Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ryan Kiryanto

Ryan Kiryanto

Membaca Peringatan Dini IMF

Ryan Kiryanto, Senin, 13 Mei 2019 | 09:09 WIB

Pada April 2019 lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengirim peringatan dini kepada dunia. Menurut IMF, ekspansi global berlanjut, namun dengan kecepatan yang melambat disbanding pada Oktober 2018. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan turun dari 3,6% pada 2018 menjadi 3,3% pada 2019, sebelum akhirnya kembali melanjutkan momentum positif menjadi 3,6% pada 2020.

Pertumbuhan ekonomi global masih berlanjut, namun dengan bayang-bayang risiko yang mengintai. Tensi perdagangan, ketidakpastian kebijakan, ketegangan geopolitik, tingginya tingkat utang, dan pengetatan sektor keuangan merupakan risiko-risiko yang harus diwaspadai. 

Beberapa negara maju terkena dampak termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris hingga zona Euro. Ekonomi Inggris diperkirakan tumbuh 1,2% pada 2019 atau menyusut 0,3% dari perkiraan IMF pada Januari 2019.

Pertumbuhan pada 2020 juga telah direvisi lebih rendah. Revisi khususnya ditandai untuk beberapa negara maju seperti Jerman dan Italia, yang diyakini sudah dalam periode resesi. IMF juga meramalkan kinerja yang lebih lemah di Amerika Latin, serta di Timur Tengah serta Afrika Utara.

Untuk ekonomi Tiongkok terdapat revisi kecil, di mana tahun ini sedikit lebih tinggi akan tetapi tidak untuk tahun selanjutnya. Perlambatan ekonomi Negeri Tirai Bambu yang dimulai pada awal dekade ini diperkirakan akan berlanjut. Maka, untuk menjaga ekspansi ekonomi global berlanjut, IMF akan melanjutkan upaya memitigasi risiko, memperkuat ketahanan dan jika diperlukan menerbitkan kebijakan jangka pendek untuk mempertahankan pertumbuhan.

Kebijakan fiskal dibangun sebagai buffer saat dibutuhkan, fleksibel dan growthfriendly. IMF juga menekankan urgensi bank-bank sentral memastikan inflasi yang terkendali sesuai ekspektasinya. Kebijakan-kebijakan bank sentral dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Tepat jika IMF akan terus memantau langkahlangkah bank sentral di seluruh dunia, termasuk perangkat makroprudensialnya, untuk mencegah kerentanan di sektor keuangan dan munculnya risiko yang mengancam stabilitas keuangan.

Di mata IMF, penting bagi semua negara untuk menciptakan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan yang tepat, dan daya tahan sistem moneter internasional yang baik untuk menstabilkan nilai mata uang, berkontribusi pada pertumbuhan dan investasi yang kuat dan berkesinambungan.

Manajemen Utang yang Kredibel

Salah satu isu sensitif yang diekspos IMF adalah utang. Disebutkan perekonomian global sangat rentan terhadap krisis utang. Tingginya tingkat utang dunia usaha dan pemerintah dinilai bisa mengancam pertumbuhan dan memperburuk ekonomi global.

Catatan utang perusahaan AS yang makin meninggi dinilai bisa mengubah penguatan ekonomi Negara itu menjadi sebuah kegagalan. Relasi-relasi yang berisiko antara bank dan pemerintah di zona euro juga menimbulkan ancaman krisis utang negara. Ini menyerupai risiko yang tengah dihadapi Italia, di mana utang pemerintah semakin naik sementara sektor perbankannya kian melemah.

Di sisi lain, utang pemerintah, dunia usaha, dan rumah tangga di Tiongkok juga dinilai berisiko terhadap mesin pertumbuhan global ini. Maklum, Tiongkok adalah salah satu pemain besar perekonomian dunia setelah AS, Jerman dan Jepang. Menurut IMF, kerentanan ini semakin meningkat di negaranegara maju dan berkembang. Risiko utang ini makin menambah tensi risiko global karena terkait juga dengan risiko perang dagang AS-Tiongkok yang berlarutlarut dan solusi Brexit yang tanpa kesepakatan.

Selain meningkatkan risiko krisis, beban utang yang besar juga akan mempersulit pemerintah dan bank sentral masing-masing negara untuk melawan resesi ketika krisis dimulai. Hal seperti ini menimbulkan dilema bagi para pengambil kebijakan yang berusaha untuk melawan ekonomi global yang melambat.

Pemerintah yang memiliki porsi utang besar kemungkinan akan dihadapkan pada kesulitan dalam mengakselerasi pertumbuhan, mengingat terbatasnya ruang untuk meminjam lebih banyak, juga menahan pemerintah melakukan pemotongan pajak yang signifikan di tengah meningkatnya pengeluaran.

Bank-bank sentral diperkirakan juga akan mengalami kesulitan. Sebab, jika menaikkan suku bunga acuan dalam upaya untuk menghentikan kenaikan utang lebih lanjut, hal itu berisiko meningkatkan biaya untuk dunia usaha dan mereka yang berutang. Jika ini sampai terjadi dan berlanjut, berpotensi memicu krisis ekonomi.

Tantangan ini ditunjukkan pada akhir 2018 lalu ketika kenaikan suku bunga AS (sebesar 100 basis poin) menyebabkan investor panik dan pasar saham jatuh. The Fed kemudian mengambil tindakan dengan menghentikan kenaikan suku bunga dan berupaya meyakinkan para investor, menyebabkan pembalikan sentiment ke arah positif.

Sementara di zona euro, IMF menyebutkan bahwa pemerintah yang terlilit utang besar harus segera memperkuat keuangan mereka secara bertahap. Perbankan juga harus memperkuat neracanya dan dihalangi supaya tidak memegang obligasi negara tingkat tinggi yang berbahaya.

Respons Indonesia

Dikabarkan bahwa Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyambut baik rencana IMF menyusun kerangka kerja kebijakan terintegrasi yang merupakan wujud respons IMF terhadap masukan dari berbagai Negara berkembang, terutama Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank) 2019 di Washington DC, Amerika Serikat, pada 11-13 April 2019 silam. Komunike IMF di atas sejalan dengan aspirasi Indonesia yang memang sudah sejak lama menyuarakan mengenai pentingnya bauran kebijakan terutama bagi small open economy dalam menghadapi volatilitas perekonomian global.

Masukan itu secara konsisten dikemukakan Indonesia di tengah saran kebijakan IMF dalam menghadapi volatilitas global yang cenderung mengedepankan pendekatan instrument tradisional, seperti suku bunga dan nilai tukar.

Langkah IMF menyusun kerangka kerja kebijakan terintegrasi tersebut adalah sebuah kemajuan yang merupakan perkembangan baik bagi Indonesia dan Negara-negara small open economy lainnya.

Terkait dengan utang, sejauh ini masih dalam koridor aman kendati posisi utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami peningkatan, di mana hingga Februari 2019 menjadi US$ 388,7 miliar atau setara Rp 5.388 triliun (kurs Rp 13.862 per dolar AS).

ULN tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 193,8 miliar serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 194,9 miliar. Posisi ULN tersebut bertambah US$ 4,8 miliar dibandingkan posisi akhir periode sebelumnya, karena neto transaksi penarikan ULN. Meskipun posisi utang tersebut masih terkendali, namun tetap harus dipahami bahwa meningkatnya ULN akan berpengaruh kepada kemampuan Indonesia dalam membayar utang ke depannya.

Manajemen ULN yang prudent, berorientasi produktif dan terukur menjadi kunci utama mencegah terjadinya bubble economic. Penjagaan rasio utang terhadap total produk domestik bruto (PDB) pada kisaran 30% harus terus dipertahankan untuk mempertahankan level kepercayaan publik sehingga pelaku pasar tidak akan “menghukum” melalui jalur pasar keuangan. Nilai tukar rupiah berpeluang menguat dan stabil serta capital inflows di investasi portofolio juga meningkat sehingga bisa memperkuat neraca pembayaran Indonesia.

Resep IMF ke berbagai Negara dengan menyarankan untuk menggunakan kebijakan makroprudensial guna mengendalikan ledakan utang menarik untuk dicermati. Alih-alih menaikkan suku bunga acuan sebagaimana terapi konvensional yang selama ini diterapkan oleh berbagai bank sentral, maka kebijakan makroprudensial menjadi instrument kebijakan alternatif yang mulai banyak diadopsi, termasuk bank sentral Indonesia.

Bauran kebijakan (kombinasi kebijakan suku bunga acuan dan kebijakan makroprudensial) yang dalam berbagai kesempatan dirilis oleh BI dinilai efektif dalam meredam gejolak ekonomi, menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Buktinya, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, inflasi juga terkelola dengan baik pada level ekspektasi (3,5% plus minus 1), dan aktivitas intermediasi oleh sektor perbankan masih berlanjut menuju level double digit tahun ini. Kebijakan moneter yang ahead the curve yang selama ini diterapkan oleh BI dengan disiplin tinggi menjadi policy guidance yang kredibel dan mampu menenangkan pasar.

Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom BNI

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN