Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Mengawal Kebijakan Awal Tahun Bank Indonesia

Haryo Kuncoro *), Selasa, 28 Januari 2020 | 11:38 WIB

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) perdana 2020 memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate) sebesar 5% dengan Deposit Facility 4,25% dan Lending Facility 5,75%. Posisi 5% ini sudah berjalan 4 bulan sejak terakhir kali dipangkas pada Oktober 2019.

Hasil RDG di atas secara teoretis bisa diterima. BI menutup lembaran kalender 2019 dengan napas lega. Pelonggaran moneter yang digeber sepanjang tahun lalu sudah mulai membuahkan hasil. Dari indikator domestik, inflasi tahunan 2019 tercatat hanya sebesar 2,72%. Inflasi ini adalah yang pertama di bawah 3% sejak 2012.

Dari indikator eksternal, nilai tukar Rupiah sepanjang 2019 cenderung stabil dan menguat. Sampai akhir tahun lalu, nilai tukar Rupiah terapresiasi 2,68% secara tahunan. Kinerja nilai tukar Rupiah menjadi mata uang terbaik kedua di Asia bersama Peso Phillipina setelah Bath Thailand.

Ditopang oleh aliran dolar yang masuk, pasar keuangan domestic tampaknya masih menjadi pilihan investasi portofolio bagi pemodal luar negeri. Kinerja cadangan devisa yang mencapai US$ 129 miliar per akhir 2019 mempertebal keyakinan terhadap kondisi stabilitas eksternal.

Meski bisa diterima pelaku pasar, hasil RDG BI di atas agaknya sepi dari ‘kejutan’. Ketika RDG penutup 2019, BI menyalakan sinyal akan menempuh bauran kebijakan yang akomodatif sepanjang 2020 guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sinyal senada juga didengungkan kembali oleh Gubernur BI di awal tahun.

Kejutan kebijakan BI ditunggu lantaran kinerja moneter yang ciamik sangat kontras dengan performa fungsi intermediasi keuangan. Pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2019 berada jauh di bawah tahun sebelumnya yang mencapai 11,7%. Pertumbuhan kredit perbankan 6,08% menjadi yang terendah dalam hampir 20 tahun terakhir. Pelemahan pertumbuhan kredit perbankan berasosiasi dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Faktor ketidakpastian global turut memengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Bank Indonesia.
Bank Indonesia.

Alhasil, jebakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di seputar 5% selama empat tahun terakhir tampaknya masih akan menggejala. Maka, agak mengherankan apabila BI tetap menatap 2020 dengan optimisme. BI menargetkan pertumbuhan kredit perbankan nasional 2020 di kisaran 10-12% dan penghimpunan dana pihak ketiga 6-8%. Dalam pandangan BI, target intermediasi keuangan di atas cukup untuk menyokong pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5%.

Optimisme BI di atas tentu memiliki landasan tersendiri. Aturan rasio nilai pinjaman (loan to value/ LTV) untuk kendaraan bermotor dan properti telah dilonggarakan per 2 Desember 2019.

Kredit kendaraan bermotor dan property ini merupakan kontributor terbesar dalam portofolio kredit perbankan. Demikian pula, pemangkasan giro wajib minimum (GWM) mulai diberlakukan per 2 Januari 2020. Relaksasi GWM akan menyuntikkan tambahan likuiditas Rp 40 triliun ke pasar uang. Kendornya kondisi likuiditas pasar uang menjadi target utama yang dibidik dari kebijakan penyusutan GWM dari 5% menjadi 4,5%.

Melalui bauran kebijakan antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang akomodatif tampaknya BI akan menyajikan banyak ‘jamu manis’ pada tahun ini.

Dengan semboyan ‘growth over stability’, BI hendak mengejar fungsi akselerasi pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan fungsi stabilisasi. Pokok persoalannya sekarang adalah apakah BI mampu menyelaraskan antara optimisme dan fakta. Optimisme adalah keyakinan subjektif atas kondisi yang lebih baik di masa mendatang yang belum tentu kesampaian, sementara fakta adalah kenyataan objektif yang sudah terjadi.

Dari sisi moneter, misalnya, kebijakan BI dihadapkan pada tantangan sejumlah kenaikan tarif dan harga yang ditetapkan pemerintah (administered price).

Pertama, tarif iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan mulai tahun ini secara rata-rata naik hingga 100%.

Kedua, tarif cukai rokok naik 23% dengan kenaikan harga jual eceran mencapai 35%. Dengan tingginya porsi pengeluaran rokok pada komposisi pengeluaran rumah tangga kelas menengah-bawah, kenaikan tarif cukai rokok berpotensi mendongkrak inflasi yang dipicu dari sisi permintaan.

Ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan tarif delapan belas ruas jalan tol juga naik per 3 Januari 2020. Kenaikan tarif tol niscaya menaikkan biaya logistik yang akan dibebankan pada konsumen dalam bentuk kenaikan harga jual. Artinya, ancamam inflasi sisi penawaran juga muncul.

Akumulasi dari ketiga faktor di atas bisa menyulut inflasi dari rentang sasaran 3,5% plus/minus 1%. Sementara itu, kebijakan moneter terbatas hanya menyisir inflasi dari sisi permintaan. Konsekuensinya, kebijakan moneter lewat suku bunga acuan menimbulkan kekhawatiran perihal efektivitasnya. Masalah efektivitas juga akan dihadapi dari ranah kebijakan makroprudensial.

Jeda waktu (tima lag) efek pemangkasan suku bunga acuan sepanjang tahun lalu akan bekerja di tahun ini. Pemangkasan suku bunga acuan yang diikuti pemangkasan suku bunga simpanan niscaya akan menyurutkan nasabah menyimpan dananya di perbankan.

Di satu sisi, besaran pemangkasan suku bunga simpanan sudah mendekati pemangkasan suku bunga acuan. Persoalan besarnya adalah apakah penurunan penghimpunan dana pihak ketiga bisa dikompensasi secara penuh oleh pemangkasan GWM. Jika tidak, likuiditas perbankan tidak akan beringsut. Ketatnya likuiditas akan berefek pada kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Persoalannya, lagi-lagi, apakah relaksasi aturan kredit (loan to value) untuk properti dan kendaraan bermotor dalam waktu yang bersamaan juga akan terimbangi oleh kemampuan perbankan dalam menyiapkan dana segar.

Di sisi lain, perbankan masih saja alot dalam menurunkan suku bunga kreditnya. Penurunan suku bunga kredit 100 basis poin sejak Juli tahun lalu hanya mampu berefek pada penyusutan 50 basis poin suku bunga kredit perbankan. Rendahnya derajad pass-through suku bunga ini niscaya menjadi kendala penyaluran kredit.

Kekhawatiran di atas bukan mengada-ada. Perspektif teoritis dan praktik terbaik secara internasional menunjukkan kebijakan moneter akan manjur tatkala kebijakan makroprudensial tidak berubah (Rubio dan Yao, 2017). Intinya, ada imbal korban (trade-off) antara likuiditas, suku bunga perbankan, dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, sampai pada titik ini, BI mesti mampu mengkomunikasikan arah kebijakannya pada semua pemangku kepentingan. Dengan jalinan komunikasi yang intensif, respons positif para pemangku kepentingan akan tetap terjaga. Konkretnya, prasyarat untuk mencapai fungsi intermediasi perbankan sudah dibangun.

Dengan demikian, pelaku ekonomi bisa membaca arah ‘bola’ yang diumpan BI. Kegagalan pelaku pasar dalam menerima umpan ini bisa jadi berubah menjadi ‘bola’ liar.

Intinya, tanpa respons yang positif, efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial racikan BI bisa mandul jika tidak ada faktor pendukung lainnya.

Guna menghindari risiko ini, koordinasi kebijakan dengan otoritas kebijakan fiskal dan finansial bisa menjadi katalisatornya. Dari kebijakan fiskal, tender proyek pemerintah yang dibuka di awal tahun harus dieksekusi sesegera mungkin setelah kontrak kerja diteken. Hal ini penting sebagai ‘pembuka jalan’. Proyek pemerintah dalam pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkage) sehingga bisa memancing pasokan input-input pendukungnya. Pekerjaan infrastruktur juga memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) yang tinggi pula sehingga mendorong aktivitas ekonomi mata rantainya. Percepatan eksekusi proyek infrastuktur diyakini juga akan sangat manjur guna mempersingkat masa wait and see.

Pelaku usaha yang terbiasa wait and see pada awal-awal tahun niscaya akan tertinggal dari para pesaingnya yang sudah lebih dulu bergerak cepat menangkap peluang ini.

Dengan skenario ini pula, realisasi kebijakan akomodatif yang dijanjikan BI tampaknya hanya masalah waktu. Tidak adanya kebijakan ‘kejutan’ di awal tahun bisa jadi semacam test case bagi BI untuk mengukur respons pelaku ekonomi atas kebijakan yang selama ini sudah diimplementasikan.

Apabila respons pelaku ekonomi terbentuk dan reaksi positif juga tergerak, target pertumbuhan kredit perbankan akan terealisasi. BI sepertinya menunggu UU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan yang akan terbit tahun ini. Sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan makroprudensial yang counter- cyclical akan mujarab melawan pelemahan konjungtur ekonomi.

Alhasil, sambil menunggu kebijakan akomodatif BI dan UU Omnibus Law, pengawalan terhadap kebijakan awal tahun BI perlu dilakukan sebagai ‘pemanasan’ agar efek stimulatif suku bunga acuan, LTV, dan GWM cepat bertransmisi sampai pada sektor riil. Pada akhirnya, sasaran pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun depan juga bukan mustahil akan terlampaui.

*) Direktur Riset SEEBI (the Socio- Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA