Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Mengawal Efek Stimulasi Suku Bunga Acuan

Haryo Kuncoro, Senin, 26 Agustus 2019 | 11:26 WIB

Di luar ekspektasi tetapi masih tetap direspons positif. Barangkali ilustrasi itu yang paling cocok untuk menggambarkan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode Agustus 2019 yang memotong suku bunga acuan, BI-7 day reverse repo rate, sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% sehingga deposit facility dan lending facility masing-masing menjadi 4,75% dan 6,25%.

Dikatakan di luar ekspektasi lantaran BI pada bulan sebelumnya sudah memangkas BI-7 day reverse repo rate. Dalam pandangan pelaku pasar, BI akan menahan suku bunga acuannya sembari mengamati besaran efek stimulasi moneter bekerja lewat salurannya masing-masing.

Ekspektasi tidak berubahnya suku bunga acuan sangat masuk akal. Pada bulan yang sama, BI memberlakukan pelonggaran makroprudensial. Giro wajib minimum (GWM) diturunkan 50 basis poin menjadi 6% untuk bank umum dan 4,5% untuk bank syariah dengan rerataan tetap 3%. Kebijakan pelonggaran GWM ini akan menambah likuiditas perbankan setidaknya hingga Rp 25 triliun.

Indikator makro ekonomi dalam negeri pun mendukung tesis BI menahan suku bunganya. Tingkat inflasi masih dalam kendali penuh otoritas moneter. Inflasi bulanan pada Juli 2019, misalnya, tercatat 0,31%, menurun dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,55%. Secara tahunan, inflasi sampai Juli 2019 tercatat 3,32% yang masih berada pada titik tengah rentang sasaran. Dari sektor eksternal, defisit transaksi berjalan berada dalam status ‘siaga’. Dengan tetap menahan BI-7 day reverse repo rate, di saat negaranegara emerging market sudah menurunkan suku bunga acuannya, pasar keuangan domestik memiliki daya saing guna menarik arus modal asing masuk ke dalam negeri.

Pandangan BI menahan BI-7day reverse repo rate semakin kuat tatkala menengok arus masuk modal asing yang lumayan tinggi. Hingga Juli, arus modal asing mencapai Rp 176,4 triliun. Imbasnya, cadangan internasional periode Juli melonjak US$ 3 miliar dan nilai tukar rupiah terapresiasi tipis 0,08% point to point.

Sehimpun fakta di atas menunjukkan bahwa sejatinya tidak ada tekanan fundamental yang bersifat mendesak bagi BI untuk buru-buru kembali memotong suku bunganya.

Kalaupun hendak memangkas suku bunga acuan, secara tradisi, BI diprediksi akan melakukannya pada kuartal ketiga atau di akhir tahun. Namun demikian, pemangkasan suku bunga acuan tetap direspons positif. Bagi perbankan, pemangkasan suku bunga acuan akan menyusutkan biaya dana. Dengan biaya dana yang lebih murah, perbankan akan lebih mudah menjalankan fungsi intermediasi antara pemilik dana dengan pihak yang butuh dana.

Secara konseptual, suku bunga yang tinggi akan menyuburkan pemilik kelebihan dana untuk menyimpan di bank. Sebaliknya, suku bunga yang murah mendorong pemilik kelebihan dana untuk investasi. Pergeseran perilaku dari passive saver menjadi active investor adalah manfaat lain yang diturunkan dari kebijakan suku bunga BI.

Pergeseran perilaku pemilik dana menjadi prakondisi peningkatan kredit yang pada semester kedua akan melejit. BI menargetkan per tumbuhan kredit perbankan mencapai 10-12% sampai akhir tahun. OJK bahkan memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan nasional bisa sedikit lebih tinggi hingga 11-13%.

Respons positif atas pemangkasan suku bunga acuan dua kali berturutturut ini terkait dengan mitigasi terhadap kondisi perekonomian nasional dan global. Perang dagang antara AS dan Tiongkok menurunkan volume perdagangan dunia dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara.

Sikap pre emptive BI tampaknya juga sejalan dengan kebijakan fiscal yang ditempuh pemerintah. Sepanjang tahun berjalan, otoritas fiskal menawarkan berbagai insentif fiscal guna mendorong ekspor dan investasi. Alhasil, BI hendak membangkitkan optimisme untuk mengakhiri tren stagnasi pertumbuhan ekonomi di seputar 5% selama empat tahun terakhir.

Optimisme kian tebal tatkala pertumbuhan ekonomi yang dipatok RAPBN 2020 sebesar 5,3% naik 1 basis poin dari outlook 2019. Dengan tema untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia, RAPBN 2020 menjadi tahapan jangka menengah pertama menuju pencapaian visi Indonesia maju 2045.

Dengan bekal optimisme ini, isu ke depan adalah pengawalan kebijakan agar berbagai ikhtiar di atas sampai pada tujuannya. Pertama, stimulus fiskal berakibat pada kehilangan penerimaan negara. Sebagai gambaran, kehilangan penerimaan pajak akibat pelonggaran ketentuan pajak pada tahun lalu mencapai Rp 221,1 triliun atau 1% atas produk domestik bruto (PDB).

Di tengah potensi kekurangan (shortfall) penerimaan pajak yang terus mengintai, defisit anggaran pada tahun berjalan melebar Rp 310,8 triliun dari rencana awal Rp 269,4 triliun. Tiap bulan pemerintah menggelar lelang SBN untuk memperoleh dana segar demi memenuhi kebutuhan pembiayaan deficit APBN 2019.

Kedua, kemungkinan strategi front loading untuk pembiayaan APBN 2020 juga masih tetap terbuka. Kendati defisit tahun depan dipatok lebih rendah (1,76% dari PDB), namun keseimbangan primer masih bersaldo minus. Konsekuensinya, utang untuk menutup utang masih berlaku. Utang untuk menutup utang lebih gampang dilakukan dengan menerbitkan SBN. Artinya, persaingan mendapatkan likuiditas antara pemerintah dan sektor privat tetap tinggi. Strategi front loading selama ini terbukti mengalami kelebihan penawaran sehingga suku bunga pasar uang akan naik.

Ketiga, sebagai akumulasinya, suku bunga pasar dan ketersediaan likuiditas yang dijaga BI lewat kebijakan moneter dan makroprudensial bisa jadi terganggu. Dana tersedot ke kas pemerintah, yang menipiskan kesempatan sektor privat memperoleh dana untuk ekspansi usaha. Intinya, risiko crowding out alih-alih crowding in harus dihindari.

Pengalaman empiris menunjukkan fenomena crowding out berisiko pada kualitas pertumbuhan ekonomi (Hur, Mallick, dan Park, 2010). Pergeseran pembiayaan belanja negara yang terfokus pada pengembangan sumber daya manusia sebagai penyeimbang pembangunan infrastruktur fisik tidak akan mengubah posisi (stance) kebijakan fiskal.

Akan tetapi, dengan keterbatasan basis pajak, pergeseran belanja tersebut kurang berdampak pada penciptaan kesempatan kerja dan perbaikan distribusi pendapatan. Dengan kondisi ini, pemerintah cenderung terjebak untuk terus meningkatkan belanja infrastruktur fisik dan non fisik dengan utang, alih-alih mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dengan konfigurasi problematika di atas, kunci untuk keluar dari potensi crowding out adalah mobilisasi dana masyarakat. Urgensinya, SBN bisa terserap oleh investor domestik. Intinya, investor lokal harus mampu menjadi katalisator pasar. Alhasil, ketergantungan pada pemodal asing yang kini sudah mencapai 38,49% bisa dikurangi.

Sejalan dengan itu, serapan anggaran belanja pemerintah mesti lebih agresif pula. Serapan belanja fungsional melalui Kementerian/ Lembaga pemerintah terutama yang komplementer dengan belanja sector privat niscaya membawa multipler ef fect melalui mata rantai keterkaitannya pada perekonomian sektoral.

Dalam sekup regional, pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk memaksa pemerintah daerah agar segera membelanjakan belanja transfer dan dana desa (TKDD). Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa berperan strategis sebagai pemancing bagi perekonomian daerah.

Persoalan serapan belanja pemerintah pusat dan TKDD tidak berhenti sampai di sini. Efektivitas belanja negara dalam menyokong pertumbuhan ekonomi relatif lemah lantaran kualitas belanja yang rendah. Per definisi, belanja yang berkualitas adalah belanja yang mampu memberikan dampak pada perekonomian. Ukuran kualitas belanja yang sering dipakai pada pertumbuhan ekonomi adalah indeks elastisitas. Faktanya, indeks elastisitas belanja negara relatif sangat kecil.

Peningkatan belanja negara yang rata-rata sudah mencapai 11% per tahun hanya berkontribusi 0,24% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Angka ini jauh di bawah elastisitas benchmark yang dipegang Bappenas, yakni 0,66. Cerita yang sama juga terjadi pada belanja TKDD. Angka benchmark yang bisa dipakai sebagai panduan adalah peningkatan TKDD sebesar 1% mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,016%, mengurangi orang miskin hingga 0,3%, dan mengurangi ketimpangan daerah hingga 0,012 poin.

Alhasil, inefisiensi belanja daerah harus menjadi perhatian utama. Oleh karenanya, tanpa koordinasi antara otoritas moneter dan makroprudensial serta harmonisasi dengan otoritas fiskal, mekanisme transmisi kebijakan ke sektor riil akan tersendat. Risiko terberatnya, target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini tidak tercapai dan sasaran pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi pada tahun-tahun berikutnya akan sulit terwujud. Jika demikian, visi Indonesia maju 2045 akan semakin molor.

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA