Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bagus Ariyanto,

Bagus Ariyanto,

Meneropong Kepatuhan BUMN dari Kacamata Kepabeanan

Bagus Ariyanto *), Jumat, 17 Januari 2020 | 11:30 WIB

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kasus salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerbangan yang kedapatan terjadi penyelundupan motor merek terkenal dalam kondisi terurai dan beberapa sepeda lipat yang diduga melibatkan direksinya. Hal ini menunjukkan adanya praktik tidak sehat dalam operasional perusahaan tersebut dan ketidakmampuan sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan mendeteksi tindakan itu. Jelas dari kacamata kepabeanan, ada sesuatu yang dilanggar atau  tidak diindahkan terkait prosedur pemasukan barang dari luar negeri .

Berbicara masalah kepatuhan, tidak dapat dilepaskan dari SPI. Menurut American Institute of Chartered Public Accountant (AICPA), SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, personil manajemen, dan satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan penting, Yakni, meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan jenis jenis laporan keuangan dalam jenis-jenis akuntansi, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. BUMN pun tak terkecuali harus mendasarkan operasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mengenai aturan dan ketentuan mengenai kepabeanan.

Tingkat Kepatuhan BUMN

Bea merupakan suatu pungutan negara yang dikenakan kepada barang-barang yang telah diimpor dan diekspor di antara Negara berdaulat. Justifikasi utama untuk bea masuk atau bea keluar adalah kebutuhan untuk memberikan standar hidup para tenaga kerja dalam menghadapi persaingan dari produk-produk impor atau untuk melindungi kekayaan alam Negara kita.

Dalam sistem kepabeanan Indonesia, untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan, maka diberlakukan fungsi kepabeanan yang meliputi segala urusan, kegiatan, dan tindakan yang harus dilakukan. Hal itu dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari daerah pabean oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

DJBC selaku instansi yang berwenang melakukan pengawasan kepada wajib pajak pengguna jasa kepabeanan, harus bisa memastikan bahwa pengguna jasa kepabeanan patuh/comply terhadap aturan dan ketentuan di bidang kepabeanan. Salah satu cara untuk meneropong dan menguji tingkat kepatuhan tersebut adalah dengan melakukan audit kepabeanan. Audit kepabeanan ini bukanlah merupakan audit untuk menilai atau memberikan opini mengenai laporan keuangan suatu perusahaan, namun untuk menguji kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabenan.

Audit kepabeanan terhadap pengguna jasa kepabeanan, termasuk juga BUMN, dilakukan dalam rangka pengawasan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan sistem self-assessment, ketentuan pabean berdasarkan nilai transaksi dan pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor/ekspor keluar.

Ada beberapa pihak yang bertanya kenapa BUMN perlu dilakukan audit kepabeanan, bukannya sama saja keluar dari kantong kiri masuk ke kantong kanan dalam kaitannya dengan keuangan negara? Audit kepabeanan dilakukan kepada BUMN selain untuk mengamankan dan mengawal kepentingan penerimaan negara, juga untuk memastikan dan menguji praktik governance BUMN, apakah sudah berjalan dengan baik. Hal ini bermanfaat sebagai deteksi dini operasional BUMN agar dapat mematuhi dan menyesuaikan dengan semua aturan kepabeanan.

Berdasarkan data dari DJBC, pada selama 2016-2019, BUMN yang telah dilakukan audit kepabeanan sejumlah 13 perusahaan. BUMN yang telah diaudit tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa industri di antaranya adalah industri farmasi, pelayaran, semen, pengolahan logam, minyak, listrik dan kereta api. Adapun pemilihan BUMN mana saja yang diaudit didasarkan pada praktik manajemen risiko yang di-develop oleh DJBC.

Secara umum, berdasarkan hasil audit kepabeanan yang telah dilakukan selama 2016-2019 terhadap 13 BUMN, kedapatan semua BUMN tidak patuh/comply dengan aturan DJBC karena ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban kepabeanannya. Ketidaksesuaian ini otomatis membawa konsekuensi berupa kekurangan pembayaran bea masuk/bea keluar, pajak dalam rangka impor (PPN Impor dan PPh Pasal 22) dan juga denda administrasi yang harus diselesaikan oleh BUMN. Rincian detail ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban kepabeanannya seperti di bawah ini.

Pertama. masih terdapat 3 BUMN yang kedapatan pembukuan tidak lengkap, tidak sesuai dengan PMK 197/PMK.04/2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Kedua, terdapat 9 BUMN dengan temuan ketidaksesuaian nilai pabean, 11 BUMN dengan temuan ketidaksesuaian klasifikasi dan tariff pembebanan, 5 BUMN dengan temuan ketidaksesuaian pemenuhan preferensi tarif (FTA), 1 BUMN dengan temuan ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang impor.

Ketiga, dari 6 BUMN yang mendapat fasilitas BKPM semuanya terdapat temuan ketidaksesuaian pemenuhan fasilitas BKPM, dan dari 2 BUMN yang mendapat fasilitas impor sementara, semuanya terdapat ketidaksesuaian pemenuhan fasilitas impor sementara. Kabar baiknya, dari 2 BUMN yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan, keduanya kedapatan sesuai pemenuhan fasilitasnya. Dari 13 BUMN yang telah dilakukan audit kepabeanan tersebut, total kewajiban negara yang terutang sebesar kurang lebih Rp 450 miliar. Sebuah angka rupiah yang lumayan besar.

Apakah nilai ini material atau tidak dan mengganggu operasional BUMN, tentunya dapat kita bandingkan dengan omzet kegiatan kepabeanan BUMN sendiri. Dari data yang ada, nilai temuan ini tidak material (prinsip materialitas), namun tetap perlu mendapat perhatian bersama untuk perbaikan ke depannya.

Meningkatkan Kepatuhan BUMN

Hasil audit kepabeanan di atas menunjukkan tingkat kepatuhan BUMN terhadap ketentuan atau aturan kepabeanan masih sangat rendah. Banyak BUMN yang mengabaikan atau tidak mengindahkan aturan kepabeanan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang harus dilakukan oleh BUMN untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap aturan kepabeanan?

Penulis mencatat ada beberapa cara yang dapat dilakukan BUMN untuk patuh terhadap ketentuan dan aturan kepabeanan, di antaranya adalah pertama, dengan meningkatkan sistem pengendalian internal BUMN untuk memastikan tujuan korporasi dapat tercapai dan mampu mendeteksi segala kelalaian yang mungkin terjadi. Hal ini tentunya memerlukan peningkatan kapasitas dan peran dari auditor internal pun auditor eksternal BUMN.

Kedua, BUMN harus memiliki sistem pendokumentasian, pengadministrasian dan pembukuan kegiatan kepabeanan yang memadai sesuai dengan standar yang ada.

Ketiga, menjalankan standard operating procedures (SOP) BUMN yang terkait dengan kegiatan impor, ekspor maupun fasilitas kepabeanan dengan baik dan konsisten. Keempat, selalu up-to-date dengan setiap aturan dan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Kita tahu bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah selain mengejar keuntungan juga untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Namun dalam usaha mencapai tujuan tersebut, BUMN tentunya harus menjalankannya secara baik dengan mempertimbangkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governace/GCG).

Salah satu contoh penerapan GCG yang baik adalah dengan patuh/ comply dengan aturan atau ketentuan yang ada. Harapan ke depan ketika dilakukan audit kepabeanan terhadap BUMN oleh DJBC tidak ada lagi ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban kepabeanannya dan mampu memberikan sumbangsih yang maksimal kepada perekonomian negara.

*) Senior Analyst Prodeep Institute

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA