Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Alumnus Universitas Indonesia, Jakarta.

Wirawan B Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Alumnus Universitas Indonesia, Jakarta.

Memaknai Unrealized Loss dari Sisi Hukum

Jumat, 26 Februari 2021 | 20:45 WIB
Wirawan B Ilyas *)

Fenomena hukum terhadap BUMN pengelola dana publik yang diduga melanggar hukum, menjadi diskursus menarik untuk dikaji. Publik pun menunggu bagaimana hakim memutus kasus sesuai tujuan hukum karena hukum adalah panglima untuk memutus semua masalah hokum.

Pengelola dana publik merupakan seni bagaimana memperoleh keuntungan dengan ragam investasi yang ditawarkan serta derivasinya. Terlebih investasi d ija lankan dalam jangka waktu panjang.

Pada titik ini kepercayaan menjadi taruhan bagaimana untung rugi akan diperoleh pemilik dana. Menilai untung rugi, esensinya mesti dilihat pada dua sisi, sisi hu kum dan sisi akuntansi. Istilah unrealized loss (kerugian belum terealisasi) dalam kamus akuntansi kerap menjadi penilaian yang dapat berakibat pengelola dana publik dipersalahkan dalam kamus hukum.

Karenanya makna rugi (loss) harus jelas menurut hukum. Hal ini mengemuka dalam kasus hukum pada PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penulis tertarik untuk mengulasnya se cara luas, baik perspektif akuntansi maupun perspektif hukum (pidana).

Ketika bisnis (usaha) sedang ber jalan, kondisi untung atau rugi adalah hal biasa dalam dunia bisnis. Pada sisi akuntansi, makna rugi bermakna ganda, rugi nyata (realized loss) dan rugi semu (unrealized loss) yaitu rugi belum direalisasi. Kalau begitu, hukum mesti memisahkan dua makna itu, jika tidak, sangat berbahaya bagi bisnis.

Kerugian Semu dan Nyata

Ketika korporasi bicara laba rugi dalam bisnis, makna laba rugi tunduk pada ranah akuntan si sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bersifat universal sebagai bahasa bisnis. Laba rugi Akuntansi bersifat lentur, fleksibel dan dinamis. Karena akuntansi me ngikuti bisnis, bukan bisnis mengikuti akuntansi, yang didasarkan pada asumsi dan estimasi. Lalu, bagaimana hukum menilai kondisi rugi semu (unrealized loss)?

Ketika BUMN, misalnya di duga melanggar hukum, posisi kerugiannya harus jelas, apakah rugi nyata atau rugi semu. Hukum, khususnya pidana yang berjalan pada pijakan filosofisnya yang rigid, akan bicara fakta hokum alias yang nyata.

Konsep ‘nyata’ merupakan fakta hukum yang dimaknai sifat pasti yang dalam hukum dikatakan bernilai kepastian. Karenanya, konsep rugi (kerugian negara) dalam konteks pidana harus nyata alias riil. Sementara rugi semu pada kamus akuntansi, masih berbentuk catatan di atas kertas, belum nyata se cara hukum karena nyata terjadi.

Kalau begitu, pembuktian menu rut hukum harus yang nyata, bu kan yang semu. Artinya, accounting evidence dengan legal evidence tidak sama. Kamus akuntansi (SAK) based on business dan fleksibel, sedangkan hokum based on law (teks UU) yang rigid.

Seandainya PT ABC punya aset tanah senilai Rp 2 miliar dan punya saham PT Telkom yang diper dagangkan di Bursa Efek Indonesi senilai Rp 1 miliar, tercatat di neraca per 31-12-2019. Karena kondisi tertentu, harga pasar tanah turun menjadi Rp 1,5 miliar dan nilai saham turun menjadi Rp 900 juta pada tanggal neraca 31 Desember 2019 maka nilai pasar total aset PT ABC tercatat berku rang Rp 600 juta.

Kerugian PT ABC disebut unrealized loss (rugi semu) karena belum nyata terjadi. Keadaan berbeda jika tanah dijual senilai Rp 1,5 miliar, maka betul terjadi kerugian Rp 500 juta karena niat menjual serta transaksi jual tanah (perbuatan hukum) sudah terjadi.

Dalam konteks itu, kerugian BUMN harus dipisahkan antara yang bersifat unrealized loss dan realized loss. Unrealized loss pada saham yang terdapat pada instrument investasi yang diperdagangkan di bursa efek, catatan aset terlihat pada har ga saham yang setiap saat kondisinya naik turun. Jika kondisi harga turun, catatan akuntansi menunjukkan penurunan nilai aset alias rugi yang belum direalisasi.

Persoalan hukumnya, apakah rugi semu dan rugi nyata sudah di katakan melanggar hukum? Sekalipun rugi nyata telah terjadi, hukum tidak dapat menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum. Kerugian bukan karena melanggarhukum tetapi akibat kondisi tertentu (kondisi hukum pasar). Rugi nyata pun adalah hal biasa dalam bisnis, terlebih jika korporasi butuh dana segar.

Hukum tidak bisa menilai rugi kor porasi (BUMN) melulu dimaknai kerugian negara. Sepanjang konsep business judgment rule dijalankan direksi, rugi tidak berarti negatif dan dinilai merugikan ne gara. Itulah yang terjadi pada kasus Karen Agustiawan, mantan Dirut Pertamina, yang sudah diputus lepas MA.

Menilai rugi dari sisi hukum harus dilakukan dengan sifat kehati- hatian supaya pelaku bisnis di semua BUMN tidak ‘terpenjara’. Hukum bisnis adalah hokum yang menilai bisnis dalam kurun waktu panjang. Kerugian tahun ini boleh jadi dapat memberi laba pa da kurun sepuluh tahun ke depan, sepanjang telah dilakukan perhitungan matang berupa Risk Assessment.

Itulah sebabnya, konstruksi dan substansi hukum mesti dipahami untuk kepastian hukumnya. Kecepatan bisnis kerap tidak di ikuti dengan kondisi hukum yang me madai. Karenanya, diperlukan sikap arif menilai konsep kerugian dari sisi akuntansi dan sisi hukum, terutama aspek pidana, agar kerancuan tidak terjadi pada implementasi bisnis yang dijalankan. Apalagi tekad pemerintah untuk melakukan percepatan roda ekonomi ke depan.

Konteks rugi pada sisi pajak, misalnya, hukum pajak sudah me mahaminya. Terminologi ‘laba akuntansi’ (dalam praktik disebut ‘laba komersial’) terlebih da hulu dilakukan penyesuaian menjadi ‘laba fiskal’ sesuai norma Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 dari UU PPh No 36/2008, termasuk ‘rugi komersial’ menjadi ‘rugi fis kal’. Jadi, ke duanya berjalan beriringan. Begitulah (pajak) ditegakkan. Hal ini sudah berjalan dan dipahami baik di level Ditjen Pajak, Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.

Penilaian Hukum

Ketika beberapa BUMN terkena kasus hukum, boleh jadi hukum menilai telah terjadi perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian negara. Pada titik ini, menurut penulis, peran sentral ada pada komisaris, seperti dinyatakan Pasal 64 UU PT No 40/2007.

Ketika pengawasan eksternal menjadi cara yang dijalankan, itu berarti pengawasan internal dengan perangkatnya tidak berjalan. Betapa sangat disayangkan jika hukum sudah mengatur supaya bisnis berjalan pada rel sesuai UU PT maupun UU BUMN, namun praktik yang berjalan, pen jatuhan pidana yang terjadi.

Publik pun menjadi kecewa dan ini perlu mendapat perhatian bersama, khususnya Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau begitu, penilaian hokum terhadap korporasi BUMN maupun korporasi swasta, perlu dilakukan penilaian hukum atas pola pengawasan internalnya.

Mengapa? Indonesia butuh bisnis yang cepat dan terus berkembang di se gala sektor usaha. Investasi besar- besaran amat kita butuhkan supaya ekonomi tumbuh, agar ke makmuran yang diamanatkan konstitusi dapat diwujudkan.

Karenanya, hukum adalah tolok ukur penilaian bagi kepentingan bisnis. Penilaian hokum mesti dijalankan pada konteks ke pentingan bisnis, tidak konteks penegakan hukum semata.

Penegakan hukum pada penilaian hendak menghukum, mesti dubah dengan pola penilaian hokum untuk kepentingan bisnis belaka. Perlu renungan, kajian dan pemahaman mendalam makna hokum untuk pembangunan.

Konsep keseimbangan dan kon sep maksimalisasi yang dinarasikan Charles Himawan (FHUI, 1991), menarik untuk dicermati. Penilaian hukum adalah penilaian keseimbangan sekaligus maksimalisasi menilai bisnis yang dijalankan dengan cara benar untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan bisnis itu semata.

Walaupun pemerintah sudah me ngeluarkan UU Cipta Kerja dan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) tetapi jika memak nai hukum (bisnis) tidak dilakukan secara cermat, maka berbagai hambatan dalam memacu roda ekonomi tetap akan terjadi. Hal ini tentu tidak kita kehendaki.

*) Akuntan Forensik, Advokat, Senior Partner TIMES LAW FIRM, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi UNIKA Atma Jaya Jakarta.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN