, kondisi angkatan kerja nasional sangat memprihatinkan dan kurang berdaya saing secara global. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, kondisi angkatan kerja Indonesia yang berjumlah 122 juta orang, sekitar 90% di antaranya adalah lulusan SMA ke bawah. Sekitar 66-68% dari jumlah di atas hanya lulusan SD-SMP. Melihat kondisi posisi seperti itu, kita perlu segera memiliki strategi ketenagakerjaan yang tepat dan penuh kehati-hatian.

 

Antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah krisis ketenagakerjaan. Itu hanya mungkin dilakukan dengan cara modernisasi BLK. Dengan modernisasi, kita bisa mewujudkan tenaga kerja yang andal dan berkualitas,dan terciptanya agilitas industry  yang merupakan agenda pemerintah yang sangat mendesak pada saat ini. Guna mencegah krisis ketenagakerjaan kita memacu menjadikan industri nasional untuk bisa tumbuh rata-rata 6%.

 

Angka ini hanya bisa tercapai jika industri manufaktur nasional berhasil mewujudkan rantai pasokan yang efektif dan efisien, sehingga perusahaan bisa mewujudkan link dengan pasar, jaringan distribusi, proses pabrikan, dan system procurement dengan biaya yang lebih rendah. Agilitas industri bisa terwujud jika produktivitas tenaga kerja juga tinggi. Terwujudnya produktivitas yang tinggi bermula dari proses pelatihan tenaga kerja.

 

Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing kini mulai merambah berbagai sektor di negeri ini, dan sebaiknya perlu diambil langkah-langkah yang sistemik untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM atau tenaga kerja lokal lewat BLK.

 

Meningkatnya tenaga kerja asing seperti yang terjadi di perusahaan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harusnya mendorong pemerintah untuk segera memperketat aturan dan melakukan audit. Saatnya dua kementerian, yakni Kominfo dan Kemenaker melakukan audit tenaga asing di perusahaan TI. Kementerian juga harus menerapkan secara konsisten Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan aturan yang berlaku untuk tenaga asing dan lokal.

 

Sekadar catatan, SKKNI bidang Kominfo terdiri atas antara lain bidang operator komputer, bidang jaringan komputer dan sistem administrasi, bidang computer technical support, bidang jaringan telekomunikasi sub-bidang jasa multimedia, bidang keahlian kehumasan, bidang jaringan telekomunikasi sub-bidang teknisi telekomunikasi satelit, bidang auditor teknologi informasi, dan lainnya.

 

Para kepala daerah perlu dibantu konsultan pengembangan SDM unggul dan konsultan pendidikan internasional yang terpadu dengan entitas industri kelas dunia. Hal itu penting untuk merencanakan portofolio profesi yang harus dikembangkan di daerahnya. Ini agar ragam profesi kerja tidak ketinggalan jaman. Dengan demikian para pemuda lulusan sekolah menengah bisa meraih jenis-jenis profesi yang menjadi kebutuhan dunia dimasa depan.

 

Saatnya pemerintah memanfaatlkan sebaik-baiknya BLK guna mencetak SDM unggul yang memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar global. Materi latihan kerja di BLK mesti disesuaikan dengan perkembangan dunia. Ada baiknya kita mencontoh pada pengelolaan ketenagakerjaan di negara maju seperti Jerman, Prancis dan Amerika Serikat.

 

Di sana, latihan kerja mengarah kepada pembentukan wirausahawan sekaligus inovator. Menurut data statistik 30 persen dari total wirausahawan dan pelaku start-up usaha di Amerika Serikat berusia sekitar 30 tahun. Hal itu terwujud karena keberhasilan pemerintah dalam mengelola angkatan kerja dan memberikan infrastruktur ketenagakerjaan dengan metode dan standar BLK yang baik.

 

Modernisasi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan di BLK perlu segera diwujudkan. Begitu juga dengan anggaran BLK harus dicukupi. Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kompetensi para pengajar atau instruktur di BLK yang selama ini kurang mendapatkan pengayaan atau peningkatan kompetensi dan wawasan. Hal ini bisa diatasi dengan cara kerja sama dengan lembaga atau konsultan pendidikan international terpadu, untuk mengelola program pengiriman calon instruktur BLK untuk kuliah atau magang ke negara-negara maju.

 

Pihak konsultan membantu mencari tempat kuliah yang sesuai dengan visi dan misi BLK serta membantu menentukan wahana untuk mendalami langsung masalah aktual ketenagakerjaan dan aspek industri. Modernisasi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan di BLK perlu segera diwujudkan. Begitu juga dengan anggaran BLK harus tercukupi. Perlu terus didorong betapa pentingnya adalah tingkat kompetensi para pengajar atau instruktur di BLK yang selama ini kurang mendapatkan pengayaan atau peningkatan kompetensi dan wawasan.

 

Mencetak bermacam portofolio kompetensi yang unggul serta aspek pasar tenaga kerja di luar negeri hendaknya menjadi visi dan misi baru bagi BLK. Selain itu keberadaan BLK juga mampu melakukan revolusi mental bagi angkatan kerja Indonesia. Keberadaan BLK hendaknya terkait dengan aspek sosioteknologi bagi masyarakat. Ini harus dibarengi dengan proses transformasi dan audit teknologi atau auditek yang aktual dan relevan.

 

Proyek-proyek infrastruktur dalam skala besar seperti proyek ketenagalistrikan KA cepat, bendungan, bandara internasional dan proyek infrastruktur lainnya hendaknya menekankan aspek transformasi dan auditek yang bisa meningkatkan kualitas alih teknologi sekaligus memperluas lapangan kerja.

 

Saatnya kita melakukan auditek untuk proyek-proyek besar dan produk teknologi asing yang masuk ke Indonesia secara konsisten dan penuh totalitas. Hal itu untuk menjamin  keandalan dan nilai tambah dikemudian hari. Langkah tersebut juga dapat memperluas lapangan kerja, menumbuhkan industri local serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan sosial.

 

Auditek bisa mengoptimalkan SDM teknologi dan secara otomatis akan memperluas ragam profesionalitas. Ketentuan auditek hendaknya sesuai dengan misi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yakni bersifat technoware dari aspek teknologi perangkat keras dan lunaknya. Ini juga mencakup aspek infoware, orgaware, dan humanware. Betapa pentingnya peran auditek dalam meningkatkan daya saing SDM dan industri lokal. Ini karena fungsinya dapat mengidentifikasi posisi teknologi suatu industri.

 

Bimo Joga Sasongko, Presiden Direktur & CEO Euro Management Indonesia, dan Sekjen Pengurus Pusat IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie)

 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN