Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Tri Haryanto, Peneliti, BKF Kemenkeu

Joko Tri Haryanto, Peneliti, BKF Kemenkeu

Mencegah Republik Semakin Mekar

Joko Tri Haryanto, Kamis, 12 September 2019 | 10:30 WIB

Tak terasa 18 tahun sudah perjalanan desentralisasi fiskal era reformasi. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan makna pentingnya kembali kepada prinsip awal desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Meski mendapat apresiasi, desentralisasi fiskal masih menyisakan beberapa persoalan. Kemandirian daerah yang masih terhambat, maraknya korupsi penyelenggara pemerintahan plus beban belanja birokrasi di daerah yang terus meningkat, mau tak mau wajib untuk segera dicarikan solusinya.

Di dalam Rancangan APBN 2020, sedianya pemerintah memiliki beberapa hal baru dan strategis demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing. Salah satunya juga terkait dengan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) berupa penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada dua bidang, yaitu sosial dan transportasi laut.

Selain itu, diupayakan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa serta penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam besaran keseluruhan, alokasi TKD 2020 mencapai Rp 784,95 triliun, sementara Dana Desa (DD) berkisar Rp 72,0 triliun. Pos terbesar masih diberikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 430,1 triliun, kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 116,1 triliun dan Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur serta Dana Keistimewaan mencapai Rp 22,7 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi menjadi Fisik sekitar Rp 72,2 triliun dan Non-Fisik di kisaran Rp 130,6 triliun dengan tambahan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Rp 15 triliun. Sebagai tambahan informasi, sejak 2017 kenaikan alokasi TKD dan DD sudah melampaui besaran dana belanja pemerintah pusat yang dikelola melalui Kementerian/Lembaga (K/L).

Hal ini memang ditempuh oleh pemerintah sebagai konsekuensi nyata dari komitmen menjalankan praktik desentralisasi fiskal sepenuhnya di Indonesia, sekaligus memenuhi prinsip money follow function dan bertransformasi menjadi money follows programs. Sayangnya, beberapa pihak justru menilai dewasa ini terjadi kecenderungan daerah makin bergantung kepada pemerintah pusat. Laporan beberapa lembaga independen menyebutkan rata-rata persentase kemandirian daerah di Indonesia tak lebih dari 15-20%.

Persentase tersebut juga diartikan masih besarnya kebergantungan daerah terhadap dana pemerintah pusat, hingga mencapai 80-85%. Dengan pola persentase belanja birokrasi daerah yang rata-rata di atas 50%, ruang gerak pembangunan infrastruktur di daerah memang relatif kecil.

Laju pemekaran daerah dan desa menjadi catatan lain yang juga perlu dicermati bersama. Ada anekdot yang menyebutkan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia justru dekat dengan konotasi pemekaran luas wilayah, hal yang tidak dijumpai di kasus negara-negara lain seperti India, Tiongkok, Jerman, dan Rusia.

Sebagai upaya menekan laju pemekaran, selain memperpanjang kebijakan moratorium, pemerintah juga senantiasa menaikkan level persyaratan. Perlu diingat bahwa opsi pemekaran sejatinya digunakan sebagai cara terbaik mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperpendek rentang birokrasi.

Sayangnya dari hasil evaluasi beberapa lembaga independen, pemekaran daerah yang marak terjadi justru bertransformasi bak gurita yang mengancam eksistensi negara. Sebagian besar opini public menyatakan bahwa pemekaran daerah belum mampu menyejahterakan masyarakat. Janji-janji manis usulan pemekaran ternyata sekadar basa-basi demi kepentingan birokrasi semata. Hasil studi beberapa lembaga internasional pun menyebutkan bahwa ada persepsi yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi pemekaran. Akibatnya banyak daerah baru hasil pemekaran justru tidak efektif dalam menggerakkan perekonomiannya. In-efektivitas penggunaan dana juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak optimal, selain tidak tersedianya tenaga layanan publik dalam kapasitas yang memadai.

Padahal dari sisi APBN, pemekaran daerah jelas menimbulkan beban, khususnya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah. Pemekaran daerah selama ini difasilitasi melalui skema DAK prasarana pemerintah yang akan digunakan sebagai modal awal pembangunan berbagai instansi vertikal di daerah seperti BPS, Kepolisian, Militer, Peradilan, dan Agama.

Secara regulasi, aturan mengenai pemekaran daerah itu sendiri dijelaskan dalam pasal Pembentukan Daerah. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah. Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Meski menjadi satu pembahasan, pemekaran justru sering digaungkan, sementara opsi penghapusan serta penggabungan daerah yang dianggap tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah justru sering dilupakan.

Dengan segala kelengkapan regulasi yang sudah ada, mekanisme audit kelayakan daerah otonom baru, tampaknya menjadi kunci utama kebijakan. Jika memang hasil audit menemukan adanya ketidaklayakan daerah otonom baru, seyogianya mandat pasal yang mengatur tentang pembubaran atau penggabungan daerah harus ditegakkan sebagaimana mestinya.

Begitupula sebaliknya. Jangan sampai ketidakberesan mekanisme audit tersebut justru menyebabkan Republik akan terus mekar dan membesar. Karena hal ini nantinya secara lambat namun pasti akan menciptakan ’bom waktu’ yang berdampak signifikan ke berbagai persoalan lainnya.

Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF, Kemenkeu (Pendapat pribadi tidak mencerminkan institusi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN