Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas.

Wirawan B Ilyas.

Membaca Teks Pajak Saat Pandemi Covid-19

Wirawan B. Ilyas, Jumat, 3 April 2020 | 10:25 WIB

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi akhir Desember 2019 yang bermula di Wuhan, Tiongkok dan terjadi di Indonesia pada awal Maret 2020, sesungguhnya layak menjadi perenungan betapa kita mesti memaksakan diri melakukan evaluasi atas kondisi yang tidak diinginkan.

Problem kehidupan masyarakat menjadi sulit. Pedagang keliling, jasa gojek, aktivitas penggunaan transportasi umum mesti dikurangi, supaya pandemi corona tidak semakin meluas yang bisa membawa dampak kesusahan lebih besar bagi masyarakat.

Langkah cepat Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 2020 untuk melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penanganan pandemi corona, sangat tepat dilakukan. Untuk mengatasi pemburukan ekonomi, pemerintah menyediakan tambahan anggaran belanja dan pembiayaan anggaran dalam APBN 2020. Nilainya mencapai Rp 405,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 75 triliun digunakan untuk intervensi penanggulangan Covid-19. Anggaran ini antara lain digunakan untuk memberikan insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi andalan utama pendanaan pemerintah menangani persoalan virus corona. Dengan demikian, membaca APBN adalah membaca pajak karena dana terbesar APBN berasal dari pajak. Membaca APBN adalah membaca teks pajak yang bersifat lentur dan lincah.

 

Membaca Teks Pajak

Membaca teks pajak adalah membaca keadilan, baik keadilan dalam pungutan pajak maupun penggunaan pajak itu sendiri. Mengapa harus pajak yang digunakan? Karena komponen APBN dari yang bukan pajak maupun hibah, hanya menjadi pelengkap semata.

Dengan begitu, membaca teks pajak adalah membaca kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Teks pajak adalah juga teks yang bicara kemandirian negara sekaligus teks bekerjanya hukum di masyarakat dalam makna solidaritas sosial. Itulah fungsi dari kelenturan teks pajak.

Seperti dikatakan Leon Duguit (filsuf Prancis, 1859-1928), solidaritas sosial adalah hukum yang dapat membangkitkan dua rasa. Yang pertama, rasa keharusan sosial (sentiment de la socialite). Kedua, rasa keadilan (sentiment de la justice).

Rasa keharusan sosial tampil dalam keyakinan bersama memenuhi kebutuhan bersama. Sedangkan rasa keadilan menunjuk kepekaan membagi beban dan imbalan yang proporsional. Kalau begitu, teks pajak mesti dibaca pada dua rasa dimaksud.

Dalam keyakinan penulis, terbitnya Inpres 4 tahun 2020 adalah kepekaan membagi beban sekaligus keadilan dalam makna membaca teks pajak yang lentur dan lincah. Berpikir dengan akal sehat seperti itu memberi harapan bahwa pandemi corona dapat segera tertangani.

Persoalan besaran nilai Rp 75 triliun ataupun ratusan triliun tidak bisa dimaknai sebagai nilai nominal semata. Nilai nominal adalah nilai yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Hakikinya, nilai kepekaan dan keadilan adalah nilai yang benar yang mesti dibaca kita semua.

 

Penjaga Kesejahteraan

Ketika Presiden bertindak hati-hati dan cermat menangani pandemi corona, sikap publik seakan terbelah dua, yang satu menilai lambat dan yang satu lagi menilai tepat. Begitulah ruang demokrasi yang kita pahami.

Persoalan menjadi serius jika dikaji dengan cermat dalam konteks tugas negara. Sejarah mencatat dua tugas negara, pertama, negara sebagai penjaga malam (the night-watchman state atau nachtwächterstaat) dengan peran minimalis. Negara tidak ikut campur terlalu jauh memastikan berjalannya ekonomi dan hal lain secara adil.

Kedua, negara kesejahteraan (welfare state). Menjaga kesejahteraan adalah poin penting yang ditekankan konstitusi kita. Negara mesti mengambil peran secara tepat menjaga dan melindungi kepentingan masyarakatnya. Begitulah hukum yang mendasari langkah Presiden dalam bertindak.

Bahkan hukum sebagai karya sosial yang digagas Leon Duguit, menghendaki Presiden mengambil langkah tepat dan menjadi titik sentral menciptakan mekanisme integrasi ketimbang sub sistem politik, ekonomi maupun budaya yang digagas Parson.

Inpres Nomor 4 tahun 2020 adalah hukum untuk tujuan menjaga kesejahteraan. Hadirnya negara memerangi pandemi corona adalah hukum untuk menjaga kesejahteraan. Rakyat kalangan bawah mesti dilindungi negara dalam bingkai hukum.

Kontrol negara di tangan Presiden diyakini pastinya mendapat dukungan penuh jika kesejahteraan menjadi tujuan utamanya. Karena hal itulah yang diimpikan pendiri bangsa (founding father) sejak negara ini didirikan. Itulah teks kesejahteraan yang menjadi cita-cita bersama.

Ketika teks hukum (juga teks hukum pajak) yang bertujuan sama dijalankan untuk menciptakan integrasi, menata keserasian dan gerak sinergis tanpa saling bertabrakan, keseluruhannya adalah teks yang mesti dapat dibaca dengan benar.

Era modern saat ini merupakan era yang tidak bisa ditutupi dengan tindakan sekadar mencari popularitas. Era keterbukaan adalah era membaca teks dengan kejujuran yang dibarengi dengan tindakan nyata.

Menjaga kesejahteraan adalah teks besar yang tidak bias dilepaskan dengan sumber dana bernama “pajak”. Dengan begitu, membaca teks pajak saat pandemi corona, menjadi tema menciptakan ruang keharusan sosial dan keadilan.

Uraian di atas hendak memberi dua ruang untuk perenungan bersama. Pertama, ruang batin untuk tetap membaca teks pajak dengan cermat dan benar. Kedua, ruang tindakan untuk memerangi pandemi corona dengan sikap pemenuhan pajak dengan benar.

 

*) Advokat, Akuntan Publik, Dosen Prodi Magister Akuntansi Universitas Katolik Atmajaya, Alumnus Universitas Indonesia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN