Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
*) Dekan FEB Universitas Teknologi Sumbawa **) Pendiri Komunitas Melek APBN

*) Dekan FEB Universitas Teknologi Sumbawa **) Pendiri Komunitas Melek APBN

Memaknai Ketimpangan Pembangunan Daerah

Sabtu, 28 November 2020 | 12:02 WIB
Muhammad Nurjihadi*) dan Akbar Dachlan**)

Sebagai salah satu negara paling beragam di dunia, ketimpangan wilayah terlihat di Indonesia sejak hari pertama berdirinya. Upaya untuk mengatasi persoalan ini telah dilakukan sejak era Orde Lama dengan menetapkan ideologi dan arah pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub secara spesifik dalam sila ke-lima Pancasila

Pada era Orde Baru, pemerintah menggunakan pendekatan sentralistis untuk mengakselerasi pembangunan nasional dengan prinsip trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Namun, pendekatan pembangunan sentralistis tersebut justru menyebabkan ketimpangan wilayah semakin melebar.

Kesadaran berbangsa mendorong kita untuk menerapkan otonomi daerah dalam mengelola ketimpangan yang menggunakan pendekatan baru yang bersifat bottom- up dan penguatan peran daerah melalui desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal.

Sudah lebih dari dua dekade konsep desentralisasi diterapkan di Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan. Dalam kadar tertentu, desentralisasi tersebut telah berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah, meski banyak indicator juga menunjukkan peningkatan indeks ketimpangan.

Talitha, dkk (2019) membuktikan bahwa praktik desentralisasi di Indonesia secara signifikan berhasil menurunkan ketimpangan wilayah. Kesimpulan serupa juga diungkap oleh Mokoginta (2018); Suwanan dan Sulistiani (2009), dan Aritenang dan Adiwan (2008) yang membuktikan bahwa desentralisasi menyebabkan daerah-daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya sehingga mendorong percepatan konvergensi pembangunan.

Namun demikian, banyak studi juga telah menunjukkan bahwa implementasi dari desentralisasi tersebut justru meningkatkan ketimpangan sebagaimana ditunjukkan oleh Hill (2014) yang menyimpulkan bahwa penurunan ketimpangan pembangunan di Indonesia lebih disebabkan oleh peningkatan akses ekonomi lokal terhadap ekonomi global, bukan disebabkan oleh desentralisasi fiskal maupun politik yang diterapkan rezim reformasi.

Selain itu, desentralisasi di Indonesia juga dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah meski berpengaruh signifikan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diungkap Badrudin dan Siregar (2015). Artinya, desentralisasi hanya memberi pengaruh positif terhadap indikator-indikator ekonomi makro, namun lemah korelasinya dengan peningkatan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pendapatan.

Dengan semua perdebatan dan argumen ilmiah tersebut, pemerintah terus mendorong dan memperkuat kapasitas otonomi daerah secara fiskal, terutama sejak ditetapkannya UU 6/2014 tentang Desa yang mengharuskan pemerintah untuk menggelontorkan dana transfer ke desa dengan nilai miliaran rupiah per desa per tahun.

Sejak tahun 2015, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami perkembangan yang cukup pesat, yakni meningkat 37,8% dari total nilai Rp 623,1 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 858,8 triliun pada tahun 2020. Transfer pemerintah untuk anggaran Dana Desa memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan sebagaimana ditunjukkan oleh studi yang dilakukan oleh Sofianto (2017); Azwardi dan Sukanto (2014); dan Firmansyah et al (2020)._

Meski terus menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan daerah, efektivitas pengelolaan dana desa masih perlu menjadi perhatian, terutama karena lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa dalam mengelola dana pembangunan tersebut. Aziz (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa penggunaan dana desa masih belum optimal karena kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana otonomi desa tersebut masih belum memadai.

Kesimpulan yang sama juga disampaikan oleh Atmojo et al (2017) yang melakukan studi efektivitas pengelolaan dana desa di Yogyakarta, serta Saputra et al (2016) yang meneliti tema yang sama di Bali.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa program pengalokasian dana transfer ke desa tersebut telah cukup berhasil menekan angka ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia. Namun masih menyisakan masalah mendasar, yaitu rendahnya kapasitas SDM di desa yang menjadi ujung tombak pengelolaan dana desa. Ketimpangan pembangunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan kapasitas SDM di masing-masing daerah.

Hal ini dapat dilihat dari nilai Human Development Index (HDI) setiap wilayah yang berbeda. Daerahdaerah di Pulau Jawa memiliki indeks pembangunan yang tinggi, bahkan sangat tinggi, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang nilainya masing-masing 80.76 dan 79.99 pada tahun 2019.

Sementara itu, wilayah luar Pulau Jawa memiliki angka HDI yang relatif rendah, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 68.14 dan Provinsi Papua yang hanya 60.84 (BPS, 2020). Ketimpangan kapasitas SDM ini memiliki pengaruh langsung terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah, sebagaimana dibuktikan oleh studi Kurniawan (2020) yang menyebut bahwa nilai HDI suatu daerah memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Artinya, tingkat kemiskinan menjadi rendah pada daerah yang memiliki HDI tinggi, vice versa

Dengan demikian, upaya pengurangan ketimpangan daerah di Indonesia ke depan perlu difokuskan pada program peningkatan kapasitas SDM sebagai penggerak pembangunan. Secara nasional, nilai HDI Indonesia pada 2019 berada pada level 71,92. Meski angka itu meningkat dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih lebih rendah disbanding angka HDI beberapa negara di Asean lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Filipina.

Penguatan kapasitas SDM ini dapat dilakukan terutama dengan menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Pemerintah perlu untuk mendorong dan menerapkan kebijakan-kebijakan afirmatif untuk menghadirkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi berkualitas di daerah agar lebih mudah di akses oleh masyarakat.

Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu untuk memperbanyak beasiswa pendidikan tinggi, baik untuk jenjang sarjana maupun pascasarjana kepada kelompok masyarakat yang ada di daerah, khususnya daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Hal itu sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kapasitas kolektif masyarakat di daerah yang pada gilirannya dapat mengatasi persoalan ketimpangan daerah di Indonesia.

*) Dekan FEB Universitas Teknologi Sumbawa

**) Pendiri Komunitas Melek APBN

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN