Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Mendulang Emas Biru

Kamis, 22 Januari 2015 | 11:17 WIB
Oleh Hari Susanto

Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Panjang pantai yang membentang di negeri ini mencapai 95.181 kilometer dengan luas wilayah laut 5,4 juta kilometer persegi, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta kilometer persegi.


Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan nonhayati kelautan terbesar. Sayangnya, berbagai potensi kelautan yang luar biasa itu belum dikelola secara maksimal.


Dalam hitungan sejumlah pakar, potensi hasil laut dan perikanan Indonesia diperkirakan bisa menyumbang pundi-pundi negara sebesar Rp 3.000 triliun per tahun. Hanya saja, hingga sejauh ini. Yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 225 triliun atau sekitar 7,5% saja. Bahkan lebih menyedihkan lagi, berbagai potensi kelautan yang kita miliki itu setiap tahun terus tergerus akibat puncurian yang dilakukan kapal-kapal asing (illegal fishing).


Angin segar tampak mulai berembus tatkala Presiden Joko Widodo – sejak sebelum terpilih menjadi orang nomor satu RI – sudah bertekad untuk memfokuskan bidang kemaritiman dalam program pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman adalah wujud nyata dari komitmen Jokowi atas apa yang menjadi tekadnya itu.


Optimisme pun semakin meninggi ketika sosok pengusaha yang paham dan mencintai dunia kemaritiman, Susi Poedjiastuti, mengambil langkah- langkah dramatis saat mulai menduduki kursi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Menteri Susi langsung mengambil langkah tegas, yakni penenggelaman kapalkapal pencuri ikan, illegal fishing, yang dimiliki oleh negara-negara tetangga dan sejak lama beroperasi di perairan Indonesia. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 7.000 unit.


Laut untuk Kesejahteraan

Sudah saatnya laut dijadikan sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan bangsa. Berabad-abad lamanya kita mengenal emas kuning sebagai standar ukuran kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara. Demi emas kuning, negara-negara di dunia pun berlomba-lomba mencari dan menjelajahi berbagai kawasan untuk menambang emas.


Selanjutnya, kita mengenal istilah emas hitam yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya minyak bumi dan gas alam (migas) untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kemudian kita juga mengenal istilah emas hijau, yang tertuju pada pemanfaatan sumber daya kehutanan untuk mensejahterakan bangsa dan negara, walau hal ini berimplikasi terhadap terganggunya keseimbangan lingkungan tatanan jagad raya.


Kini kita sejenak “melupakan” emas kuning, emas hitam, dan emas hijau, untuk mulai menggeluti “emas biru”. Adalah Presiden Joko Widodo yang kembali menggugah bangsa ini untuk tidak lagi memunggungi laut, memunggungi samudera, teluk, dan selat. Saat menyampaikan pidato pelatikannya sebagai presiden ke-7 Indonesia pada 20 Oktober 2014 lalu, Jokowi bertekad untuk bekerja sekeraskerasnya demi mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.


Dia menyebutkan samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban bangsa Indonesia. Hal itu wajar, bahkan menjadi sebuah keniscayaan untuk bangsa ini. Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar dan bisa berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi dan kekayaan sumber daya alam tersebut meliputi perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, mineral di dasar laut, minyak dan gas bumi, pelayaran, industri maritim dan jasa kelautan.


Berdasarkan perkiraan, nilai potensi tersebut meliputi perikanan US$ 32 miliar, wilayah pesisir US$ 56 miliar, bioteknologi US$ 40 miliar, wisata bahari US$ 2 miliar minyak bumi US$ 21 miliar, dan transportasi laut US$ 20 miliar. Karena itulah, ke depan, pengarus-utamaan sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional harus terus didorong, melalui berbagai kebijakan yang diperlukan.


Dengan pemanfaatan sebesar-besarnya potensi yang dimiliki ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar dunia. Di samping itu potensi-potensi lainnya mulai perlu dikelola, seperti sumber daya yang tidak terbaharukan, agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.


Promosi dan Investasi

Guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan berbagai upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan di bidang ini. Hal ini harus didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Sebagai sektor yang sudah begitu lama diabaikan, adalah penting bagi pemerintah untuk kembali mempromosikan dan mengkomunikasikan betapa pentingnya peran kelautan dan perikanan pada seluruh stakeholders termasuk masyarakat luas.


Pemerintah juga tak boleh berhenti untuk terus mempromosikan produk, jasa dan teknologi serta peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan. Proses pemberdayaan adalah penting, bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat pesisir atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan (nelayan), tetapi juga bagi para usahawan bidang perikanan guna mengantisipasi potensi pasar dalam negeri maupun luar negeri yang cenderung meningkat.


Tren menuju otonomisasi pengelolaan sumber daya kelautan pun perlu diperkenalkan ke masyarakat dengan mengambil contoh dari beberapa negara yang sudah teruji dengan baik. Jepang adalah contoh untuk itu. Dengan panjang pantai kurang lebih 34.590 km dan 6.200 pulau besar kecil, Jepang berhasil menerapkan pendekatan otonomi melalui mekanisme “coastal fishery right” yang terkenal itu.

Dalam konteks ini, pemerintah pusat hanya memberikan panduan dasar sementara kebijakan di lapangan diserahkan kepada provinsi atau

kabupaten/kota melalui asosiasi yang ada. Dengan demikian, terdapat mozaik pengelolaan yang bersifat site-spesific menurut kondisi lokasi di wilayah pengelolaan masing- masing daerah. Pengelolaan berbasis masyarakat adalah sebuah pendekatan pembangunan dan pengelolaan yang beralih dari sentralisasi ke desentralisasi.


Salah satu turunannya adalah konsep otonomi pengelolaan sumber daya kelautan yang berpangkal pada semangat ”kebijakan dari bawah”. Hal ini diarahkan sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga orientasinya adalah pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek pengelolaan dari kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini.


Semua itu menjadi tugas dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Penanganan dunia kemaritiman langsung di tangan dua pejabat tinggi negara bukanlah sebuah kemewahan, tapi bukti kesungguhan betapa pentingnya Indonesia untuk “kembali ke laut”.


Hari Susanto, Profesor Riset bidang Ekonomi Regional, Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN