Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sigit Setiawan

Sigit Setiawan

Mendongkrak Pasar Obligasi Korporasi

Sigit Setiawan dan Gandy Setiawan *), Kamis, 27 Februari 2020 | 20:28 WIB

Pengalaman kelam saat krisis tahun 1998 mendatangkan beberapa hikmah. Salah satu hikmah yang terpenting adalah perlunya membatasi diri dalam keinginan berutang melalui pinjaman berdenominasi dolar AS, begitu pula dalam mata uang asing lainnya. Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi pemerintah, namun berlaku pula bagi korporasi.

Ketergantungan yang terlalu besar dan tidak terkendali korporasi terhadap pinjaman utang dalam mata uang asing, telah turut andil menyebabkan rentannya sektor finansial dan perekonomian Indonesia. Terlebih lagi bila praktik maturity mismatch, praktik melakukan pinjaman yang tidak sehat terjadi. Maksud meminjam untuk proyek jangka panjang, namun didanai oleh pinjaman utang jangka pendek.

Oleh karena itu, selain pinjaman bank dan penerbitan saham, surat utang atau obligasi dalam rupiah berpotensi menjadi alternatif sumber pembiayaan yang penting bagi korporasi di Indonesia,. Melalui obligasi korporasi, perusahaan dapat meminjam dana dari publik dengan masa pinjaman sesuai dengan kebutuhan, dipadankan dengan lama proyek. Dengan demikian, perusahaan akan terlindungi dari risiko maturity mismatch.

Apabila dilihat secara keseluruhan, sebenarnya pasar domestik obligasi Indonesia hingga kini terus berkembang. Dalam periode lima tahun (2014-2018), nilai penerbitan obligasinya meningkat 177%, dari Rp 3.005 triliun ke Rp 5.336 triliun. Artinya, secara pukul rata tiap tahunnya naik 36%. Sayangnya, bila dibandingkan di kawasan regional Asean dan mitra Asean di Asean+3 (yaitu Jepang, Korea, dan Tiongkok), ukuran pasar obligasi Indonesia masih relatif kecil.

Diukur secara relatif terhadap ukuran ekonominya, nilai kapitalisasi obligasi domestik Indonesia kini mencapai 21% produk domestik bruto (PDB). Nilai ini besarnya sama dengan Vietnam. Sedangkan dibandingkan negara-negara Asean lainnya, Indonesia sudah tertinggal: Malaysia (106%), Thailand (78%), Filipina (28%), dan Singapura (27%). Terlebih lagi dibandingkan negara-negara Asean+3 yang memiliki perekonomian lebih maju, posisi Indonesia tertinggal jauh: Jepang (252%), Korea (111%), dan Tiongkok (93%).

Nah, salah satu strategi untuk meningkatkan ukuran pasar obligasi Indonesia secara signifikan adalah dengan mendongkrak pasar obligasi korporasi. Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), nilai kapitalisasi obligasi pemerintah telah mencapai Rp 5.008 triliun (2018). Sedangkan nilai obligasi korporasi baru Rp 328 miliar (2018).

Artinya, ukuran pasar obligasi korporasi saat ini baru 6% dari total pasar obligasi Indonesia. Bandingkan dengan obligasi pemerintah, yang angkanya mencapai 94% dari total pasar obligasi domestik.

Apabila dirata-ratakan, dalam kurun waktu lima tahun dari 2014 hingga 2018, obligasi korporasi tumbuh 12% per tahun. Tidak jauh berbeda dengan obligasi pemerintah yang tumbuh rata-rata 11% per tahunnya.

Diperlukan upaya ekstra untuk mendongkrak pasar obligasi korporasi agar tumbuh cepat mengejar pasar obligasi pemerintah. Malaysia sebagai contoh, menurut data AsiaBondsOnline ADB, nilai kapitalisasi pasar obligasi korporasinya telah mencapai RM 707 miliar (2019) atau setara dengan Rp 2.359 triliun. Nilainya sanggup mendekati pasar obligasi pemerintah yang mencapai RM 786 miliar (2019) atau setara dengan Rp 2.622 triliun.

Bila nilai penerbitan obligasi korporasi Indonesia dapat didorong, seperti halnya Malaysia, meningkat setara obligasi pemerintah, nilai kapitalisasi obligasi domestik Indonesia bisa terkerek naik. Ukuran pasar obligasi domestik Indonesia bisa melompat tinggi mencapai 40% PDB, bahkan lebih.

Untuk dapat mendongkrak pasar obligasi korporasi Indonesia, perlu ditelisik faktor-faktor penyebab lambatnya perkembangan pasar obligasi korporasi Indonesia. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab masih kecilnya andil obligasi korporasi.

Pertama adalah proses penerbitan obligasi dipandang lebih rumit dibandingkan proses meminjam dana dari bank. Karena biaya proses keduanya relatif sama, perusahaan akan memilih cara yang lebih mudah, yakni meminjam dari bank.

Kedua, tidak semua perusahaan Indonesia dapat menerbitkan obligasi. Hanya perusahaan yang telah memperoleh peringkat investasi yang dapat menjual obligasi. Perusahaan di Indonesia yang memperoleh peringkat investasi untuk obligasi, terbatas jumlahnya, itupun kebanyakan dari sektor finansial dan perbankan. Jumlah korporasi emiten obligasi perlu ditingkatkan, selain itu tidak hanya berasal dari sektor finansial dan perbankan.

Selanjutnya ketiga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman banyak perusahaan Indonesia terkait proses penerbitan obligasi. Edukasi dari regulator sangat diperlukan untuk mengatasinya.

Keempat, bila ingin mengumpulkan dana investor publik dari pasar modal –termasuk melalui obligasi--, perusahaan dipersyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang diminta ke publik. Bila meminjam ke bank, perusahaan hanya perlu membuka informasi secara terbatas kepada bank. Tidak semua perusahaan bersedia mengungkapkan informasi miliknya ke publik.

Keenam, infrastruktur hukum dan prediktabilitas hasil peradilan belum memadai. Upaya penyamaan persepsi antara regulator, otoritas, dan para hakim yang telah berjalan selama ini perlu terus ditingkatkan efektivitasnya, agar semakin mempersempit gap prediktabilitas putusan peradilan.

Ketujuh, ukuran investor institusi di Indonesia masih kecil, sehingga perluasan dan pendalaman finansial tetap perlu terus ditingkatkan. Kedelapan, keuangan Islam –termasuk di dalamnya obligasi sukuk-- belum optimal dan perlu dikembangkan lebih lanjut.

Kesembilan, Indonesia belum memiliki pasar sekunder untuk transaksi obligasi (termasuk obligasi syariah atau sukuk). Saat ini, obligasi korporasi yang telah diterbitkan, masih diperdagangkan di luar bursa (over the counter market). Bursa Efek Indonesia sendiri masih mempersiapkan masuknya keseluruhan transaksi obligasi dan sukuk ke dalam platform perdagangan elektroniknya. Targetnya, platform tersebut sudah dapat berjalan mulai April 2020.

Ke depan, diperlukan semakin banyak inovasi kebijakan untuk mendongkrak pengembangan pasar obligasi korporasi Indonesia. Salah satu contoh inovasi kebijakan yang pernah diterbitkan adalah penawaran umum berkelanjutan. Melalui regulasi ini, OJK memberikan fleksibilitas kepada emiten obligasi untuk menerbitkan obligasi dalam jangka waktu tertentu. Emiten dapat menawarkan obligasinya secara bertahap, dengan menimbang-nimbang timing yang tepat.

Upaya-upaya berkelanjutan pun perlu terus dilakukan dalam memperbaiki tata kelola perusahaan dan rangka bangun pasar modal – khususnya pasar obligasi korporasi Indonesia. Hikmah yang dapat dipetik dari pengalaman kelam 1998 dulu, terus berdendang mengingatkan pentingnya terus memperbaiki diri.

Oleh sebab itu, stabilitas dan ketahanan sektor finansial Indonesia dan kawasan perlu terus dibangun dan diperkuat. Akses perusahaan terhadap padanan sumber finansial yang tepat, perlu semakin digali dan digairahkan. Inovasi kebijakan lainnya perlu disusun guna mendorong lebih banyak perusahaan di Indonesia untuk dapat mengakses pasar obligasi.

Pendirian lembaga nasional penjamin obligasi korporasi dapat menjadi inovasi kebijakan berikutnya. Lembaga ini akan memfasilitasi penjaminan penerbitan obligasi perusahaan-perusahaan nasional yang sehat, namun belum dapat menjangkau pasar obligasi, untuk dapat mengakses sumber dana dari pasar obligasi domestik.

Tahap selanjutnya, bila emiten obligasi tersebut ingin menembus pasar kawasan Asean dan Asean+3, lembaga ini akan mengarahkan emiten untuk dapat menikmati fasilitas penjaminan oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF). CGIF merupakan lembaga regional penjamin obligasi yang dibentuk oleh negara-negara Asean+3 (10 negara Asean plus Jepang, Tiongkok, dan Korea) dalam kerangka Asian Bond Markets Initiative (ABMI).

Dengan keberadaan lembaga nasional penjamin obligasi korporasi, diharapkan jumlah korporasi yang menjadi emiten obligasi akan dapat secara lebih signifikan ditingkatkan. Dengan demikian, ke depannya penerbitan obligasi korporasi di Indonesia akan berkembang semakin semarak, dan demikian pula halnya keseluruhan pasar obligasi Indonesia.

*) Kedua penulis adalah Peneliti Madya dan Analis Kebijakan Madya- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Tulisan merupakan pendapat pribadi, dan tidak mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN