Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Agus Sugiarto, Advisor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agus Sugiarto, Advisor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mendorong Intermediasi, Menjaga Pertumbuhan

Senin, 22 Februari 2021 | 14:04 WIB
Agus Sugiarto *)

Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu yang lalu telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07% (year on year / yoy). Pencapaian pertumbuhan ekonomi negatif tersebut memang tidak terhindarkan lagi, mengingat selama tiga triwulan terakhir di tahun 2020 ekonomi kita mengalami kontraksi terus menerus.

Walaupun pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi, tandatanda ke arah pemulihan dan perbaikan sudah mulai terlihat. Terbukti pada triwulan II-2020, ekonomi kita mengalami kontraksi 5,32% (yoy), pada triwulan III-2020 turun menjadi minus 3,49% (yoy) dan semakin turun lagi menjadi 2,19% (yoy) pada triwulan IV-2020.

Terlihat di sini bahwa pertumbuhan ekonomi telah memperlihatkan tren perbaikan yang semakin nyata, sehingga pada triwulan I-2021 kita berharap dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang positif.

Untuk itulah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, diperlukan berbagai kebijakan makro ekonomi yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga mampu menggerakkan kembali roda ekonomi ke jalur yang lebih cepat. Salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah peran dari industri jasa keuangan, khususnya dalam membiayai pelaku usaha di sektor riil.

Tanpa adanya dukungan pembiayaan dari industri jasa keuangan, rasanya sulit sekali pelaku usaha dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar. Oleh karena itu, industri jasa keuangan memiliki peran yang sa ngat penting dan strategis dalam mengalirkan likuiditas, guna mendukung pembiayaan bagi para pelaku usaha di sektor riil, baik itu korporasi besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Seretnya Intermediasi

Selama pandemi Covid-199 berlangsung, intermediasi pembiayaan baik dari perbankan maupun lembaga pembiayaan nonbank mengalami penurunan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Selama tahun 2020, kredit perbankan mengalami pertumbuhan minus 2,7% (yoy), sehingga hanya bertengger di angka Rp 5.482,5 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi kredit perbankan per Desember 2019 yang mencapai Rp 5.857 triliun.

Kondisi yang sama juga dialami oleh perusahaan pembiayaan atau multifinance, yang mencatatkan penurunan permintaan pembiayaan dari Rp 178,4 triliun pada Desember 2019 menjadi Rp 140,2 triliun pada Desember 2020.

Dari kaca mata ekonomi makro, penurunan ini memberikan indikasi bahwa perputaran roda ekonomi mengalami penurunan sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Penyebab rendahnya realisasi permintaan kredit dan pembiayaan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda.

Dari sisi suplai, bank-bank maupun perusahaan pembiayaan sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru, mengingat masih tingginya risiko kredit macet. Akibatnya bank dan perusahaan pembiayaan sangat selektif sekali dalam memberikan kredit baru guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Sedangkan dari sisi permintaan juga sama, para pelaku usaha lebih banyak yang menahan diri untuk melakukan ekspansi usaha, investasi baru maupun pembiayaan modal kerja. Rendahnya intermediasi yang terjadi pada saat ini, sulit disimpulkan bahwa sekarang ini benar-benar telah terjadi fenomena “credit crunch” di pasar kredit maupun pembiaya an. Hal itu mengingat secara ke seluruhan bank-bank memiliki likuiditas yang cukup besar guna disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan.

Kebijakan Moneter

Untuk mendorong intermediasi pembiayaan ke sektor riil pada level yang lebih tinggi, di perlukan berbagai instrument kebijakan yang bersifat responsive dan akomodatif dari berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif tetap harus dipertahankan yang diikuti dengan suku bunga acuan yang rendah. Hal ini terbukti dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) beberapa hari yang lalu, dari 3,75% menjadi 3,50%, sehingga telah menyentuh angka terendah sepanjang sejarah.

Penurunan suku bunga acuan tersebut merupakan langkah akomodatif dari BI dalamupaya menggenjot penyaluran kredit agar lebih kencang lagi un tuk menggerakkan perekonomian. Namun demikian, penurunan tersebut menyimpan suatu tekateki yang sulit untuk dijawab, apakah kebijakan penurunan suku bunga tersebut secara otomatis akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit bank-bank dan serta merta mendongkrak permintaan kredit.

Apabila hipotesis tersebut benar, maka penurunan suku bunga tersebut tentunya sangat membantu mendongkrak intermediasi ke level yang lebih tinggi. Namun apabila tidak, sayang sekali kalau kebijakan tersebut harus diambil.

Oleh sebab itu, kebijakan penurunan suku bunga tersebut juga diikuti kebijakan countercyclical lainnya, yaitu relaksasi uang muka (DP) untuk kredit kendaraan bermotor maupun properti menjadi 0%. Dengan penurunan uang muka menjadi 0% tersebut, diharapkan mampu mendongkrak penjualan kendaraan bermotor maupun properti yang memiliki dampak turunan sangat panjang ke sektor lainnya.

Kebijakan Fiskal

Ternyata paket stimulus ekonomi tersebut juga diikuti dengan kebijakan fiskal dalam bentuk relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor 1.500 cc ke bawah de ngan kandungan lokal 70%.

Kebijakan ini, bukan hanya mendongkrak penjualan mobil saja, melainkan juga menggerakkan intermediasi pembiayaan di sektor otomotif. Walaupun beberapa jenis mobil harganya akan turun untuk waktu yang terbatas, namun tidak serta merta semua orang mampu membelinya secara tunai. Sebagian dari mereka mungkin masih memerlukan dukungan dari bank dan perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan mobil yang diinginkan.

Dengan kebijakan uang muka 0% untuk kredit kendaraan bermotor yang digelontorkan oleh BI, tentunya relaksasi PPnBM yang bersifat sementara tersebut saling melengkapi untuk mendorong intermediasi ke sektor kredit konsumtif ke level yang lebih tinggi.

Meningkatnya permintaan kredit konsumtif tersebut akan menggairahkan bank-bank maupun perusahaan pembiayaan menyalurkan kreditnya secara perlahan-lahan.

Kebijakan Mikro Prudensial

Di samping kebijakan mone ter dan fiskal, juga diperlukan kebijakan lain untuk mempercepat intermediasi ke level yang le bihtinggi. Kebijakan mikro prudensial yang menjadi ranah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat diperlukan guna mendukung kebijakan moneter dan fiskal di atas.

Industri jasa keuangan merupakan pintu terakhir dari kebijakan moneter maupun fiskal, sehingga bank dan perusahaan pembiayaan akan menjadi transmisi dan eksekutor dari kebijakan tersebut untuk mendongkrak intermediasi.

Kebijakan OJK dengan menurunkan bobot risiko kredit untuk sektor kendaraan bermotor tentu nya sangat mendukung per mintaan kredit kendaraan bermotor.

Kebijakan ini tentunya gayung ber sambut dengan kebijakan uang muka 0% dan juga relaksasi PPnBM kendaraan bermotor di atas, sehingga industri otomotif nasional bisa menggeliat kembali. Kebijakan uang muka properti 0% yang dikeluarkan oleh BI tersebut diperkuat dengan kebijakanOJK dalam bentuk penurunan bobot risiko kredit untuk sektor properti.

Kebijakan ini bukan ha nya akan mendongkrak permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) saja, melainkan juga akan mengerakkan industri property nasional yang selama tahun 2020 kemarin mengalami penurunan drastis. Menggeliatnya sektor properti tentunya akan memiliki dampak berantai terhadap sektor- sektor lainnya yang selama ini telah menjadi pendukung sektor properti, seperti industri keramik, besi baja, semen, furnitur, dan lain-lain.

Kebijakan OJK lainnya dengan merelaksasi bobot risiko kredit dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk sektor kesehatan juga memberikan manfaat yang besar.

Kebijakan ini bukan hanya memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh pembiaya an per bankan guna membiayai pengadaan maupun impor obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan pada saat ini, melainkan juga meringankan beban pemerintah dalam mena ngani pandemic Covid-19 yang masih terus berlangsung sampai sekarang ini.

*) Kepala OJK Institute (Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dari penulis)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN