Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ardhienus

Ardhienus

Memacu Kredit Perbankan

Senin, 19 April 2021 | 10:29 WIB
Ardhienus *)

Likuiditas membanjiri industri perbankan Indonesia. Merujuk infografis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indikator yang menunjukkan kondisi likuiditas perbankan, yakni rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/ DPK) per 17 Maret 2021 menjulang tinggi dan berada pada level 34,67%.

Tingginya rasio AL/DPK terutama ditopang oleh melonjaknya pertumbuhan penghimpunan DPK yang pada posisi Februari 2021 telah mencapai 10,11% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 6.645,91 triliun.

Pada sisi lain, modal perbankan kita juga tercatat tinggi. Ini terlihat dari rasio permodalan (CAR) pada posisi yang sama me nembus angka 24,61%. Tidak hanya tinggi, struktur permodalan perbankan Indonesia juga kuat, tercermin dari dominasi mo dal inti yang mencapai 93,15% dari total modal yang tercatat Rp 1.437,61 triliun. Tinggi serta kuat nya struktur CAR bank itu menyiratkan perbankan Indonesia memiliki daya tahan yang kuat (resilien) dalam menghadapi berbagai gejolak (shocks).

Dengan bersandar pada dua data itu saja, maka sebetulnya tidak ada alasan bagi perbankan untuk tidak menggelontorkan kredit. Namun faktanya berbicara lain. Alih-alih berlari kencang, laju penyaluran kredit perbankan justru tidak bertenaga dan mengalami kontraksi.

Sebagai gambaran, per Februari 2021, penyaluran kredit tumbuh minus 2,15% (yoy) alias merosot dari Rp 5.538,15 triliun pada Februari tahun lalu menjadi Rp 5.419,14 triliun. Padahal kita tahu bahwa ekspansi penyaluran kredit amat dibutuhkan negara untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Apalagi, saat pendemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Maka dari itu, sebagai salah satu otoritas yang berkepentingan terhadap berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas, Bank Indonesia (BI) all out mengerahkan seluruh instrumen kebijakan, baik itu kebijakan moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran dalam bentuk bauran kebijakan (policy mix).

Semua langkah BI mendorong akselerasi penyaluran kredit tersebut sejatinya ditujukan untuk memengaruhi dua sisi sekaligus, yaitu sisi penawaran (supply side), dan permintaan (demand side).

Pada sisi penawaran, sejak tahun 2020, BI telah mengguyur likuiditas_ (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp 796,60 triliun atau mencapai 5,15% dari produk domestik bruto (PDB), yang terdiri atas Rp 726,57 triliun pada tahun 2020 dan sebesar Rp 70,03 triliun pada tahun 2021 (per 7 April 2021).

Kucuran likuiditas ini berasal dari ekspansi moneter sebesar Rp 641,60 triliun dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebanyak 300 bps, termasuk pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) insentif sebanyak 50 bps atau dalam nominal sebesar Rp 155 triliun.

Tak dapat dimungkiri bahwa kebijakan BI itu juga yang membuat likuiditas perbankan melonggar. Sementara dalam upaya mendorong permintaan kredit, BI melakukan beberapa hal.

Pertama, memangkas suku bunga rujukan atau BI-7DRR. Hingga saat ini BI telah menurunkan suku bunga rujukan sebanyak enam kali atau mencapai 150 bps, dari 5% pada awal 2020 menjadi 3,5% sejak Januari 2021, atau terendah dalam sejarah berdirinya negara Republik ini. Dengan diturunkannya suku bunga rujukan ini, diharapkan akan berdampak pada penurunan suku bunga simpanan yang pada gilirannya berimbas pada penurunan suku bunga kredit.

Kedua, memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah) dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan, serta memberlakukan kembali secara bertahap ketentuan disinsentif berupa Giro RIM/RIMS mulai Mei 2021.

Dengan adanya disinsentif ini diharapkan bank akan memacu penyaluran kredit lebih deras lagi kepada dunia usaha dan ekspor. Ketiga, merelaksasi kebijakan makroprudensial yakni rasio Loan To Value (LTV) paling tinggi 100% untuk semua jenis property baik rumah tapak, rumah susun, maupun ruko/rukan, bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden.

Sementara besaran uang muka atau Down Payment (DP) menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru. Ini berarti, perbankan telah diberi lampu hijau untuk menyalurkan kredit properti dan kendaraan bermotor tanpa harus mengenakan uang muka kepada masyarakat.

Tidak cukup dengan kebijakan mendorong penyaluran kredit, BI juga mengeluarkan serangkaian kebijakan yang ditujukan untuk membantu pengelolaan likuiditas perbankan. Beberapa kebijakan itu seperti peningkatan fleksibilitas Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dari 4% menjadi 6%, sehingga seluruh surat berharga negara (SBN) yang dialokasikan untuk pemenuhan PLM dapat direpokan seluruhnya ke BI.

Berikutnya, implementasi lelang Repo hingga tenor 12 bulan dan pelaksanaan lelang dilakukan secara harian, dan menambah frekuensi lelang FX swap menjadi setiap hari.

Kebijakan ini memberikan keyakinan kepada bank untuk tidak perlu khawatir bilamana ada kebutuhan likuiditas yang sangat mendesak.

Tentu saja agar efektif, serangkaian kebijakan akomodatif BI itu tetap membutuhkan prasyarat berupa keberhasilan penanganan pandemi Covid-19, sehingga mobilitas masyarakat kembali normal. Tanpa ada mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi sudah barang tentu akan terhambat.

Selain itu, pelaksanaan koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tetap harus dilakukan. Begitu pula dengan pelaku industri perbankan juga sudah saatnya mulai menaikkan risk appetite- nya dalam menggelontorkan kredit serta menurunkan suku bunganya lebih dalam.

Bila peran yang dimainkan setiap otoritas dan pelaku industri berjalan dengan baik dalam suatu orkestra yang menghasilkan harmoni yang indah, termasuk keberhasilan dalam penanganan wabah Covid-19 dan program vaksinasi, tidak mustahil pemulihan ekonomi Indonesia akan bergerak kencang.

*) Asisten Direktur di Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia. Tulisan adalah pendapat pribadi.
 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN