Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pertumbuhan Kredit Bank

Pertumbuhan Kredit Bank

Menakar Buah Penipisan Giro Wajib Minimum

Paul Sutaryono *), Kamis, 23 Januari 2020 | 12:00 WIB

Untuk memperderas kucuran kredit, Bank Indonesia (BI) telah menipiskan giro wajib minimum (GWM) rupiah untuk bank umum konvensional dan bank syariah sebesar 50 basis poin (bps) sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4%. Aturan ini berlaku efektif 2 Januari 2020. Mampukah penipisan GWM menggenjot kredit perbankan?

GWM merupakan dana minimum yang wajib dipelihara bank yang jumlahnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Intinya, GWM adalah salah satu alat kebijakan moneter yang bisa memengaruhi ekonomi, pinjaman, dan suku bunga suatu negara. Alhasil, GWM dapat naik dan turun untuk mengendalikan moneter suatu negara. Ketika GWM naik, itu bertujuan untuk menyerap likuiditas di industri perbankan. Sebaliknya, tatkala GWM turun, itu bertujuan untuk memberikan pelonggaran likuiditas perbankan sehingga mampu menggenjot penyaluran kredit.

Bagaimana GMW negara lain? Sebut saja beberapa. GWM Hungaria 1%, Malaysia 3%, Polandia 3,5%, India 4%, Sri Lanka 5%, Rusia 8%, Kroasia 12%, Tiongkok 13%, Irak 15%, Filipina 15%, Turki 16%, Brasil 21%, Nigeria 22,5%, dan Moldova 42,5%. Tetapi beberapa negara maju tidak menerapkan GWM, misalnya Australia, Selandia Baru, dan Swedia.

 

Faktor Kunci Keberhasilan

Lagi-lagi, mampukah penipisan GWM meningkatkan kredit perbankan? Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang harus dipenuhi agar kredit perbankan makin deras?

Pertama, menurut BI, penipisan GWM itu akan memberikan efek pelonggaran likuiditas perbankan sekitar Rp 25 triliun. Karena kebijakan moneter itu telah dilakukan dua kali, Juli dan November 2019, maka pelonggaran likuiditas menjadi sekitar Rp 50 triliun bagi perbankan. Dengan demikian, penyaluran kredit amat diharapkan makin tinggi hingga akhir 2019 dan tentu saja pada 2020.

Kedua, namun ingat bahwa kenaikan penyaluran kredit juga tergantung pada permintaan (demand) kredit oleh sektor riil. Penurunan GWM dapat dipandang sebagai penawaran (supply) untuk mendorong kenaikan penyaluran kredit.

Demikian pula ketika BI melakukan penurunan suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate (BI-7DRRR) masing-masing 25 bps pada Juli, Agustus, September dan Oktober 2019 menjadi 5%. Sudah barang tentu, suku bunga deposito kemudian diharapkan segera menipis karena biaya dana (cost of fund) sudah turun. Ujungnya, penurunan suku bunga deposito akan menyetrum suku bunga kredit untuk ikut turun.

Sama juga manakala BI melakukan relaksasi loan to value (LTV) atau finance to value (FTV) yang meliputi kredit atau pembiayaan properti 5%, uang muka untuk kendaraan bermotor 5-10% dan tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing 5%. Sekali lagi, berbagai upaya bank sentral itu merupakan penawaran untuk mengerek kredit perbankan.

Ketiga, jika likuiditas mulai mengendor, diharapkan rasio kredit terhadap simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) (loan to deposit ratio/LDR) akan lebih rendah dari sekarang. Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang terbit akhir Desember 2019 menunjukkan LDR mengalami kenaikan sedikit dari 93,71% per Oktober 2018 menjadi 93,96% per Oktober 2019.

Rasio itu telah melewati ambang batas LDR 78-92%. Itu berarti bank semakin mengalami likuiditas yang ketat hingga Oktober 2019, padahal BI sudah menurunkan GWM 50 bps pada Juni 2019 yang efektif berlaku 1 Juli 2019.

Keempat, sayangnya ketika permintaan kredit tetap jalan di tempat, tentu saja bank akan menyelamatkan kelonggaran likuiditas tersebut supaya tak menjadi dana menganggur (idle fund). Bagaimana kiatnya? Likuiditas itu diparkir pada surat berharga.

SPI mencatat bahwa penempatan bank pada surat berharga (securities) ternyata naik 4,25% dari Rp 1.018,57 triliun per Oktober 2018 menjadi Rp 1.061,90 triliun per Oktober 2019. Jumlah itu terdiri atas Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang naik 113,59% dari Rp 39,59 triliun menjadi Rp 84,56 triliun dan Obligasi yang juga naik 11,13% dari Rp 672,65 triliun menjadi Rp 747,54 triliun.

Sebaliknya, penempatan pada Surat Perbendaharaan Negara (SBN) turun 44,09% dari Rp 73,83 triliun menjadi Rp 41,28 triliun dan Surat Berharga Lainnya turun 18,92% dari sebear Rp 232,51 triliun menjadi Rp 188,52 triliun.

Kelima, tetapi bank juga perlu mencari pelbagai cara untuk mengerek penyaluran kredit. Katakanlah, bank papan atas melakukan penetrasi ke pasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekalipun itu bukan binis inti (core business) mereka, kecuali Bank BRI.

Harap senantiasa ingat bahwa segmen UMKM tetap akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional ketika ancaman resesi menjadi kenyataan yang semakin mengental dewasa ini. Mengapa? Karena sebagian besar segmen itu tidak memiliki exposure bisnis dalam valuta asing (valas).

Keenam, oleh karena itu, selain kebijakan moneter harus ada pula kebijakan fiskal seperti pemangkasan pajak untuk usaha (bisnis) sebagai insentif pajak bagi sektor riil. Hal itu dapat dilakukan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law terkait perpajakan.

Kini ada aneka UU Perpajakan seperti UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN & PPnBM). Dengan bahasa lebih bening, perlu deregulasi perpajakan sehingga memberikan insentif atau stimulus kepada pelaku bisnis untuk semua segmen. Itu semua merupakan langkah strategis untuk menyuburkan kredit perbankan.

Ketujuh, tak berhenti di situ, pemerintah pun harus tiada henti mengucurkan belanja pembangunan (government spending). Hal itu sungguh merupakan stimulus yang manjur untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang terus berlanjut pada periode pemerintahan Joko Widodo akan menjadi tumpuan kenaikan kredit sektor berikut.

Langkah pembangunan itu akan mendongkrak kredit ke sektor listrik, gas dan air dan sektor konstruksi serta sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi. Namun bank harap terus meningkatkan kewaspadaan lantaran rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) secara tahunan (year on year/yoy) kini kian membengkak dari 2,65% per Oktober 2018 menjadi 2,73% per Oktober 2019. NPL secara bulanan (month to month/mtm) mengalami kenaikan dari 2,66% per September 2019 menjadi 2,73% per Oktober 2019.

Kedelapan, harus diakui bahwa pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden dan legislatif serta kepala daerah (bupati, walikota dan gubernur) secara serentak dan langsung telah berlangsung dengan aman dan damai. Hal itu merupakan angin segar bagi sektor bisnis.

Sebagai pengetahuan, dalam perhitungan risiko negara (country risk), risiko politik memberi kontribusi 50% dibandingkan dengan risiko keuangan dan risiko ekonomi yang masing-masing “hanya” separuhnya atau 25%. Data itu menegaskan bahwa potensi risiko politik Indonesia telah melandai. Saat ini, risiko negara Indonesia berada pada risiko sedang (moderate country risk). Artinya, Indonesia menjadi tempat investasi yang aman. Dengan bahasa lebih lugas, hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur bagi sektor riil untuk meningkatkan kapasitas produksi pada 2020.

Dengan aneka faktor kunci keberhasilan demikian, kredit perbankan amat diharapkan dapat kian tinggi. Roda sektor riil pun kian kencang berlari. Sungguh!

 

*) Staf Ahli Pusat Studi BUMN, Pengamat Perbankan & Mantan Assistant Vice President BNI

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA