Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Hamdi Hassyarbaini

Hamdi Hassyarbaini

Membongkar Modus Operandi Mafia Pooling Saham

Hamdi Hassyarbaini *), Jumat, 21 Februari 2020 | 11:43 WIB

Rasanya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa di setiap pasar pasti ada Bandar atau mafianya, tak terkecuali pasar modal. Di pasar modal juga ada bandar atau mafia, yang beroperasi mulai saat perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik di pasar perdana melalui proses penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), sampai saat saham tersebut diperdagangkan di bursa efek atau pasar sekunder. Untuk membedakan, saya menggunakan istilah mafia pooling untuk mereka yang beroperasi di pasar perdana dan bandar saham untuk mereka yang beroperasi di pasar sekunder.

Namun, satu pihak juga bisa berperan ganda, menjadi mafia pooling di pasar perdana dan sekaligus menjadi bandar saham di pasar sekunder. Saya sudah membahas tentang bandar saham pada artikel yang berjudul Memahami Modus Operandi Bandar Saham yang dimuat di harian ini pada tanggal 21 Januari 2020.

Pada artikel ini saya akan membahas tentang modus operandi mafia pooling saham.

Apa Itu Mafia Pooling?

Sebelum membahas mafia pooling, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pooling. Istilah pooling digunakan dalam penjatahan saham saat IPO. Penjatahan saham hasil IPO bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penjatahan pasti atau fixed allotment dan penjatahan terpusat atau pooling allotment.

Mengacu pada Peraturan No IX.A.7, penjatahan pasti adalah mekanisme penjatahan efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pemesanan dalam formulir pemesanan efek.

Sementara penjatahan terpusat adalah mekanisme penjatahan efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan efek (pooling) dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan dalam peraturan tersebut bahwa, dalam hal setelah dilakukan alokasi untuk penjatahan pasti terdapat sisa efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan harus mengikuti ketentuan yaitu secara proporsional untuk efek yang tidak dicatatkan di bursa efek atau dengan cara diundi untuk efek yang dicatatkan di bursa efek. Namun, mungkin karena pertimbangan praktis, metode yang lazim dilakukan oleh para manajer penjatahan adalah dengan melakukan alokasi secara proporsional, termasuk untuk efek yang dicatatkan di bursa.

Mafia pooling adalah satu atau sekelompok orang yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan sebanyak-banyaknya saham hasil penjatahan pooling.

Bagaimana Modus Operandinya?

Anda yang mengikuti perjalanan pasar modal Indonesia sejak awal tahun 90-an khususnya sejak Bursa Efek Indonesia (dulu Bursa Efek Jakarta) diswastanisasi pada tahun 1992, tentu pernah menyaksikan pemandangan di mana ratusan orang berbondong-bondong datang untuk ikut mengantre membeli saham IPO.

Apakah orang-orang itu benar- benar investor? Sebagian mungkin iya, tetapi sebagian besar merupakan “joki” atau orang-orang bayaran mafia pooling yang dipinjam KTP-nya untuk didaftarkan sebagai pemesan saham IPO.

Kenapa mafia pooling harus meminjam KTP orang lain? Tentu saja supaya bisa memperoleh saham sebanyak-banyaknya karena alokasi hasil penjatahan pooling pada waktu itu dilakukan berdasarkan KTP. Semakin banyak KTP yang berhasil dikumpulkan, semakin banyak saham yang diperoleh oleh mafia pooling, dan semakin besar keuntungan yang akan mereka dapatkan pada saat menjual saham tersebut di pasar sekunder.

Walaupun saat ini alokasi saham hasil penjatahan pooling tidak lagi berdasarkan KTP, bukan berarti praktek mafia pooling tidak lagi ada. Bahkan dengan dimungkinkannya alokasi hasil penjatahan pooling secara proporsional, praktek mafia pooling makin dimudahkan.

Bagaimana modus operandinya? Dalam menjalankan aksinya, mafia pooling biasanya bekerjasama dengan oknum penjamin emisi efek (PEE) dan oknum biro administrasi efek (BAE). Oknum PEE bertugas menginformasikan IPO yang dinilai bagus kepada mafia pooling, sementara oknum BAE bertugas menginformasikan realisasi pemesanan yang masuk untuk penjatahan terpusat.

Dengan mengetahui informasi jumlah pemesanan pooling yang masuk, mafia pooling bisa mengukur seberapa besar dana yang harus disediakan untuk melakukan pemesanan atau istilah pasarnya melakukan “pengeboman” supaya pada saat alokasi bisa memperoleh saham sebanyak-banyaknya. Mafia pooling biasanya menyasar saham-saham yang penjatahan terpusatnya sangat kecil dan bersifat pasti, misalnya maksium 1% dari nilai IPO. IPO ini lazim dikenal sebagai IPO strategic atau sebagian pelaku pasar malah menyebutnya IPO “bohongan”, karena hanya dikuasai segelintir investor saja.

Ada dua alasan kenapa mafia pooling menyasar saham-saham seperti itu. Pertama, karena saham yang disediakan untuk investor ritel melalui penjatahan terpusat hanya sedikit, maka mafia pooling tidak memerlukan dana besar untuk bisa jadi mayoritas di penjatahan terpusat.

Kedua, mereka beranggapan dan beberapa memang terbukti, karena saham IPO dikuasai mayoritas oleh investor strategic, maka harga saham tersebut akan naik tajam saat diperdagangkan di bursa karena harga dikendalikan (baca: dinaikkan) oleh investor strategic. Mafia pooling tinggal menikmati kenaikan harga yang telah diatur oleh investor strategic, yang adakalnya bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat harga perdananya.

Setelah keuntungan dirasa cukup signifikan, mafia pooling segera menjual sahamnya dan mencari IPO berikutnya, tentu saja berdasarkan informasi dari oknum PEE. Sebaliknya, mafia pooling tidak berminat dengan saham-saham IPO yang penjatahan terpusatnya besar apalagi terbuka, misalnya minimum 1% dari nilai IPO.

Alasannya, mereka kesulitan menghitung dana yang harus dikeluarkan untuk bisa melakukan “pengeboman” dan juga tidak yakin investor strategic bisa mengendalikan (baca: menaikkan) harga apabila porsi saham pooling lebih besar.

Di samping itu, mafia pooling sendiri juga tidak yakin bisa mengendalikan harga karena kepemilikan saham tersebar ke banyak pihak. Bagaimana mafia pooling bisa melakukan penguasaan atas saham hasil penjatahan pooling?

Mereka pertama-tama mencari informasi kepada oknum BAE mengenai jumlah pemesanan yang masuk untuk penjatahan terpusat. Berbekal informasi tersebut, mereka melakukan “pengeboman” dengan memasukkan pemesanan beberapa kali lipat dari pemesanan yang telah masuk. Karena alokasi dilakukan secara proprosional, maka mereka akan memperoleh saham paling banyak.

Sebagai contoh, satu perusahaan melakukan penawaran umum sebanyak 5 miliar saham seharga Rp 100 per saham dengan alokasi 99% untuk penjatahan pasti dan maksimum 1% untuk penjatahan terpusat.

Dengan demikian untuk penjatahan terpusat hanya tersedia 50 juta saham atau senilai Rp 5 miliar. Berdasarkan bocoran informasi dari oknum BAE, pesanan yang masuk untuk penjatahan terpusat baru Rp 1 miliar.

Mengetahui hal ini mafia pooling melakukan “pengeboman” dengan memasukkan pesanan senilai Rp 5 miliar. Dengan demikian, mafia pooling akan mendapat jatah 41,67 juta saham atau 5/6 dari 50 juta saham, dan sisanya untuk investor lainnya.

Bahkan, untuk memperoleh saham dalam jumlah yang jauh lebih banyak, mafia pooling bisa memasukkan pemesanan sampai senilai Rp 50 miliar, sehingga akan memperoleh sebanyak 49,02 juta saham atau 50/51 dari 50 juta saham, sementara investor lainnya hanya mendapat 980 ribu saham.

Tidak heran, akibat ulah mafia pooling, investor ritel sulit mendapatkan saham IPO. Padahal tujuan IPO sesungguhnya adalah mengikutsertakan sebanyak mungkin investor ritel dalam kepemilikan saham.

Bagaimana Memberantas Mafia Pooling?

Memberantas mafia pooling bisa jadi bukan pekerjaan mudah, karena yang namanya mafia pasti selalu bisa menemukan cara baru untuk mencapai tujuannya. Hal yang dapat dilakukan hanya mempersempit ruang gerak mereka.

Salah satu cara adalah melalui penerapan electronic book building seperti yang saat ini sedang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self Regulatory Organizations (BEI-KPEI-KSEI) dengan nama Sistem Penawaran Umum Elektronik (SPUE) Di dalam draf peraturan terkait SPUE, terdapat beberapa perubahan yang sangat mendasar, antara lain keharusan memiliki single investor identification (SID), rekening dana nasabah (RDN), dan sub rekening efek (SRE) bagi pemodal yang bukan kelembagaan, diaturnya secara khusus alokasi untuk penjatahan terpusat ritel (pemesanan sampai dengan Rp 100 juta), ditetapkannya oleh OJK alokasi untuk penjatahan terpusat dan penjatahan terpusat ritel, serta keharusan melakukan penyesuaian alokasi untuk penjatahan pasti dalam hal terdapat kelebihan pemesanan untuk penjatahan terpusat.

Dengan beberapa perubahan mendasar itu diharapkan makin mempersempit peluang terjadinya kongkalikong antara oknum BAE dan PEE dengan mafia pooling. Dengan kata lain, rencana penerapan SPUE ini sejalan dengan semangat IPO yaitu memperbesar partisipasi publik dalam kepemilikan saham.

*) Penulis adalah Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI periode 2015-2018.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN