Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Mendorong Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur di Asean

Minggu, 7 Maret 2021 | 04:33 WIB
Makmun Syadullah *)

Sampai saat ini pembiayaan infrastruktur masih terkendala akibat krisis ekonomi dan diperparah pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran pemerintah di berbagai negara untuk infrastruktur yang cenderung terus menurun jika dilihat dari persentasenya terhadap produk domes tik bruto.

Untuk itu, pemerintah an di negara-negara Asean baik secara sendiri maupun bersa masama perlu merumuskan kebijakan pembiayaan yang tepat terkait dengan pembangunan infrastruktur. Menurut Fauziah Zen dan Michael Regan (2014), negara-negara anggota Asean memiliki tingkat kebijakan infrastruktur yang berbeda menyangkut metode pembiayaan dan kapasitas keuangannya.

Singapura dan Brunei Darussalam memiliki keuangan domestik yang melimpah dan sumber daya untuk membangun infrastruktur. Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina telah mengadopsi program Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) secara progresif untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan dan memanfaatkan swasta.

Meskipun PPP belum diformalkan di Kamboja dan Vietnam, partisipasi sektor swasta semakin meningkat dalam pembangunan infrastruktur. Sedangkan Laos dan Myanmar masih menghadapi banyak tantangan: kekurangan sumber daya fiskal, kapasitas rendah, kurangnya kerangka regulasi, dan kesinambungan fiskal yang menantang.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan Asean pada tahun 2007 di dirikan Asean Infrastructure Fund (AIF). Semua proyek infrastruktur yang didanai oleh AIF juga dibiayai bersama oleh ADB. Proyek yang dibiayai di bawah The Asean Catalytic Green Finance Facility _(ACGF) harus memenuhi kriteria persyaratan utama, terutama: indikator keberlanjutan keuangan (yang akan didasarkan pada target pembiayaan proyek yang khas, seperti Rasio Cakupan Layanan Utang, dll); tujuan dan sasaran lingkungan yang jelas; dan peta ja lan untuk menarik investasi modal swasta.

Tahun 2010 negara-negara di Asean kembali mendirikan The Cre dit Guarantee and Investment Fa cility (CGIF). CGIF adalah bagian dari Asian Bond Markets Initiative dan berfungsi untuk mem berikan jaminan kredit untuk obligasi dalam mata uang lokal yang diterbitkan oleh perusahaan investasi di negara-negara Asean+3.

Menurut Fitch Ratings, strategi CGIF yang membatasi rasio leverage nominal/modal bersih sebe sar 1,11x (di bawah 2,0x) akan me ngakibatlan CGIF hanya berinvestasi pada sekuritas pendapatan tetap dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang memiliki peringkat setidaknya 'A+' dalam skala internasional untuk penerbit terkait pemerintah di negara-negara contributor CGIF dan 'AA-' untuk penerbit lain.

Akibatnya perusahaan yang mendapatkan jaminan sangat terbatas, bahkan sampai dengan tahun 2018 dari sisi Indonesia hanya PT Mitra Pinasthika yang menerbitkan obligasi dengan mata uang rupiah dan Profesional Telekomunika yang menerbitkan obligasi dengan mata uang dolar Singapura yang mendapatkan jaminan dari CGIF.

Kondisi di atas mendorong PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) pada awal 2020 meluncurkan produk credit guarantee facility_ (CGF) dengan tujuan mempermudah penerbitan obligasi.

Produk ini diharapkan dapat turut semakin mengembangkan pasar obligasi korporasi di Indonesia. Emiten obligasi berpotensi untuk memperoleh peningkatan tingkat pemeringkatan, yang pada akhirnya memperluas investor base yang dapat disasar oleh emiten obligasi tersebut.

Pembiayaan Berkelanjutan

Berbagai skema penjaminan obligasi di atas, belum mempertimbangkan unsur berkelanjutan. Untuk itu Indonesia mendorong negara-negara anggota Asean perlu kerja sama prioritas yang meliputi pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan berkelanjutan.

Menurut the World Commission on Environment and Development, konsep pembangunan berkelanjutan dewasa ini menjadi prioritas utama di seluruh dunia. Pembangunan berkelanjutan bukanlah situ asi statis, tetapi proses di mana sum ber daya dieksploitasi, investasi dikelola, serta pengembang an teknologi dan kelembagaan di arahkan sedemikian rupa konsisten dengan kebutuhan masa de pan, tidak hanya kebutuhan saat ini tetapi secara fundamental, berkelanjutan (Gambetta, at.al, 2019).

Indonesia ingin mengembangkan inisiatif regional, untuk pembangunan infrastruktur, termasuk mendukung transformasi menuju era teknologi digital. Prioritas Indonesia dalam mendorong pembangunan infrastruktur, bukan hanya memfasilitasi kegiatan ekonomi pada saat pandemi, namun juga untuk mengantisipasi pergeseran modalitas proses belajar mengajar, melalui platform digital.

Selain mendorong inisiatif pembangunan infrastruktur, Indonesia juga mendorong inisiatif pembiayaan berkelanjutan di Asean. Indonesia memandang inisiatif ini sebagai salah satu penggerak pe mulihan ekonomi di kawasan.

Potensi pengembangan pembiayaan berkelanjutan bagi negara-negara Asean sangat terbuka lebar. Hal ini terutama terlihat dari pertumbuhan pasar obligasi berkelanjutan dunia yang sangat pesat. Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara terdepan dalam pembangunan keuangan berkelanjutan.

*) Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN